Jurisprudence constante

Bagian dari seri tentang
Hukum
Dasar dan Filsafat
Definisi hukum Filsafat hukum Sejarah hukum
Teori Hukum
Yurisprudensi Interpretasi yudisial Hukum positif Hukum dan ekonomi Sosiologi hukum
Latar Metodologis
Normatif Preskriptif linguistik Yurimetrika
Perdebatan Hukum
Opini hukum dan putusan yudisial
l b s

Jurisprudence constante (bahasa Prancis: jurisprudence constantecode: fr is deprecated , secara harfiah berarti "yurisprudensi tetap" atau "yurisprudensi yang mapan") adalah sebuah doktrin hukum dalam tradisi hukum perdata yang memberikan bobot persuasif yang besar kepada serangkaian putusan pengadilan yang secara konsisten menerapkan atau menafsirkan suatu kaidah hukum tertentu. Meskipun demikian, rangkaian putusan tersebut pada umumnya tidak mengikat pengadilan berikutnya secara mutlak.^[1]

Doktrin ini ditemukan dalam berbagai yurisdiksi hukum perdata serta sejumlah sistem hukum campuran, termasuk negara bagian Louisiana di Amerika Serikat. Jurisprudence constante memiliki fungsi yang menyerupai doktrin stare decisis dalam tradisi hukum umum, yaitu mendorong konsistensi, kepastian, dan keterdugaan putusan pengadilan. Perbedaan utamanya terletak pada kekuatan mengikat dan jumlah putusan yang diperlukan sebelum suatu pendirian hukum memperoleh pengaruh yang besar.^[2]

Dalam bahasa Prancis, kata jurisprudence dalam konteks ini lebih dekat artinya dengan "putusan-putusan pengadilan" atau "hukum yang terbentuk melalui putusan", sedangkan constante berarti tetap, konsisten, mapan, atau telah menetap. Dengan demikian, istilah tersebut mengacu pada suatu pendirian hukum yang telah berulang kali diterapkan oleh pengadilan dalam perkara-perkara yang serupa.^[1]

Dalam sistem hukum perdata, peraturan perundang-undangan dan kodifikasi umumnya dipandang sebagai sumber hukum utama. Putusan pengadilan berfungsi terutama untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan tertulis tersebut. Namun, ketika sejumlah pengadilan secara terus-menerus memberikan penafsiran yang sama terhadap suatu ketentuan, rangkaian putusan itu dapat memperoleh kekuatan persuasif yang besar.^[3]

Tidak terdapat jumlah putusan yang berlaku secara universal untuk membentuk jurisprudence constante. Penilaiannya dapat bergantung pada konsistensi hasil putusan, kesamaan alasan hukum, lamanya pendirian tersebut diterapkan, serta kedudukan pengadilan yang mengeluarkan putusan. Suatu rangkaian putusan yang seragam dan didasarkan pada alasan hukum yang sama biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar daripada sejumlah putusan yang hanya menghasilkan kesimpulan serupa tanpa penalaran yang konsisten.^[2]

Doktrin ini berkembang dari tradisi hukum Eropa kontinental. Setelah munculnya kodifikasi modern, terutama di Prancis, peraturan tertulis ditempatkan sebagai sumber utama hukum. Kekuasaan hakim untuk menciptakan kaidah umum dibatasi karena kekhawatiran bahwa pengadilan dapat mengambil alih fungsi pembentuk undang-undang.^[1]

Dalam perkembangan praktik pada abad ke-19, muncul kesadaran bahwa undang-undang tidak selalu dapat mengatur seluruh persoalan secara lengkap. Pengadilan kemudian mulai memperhatikan putusan-putusan sebelumnya untuk menjaga keseragaman dan mencegah perkara yang serupa diputus secara sangat berbeda. Dari praktik tersebut berkembang bentuk preseden informal berupa rangkaian putusan yang konsisten, tanpa menjadikan setiap putusan sebagai sumber hukum yang mengikat.^[1]

Konsep yang sebanding dikenal dalam beberapa sistem hukum dengan istilah berbeda. Dalam hukum Jerman, misalnya, rangkaian putusan yang mapan dapat disebut bahasa Jerman: ständige Rechtsprechungcode: de is deprecated , yang berarti praktik peradilan yang tetap atau konsisten.^[1]

Jurisprudence constante sering dibandingkan dengan stare decisis, tetapi keduanya memiliki kedudukan yang berbeda.

