Demokrasi iliberal
| Bagian dari seri Politik |
| Demokrasi |
|---|
 Portal Politik |
Demokrasi iliberal, kadang disebut demokrasi semu, demokrasi separuh, demokrasi berintensitas rendah, demokrasi kosong, atau rezim hibrida,[1] adalah sistem pemerintahan yang tetap melaksanakan pemilu, tetapi mengekang kebebasan sipil sehingga warga tidak mengetahui aktivitas pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Demokrasi iliberal bukan 'masyarakat terbuka'. Ada banyak negara "yang tidak tergolong "bebas" maupun "tidak bebas", melainkan "mungkin bebas", antara pemerintahan demokratis dan nondemokratis."[2] Ini disebabkan oleh konstitusi yang membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi mengekang kebebasannya, atau disebabkan oleh tidak adanya kerangka kebebasan yang cukup dan sah secara konstitusional.[3]
Negara yang berdemokrasi iliberal dapat dilihat dari tidak kompetitifnya pemilihan umum, pembungkaman oposisi, pemenjaraan oposisi, peniadaan oposisi dalam lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif yang tidak netral.[4]
Lihat pula
- Pemikiran anti-demokrasi
- Demokrasi autoritarian
- Liberalisme konstitusional
- Dictablanda
- Sistem partai dominan
- Totalitarianisme terbalik
- Demokrasi liberal
- Korupsi politik
- Demokrasi perwakilan
- Despotisme lembut
- Negara di dalam negara
- Demokrasi totalitarian
- Semi-autoritarian
Referensi
- ^ Juan Carlos Calleros, Calleros-Alarcó,The Unifinished Transition to Democracy in Latin America, Routledge, 2009, p1
- ^ O'Neil, Patrick. Essentials of Comparative Politics. 3rd ed. New York, N.Y: W. W Norton & Company, 2010. 162-163. Print.
- ^ "Define illiberal" (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2018-10-17. Diakses tanggal 5 September 2020.
- ^ Levitsky, Steven; Way, Lucan A. (2002). "Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism". Journal of Democracy. 13 (2): 51–65. doi:10.1353/jod.2002.0026. ISSN 1086-3214.
Bacaan lanjutan
- Bell, Daniel, Brown, David & Jayasuriya, Kanishka (1995) Towards Illiberal Democracy in Pacific Asia, St. Martin's Press, ISBN 978-0-333-61399-3.
- Thomas, Nick & Thomas, Nicholas. (1999) Democracy Denied: Identity, Civil Society, and Illiberal Democracy in Hong Kong, Ashgate, ISBN 978-1-84014-760-5.
- Zakaria, Fareed. (2007) The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton & Company, ISBN 978-0-393-33152-3.
Pranala luar
- The Rise of Illiberal Democracy Diarsipkan 2005-10-15 di Wayback Machine., Fareed Zakaria, Foreign Affairs, November/ December 1997
- Liberalism and Democracy: Can't have one without the other Diarsipkan 2005-04-18 di Wayback Machine., Marc Plattner, Foreign Affairs, March/ April 1998
- Illiberal Democracy, Five Years Later Diarsipkan 2009-03-01 di Wayback Machine., Fareed Zakaria, Havard International Review, Summer 2002.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.