Demokrasi herrenvolk

Konfederasi Amerika

Apartheid Afrika Selatan

Republik Rhodesia

Konfederasi Amerika (bendera, atas; 1861–1865), Apartheid Afrika Selatan (bendera, tengah; 1948–1994), dan Rhodesia (bendera, bawah; 1965–1979) dianggap sebagai contoh tipikal "demokrasi Herrenvolk". Pemilu umumnya bebas, tetapi hak pilih dibatasi berdasarkan ras, dengan tata kelola yang mencerminkan kepentingan kelompok ras yang dominan secara politik.

Demokrasi Herrenvolk adalah pemerintahan demokratis nominal di mana hanya kelompok etnis tertentu yang memiliki hak suara dan hak untuk mencalonkan diri, sementara kelompok lain tidak memiliki hak pilih. Dengan begitu, demokrasi ini malah dijalankan secara ekslusif dan juga menantang gagasan bahwa demokrasi selalu berarti pemerintahan oleh dan untuk semua rakyat. Demokrasi Herrenvolk menjalankan sebuah sistem pemerintahan yang di mana hanya kelompok etnis dominan yang memiliki hak suara dan hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, sedangkan kelompok-kelompok lain dikecualikan dari partisipasi politik. Sistem ini, dalam melaksanakan pemilu memang dijalankan secara terbuka dan adil, tetapi hanya bagi “kelompok mereka” yang merasakannya. Dalam konteks demokrasi Herrenvolk, yang dimaksud dengan "rakyat sejati" adalah kelompok etnis, ras, atau budaya dominan yang dianggap paling berhak atau satu-satunya yang sah untuk memegang kekuasaan politik. Seperti, warga negara penuh, pemilik tanah air yang sah, dan sebagainya.^[1]

Contoh historis paling dikenal dari demokrasi Herrenvolk adalah Afrika Selatan selama era Apartheid (1948–1994).^[2] Dalam periode ini, orang kulit putih yang merupakan minoritas memiliki hak politik penuh, sementara orang kulit hitam, India, dan kelompok etnis campuran sama sekali tidak memiliki hak suara. Contoh lain yang sering dikutip adalah Amerika Serikat sebelum gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an, di mana orang kulit hitam Amerika di banyak negara bagian dilarang memilih melalui mekanisme seperti pajak kepala, tes melek huruf, dan intimidasi. Meskipun secara hukum semua warga negara memiliki hak pilih, praktiknya sangat diskriminatif dan eksklusif. Demokrasi Herrenvolk menunjukkan bahwa demokrasi bisa saja disalahgunakan dalam pelaksaannya, untuk itu perlu ada prosedur yang menjamin hak inklusif bagi semua kelompok masyarakat. Tanpa prinsip kesetaraan yang fundamental, demokrasi dapat berubah menjadi alat penindasan yang dibungkus dengan legitimasi hukum dan prosedur.^[3]

• Nasionalisme etnik
• Supremasisme
• Supremasi kulit putih
• Elitisme
• Apartheid
• Kejahatan apartheid
• Segregasi ras
• Hukum Jim Crow
• Minoritas dominan
• Intimidasi terhadap pemilih

1. ^ Bobo, Lawrence D. (2000-09-01). "The Unsteady March: The Rise and Decline of Racial Equality in America. By Philip A. Klinkner with Rogers M. Smith. Chicago: University of Chicago Press, 1999. 417p. $32.50". American Political Science Review. 94 (3): 722–724. doi:10.2307/2585863. ISSN 0003-0554.
2. ^ E, Patnistik. [https://internasional.kompas.com/read/2024/04/29/170642970/sejak-apartheid- dihapuskan-dari-afrika-selatan-apa-yang- berubah?page=all#:~:text=Pembicaraan%20itu%20diinisiasi%20di%20tengah,sebagai%2 0salah%20satu%20Wakil%20Presiden.&text=Sejak%20itu%2C%20secara%20hukum% 20dan,paling%20tidak%20setara%20di%20dunia. "29 April 2024"]. Kompas.com. ;
3. ^ Vickery, Kenneth P. (1974-06). "'Herrenvolk' Democracy and Egalitarianism in South Africa and the U.S. South". Comparative Studies in Society and History (dalam bahasa Inggris). 16 (3): 309–328. doi:10.1017/S0010417500012469. ISSN 0010-4175.