Menurut rumusan yang digunakan oleh Mahkamah Agung Louisiana, satu putusan dapat menjadi dasar bagi penerapan stare decisis, sedangkan jurisprudence constante memerlukan serangkaian perkara yang telah diputus secara selaras.^[4]

Perbedaan tersebut membuat jurisprudence constante memiliki kekuatan normatif yang lebih lemah. Pengadilan tetap harus mempertimbangkan peraturan tertulis dan dapat menolak rangkaian putusan terdahulu apabila penalarannya dianggap keliru atau tidak lagi sesuai.^[3]

Louisiana memiliki sistem hukum campuran yang menggabungkan tradisi hukum perdata Prancis dan Spanyol dengan pengaruh hukum umum Amerika Serikat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Louisiana menetapkan bahwa sumber hukum adalah legislasi dan kebiasaan. Legislasi didefinisikan sebagai pernyataan resmi kehendak badan pembentuk undang-undang.^[5]

Karena putusan pengadilan tidak dicantumkan sebagai sumber hukum utama, pengadilan Louisiana secara tradisional tidak menganggap dirinya terikat oleh doktrin stare decisis dalam arti hukum umum. Namun, pengadilan dapat memberikan penghormatan yang besar kepada rangkaian putusan yang telah lama dan secara konsisten menafsirkan suatu ketentuan hukum.^[2]

Dalam perkara Willis-Knighton Medical Center v. Caddo-Shreveport Sales and Use Tax Commission pada 2005, Mahkamah Agung Louisiana menegaskan bahwa jurisprudence constante memiliki kekuatan persuasif yang besar, tetapi bukan merupakan hukum itu sendiri dan harus tunduk pada ketentuan legislatif.^[4]

Mahkamah Agung Louisiana kembali menjelaskan pada 2024 bahwa rangkaian putusan yang seragam dan didasarkan pada penalaran yang sama dapat memperoleh status jurisprudence constante. Meskipun demikian, doktrin tersebut hanya menganjurkan pengadilan untuk menghormati preseden dan tidak mewajibkan pengadilan untuk mengikutinya, terutama apabila alasan hukum putusan terdahulu diragukan atau hanya berupa pernyataan tambahan yang tidak menentukan hasil perkara.^[6]

Pendukung jurisprudence constante menilai bahwa doktrin tersebut membantu meningkatkan kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, efisiensi pengadilan, dan keterdugaan hasil perkara. Pengadilan dapat memanfaatkan penalaran yang telah dikembangkan sebelumnya tanpa harus menganggap setiap putusan lama sebagai aturan yang tidak dapat diubah.^[2]

Fleksibilitas tersebut juga memungkinkan pengadilan memperbaiki penafsiran yang dianggap keliru atau menyesuaikan penerapan hukum terhadap perubahan sosial. Akan tetapi, sifatnya yang tidak mengikat dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan suatu rangkaian putusan telah cukup mapan dan dalam keadaan apa pengadilan dapat menyimpang darinya.^[1]

Sebagian sarjana menilai bahwa dibandingkan dengan stare decisis, jurisprudence constante kurang efektif dalam menjamin keseragaman putusan. Meskipun demikian, penerapannya mencerminkan usaha sistem hukum perdata untuk menyeimbangkan kewenangan legislator sebagai pembentuk hukum dengan kebutuhan pengadilan untuk menjaga konsistensi penafsiran.^[1]

• Yurisprudensi
• Preseden
• Stare decisis
• Hukum perdata (sistem hukum)
• Hukum umum
• Sistem hukum campuran