Lai Ching-te

Lai Ching-te
賴清德
Potret resmi, 2024
Presiden Republik Tiongkok ke-8
Petahana
Mulai menjabat 20 Mei 2024
Perdana Menteri	Cho Jung-tai
Wakil Presiden	Hsiao Bi-khim
Pendahulu Tsai Ing-wen Pengganti Petahana
Ketua Partai Progresif Demokrat ke-18
Petahana
Mulai menjabat 18 Januari 2023
Sekretaris Jenderal	Hsu Li-ming Andrea Yang (penjabat) Lin Yu-chang Ho Po-wen (penjabat) Hsu Kuo-yung
Pendahulu Chen Chi-mai (penjabat) Pengganti Petahana
Wakil Presiden Republik Tiongkok ke-12
Masa jabatan 20 Mei 2020 – 20 Mei 2024
Presiden	Tsai Ing-wen
Pendahulu Chen Chien-jen Pengganti Hsiao Bi-khim
Perdana Menteri Republik Tiongkok ke-26
Masa jabatan 8 September 2017 – 14 Januari 2019
Presiden	Tsai Ing-wen
Wakil Perdana Menteri	Shih Jun-ji
Pendahulu Lin Chuan Pengganti Su Tseng-chang
Wali Kota Tainan ke-1
Masa jabatan 25 Desember 2010 – 7 September 2017
Wakil	Hsu He-chun
Pendahulu Posisi ditetapkan Pengganti Li Meng-yen (penjabat)
Anggota Yuan Legislatif
Masa jabatan 1 Februari 2008 – 25 Desember 2010
Daerah pemilihan	Tainan II
Masa jabatan 1 Februari 1999 – 31 Januari 2008
Daerah pemilihan	Kota Tainan
Informasi pribadi
Lahir	6 Oktober 1959 (umur 66) Wanli, County Taipei, Taiwan (sekarang Wanli, Kota Taipei Baru, Taiwan)
Partai politik	Progresif Demokrat
Suami/istri	Wu Mei-ju ​ (m. 1986)​
Anak	2
Pendidikan	Universitas Nasional Taiwan (BS) Universitas Nasional Koxinga (MD) Universitas Harvard (MPH)
Karier militer
Dinas/cabang	Angkatan Darat Republik Tiongkok
Masa dinas	1984–1986
Pangkat	Letnan dua
Lai Ching-te Hanzi tradisional: 賴清德code: zh is deprecated Hanzi sederhana: 赖清德code: zh is deprecated Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Lài Qīngdé - Tongyong Pinyin: Lài Cing-dé - Wade-Giles: Lai⁴ ChTemplat:Wg-aposing¹-tê² - Gwoyeu Romatzyh: Lay Chingder - Bopomofo: ㄌㄞˋ ㄑㄧㄥ ㄉㄜˊ Min Nan - Romanisasi POJ: Lōa Chheng-tek Yue (Kantonis) - Romanisasi Yale: Laih Chīng-dàk - Jyutping: Lai6 Cing1dak1
Sunting kotak info • L • B

Lai Ching‑te^[1] (Hanzi: 賴清德; Pinyin: Lài Qīngdé; lahir 6 Oktober 1959) juga dikenal dengan nama William Lai, adalah seorang politisi, dokter, dan nefrolog asal Taiwan yang sejak tahun 2024 menjabat sebagai presiden Republik Tiongkok (Taiwan) ke-8. Ia merupakan anggota Partai Progresif Demokrat (DPP) dan menjabat sebagai ketua partai sejak 2023.

Lai lahir di Kabupaten Taipei dalam keluarga kelas pekerja. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Nasional Taiwan, kemudian di Universitas Nasional Cheng Kung, dan pada tahun 2003 meraih gelar magister di bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Harvard. Setelah berpraktik sebagai dokter spesialis cedera tulang belakang, Lai maju dalam pemilu Legislatif Yuan 1996 dan berhasil meraih kursi untuk mewakili Kota Tainan. Ia terpilih kembali empat kali berturut-turut sebelum maju dalam pemilihan Wali Kota Tainan 2010. Ia menjabat sebagai wali kota selama tujuh tahun dan kembali terpilih pada 2014. Pada September 2017, Presiden Tsai Ing-wen menunjuk Lai untuk menggantikan Lin Chuan sebagai perdana menteri.

Pada 24 November 2018, setelah DPP mengalami kekalahan besar dalam pemilu lokal, Lai mengumumkan pengunduran dirinya dan resmi meninggalkan jabatan pada 14 Januari 2019, digantikan oleh Su Tseng-chang. Tahun 2019, ia menantang Tsai dalam pemilihan pendahuluan presiden DPP, tetapi kalah, dan kemudian menjadi calon wakil presiden mendampingi Tsai dalam pemilihan umum 2020, yang berujung kemenangan. Pada April 2023, DPP resmi mencalonkan Lai sebagai kandidat presiden untuk pemilihan presiden Taiwan 2024. Ia terpilih dengan perolehan suara 40,05% dan dilantik sebagai Presiden Republik Tiongkok pada 20 Mei 2024.

Pada 13 Januari 2024, Lai Ching-te terpilih menjadi Presiden Republik Tiongkok dengan sekitar 40% suara rakyat,^[2] dan dilantik pada 20 Mei 2024.^[3] Ia menunjuk Cho Jung-tai, mantan ketua umum Partai Progresif Demokrat (DPP) untuk menjadi Perdana Menteri Republik Tiongkok.^[4] Di Yuan Legislatif, DPP hanya menguasai 51 kursi sementara Kuomintang mengambil 52 kursi sementara Partai Rakyat Taiwan (TPP) besutan Ko Wen-je menguasai 8, menyebabkan pemerintahan Lai berada di pemerintahan minoritas.^[5]

Pada September 2024, pemerintahan Lai memenjarakan ketua umum Partai Rakyat Taiwan Ko Wen-je atas tuduhan suap. TPP mengecam pemenjaraan tersebut sebagai persekusi politik dan penangkapan Ko memecah belah opini rakyat Taiwan.^[6] Huang Kuo-chang menggantikan Ko Wen-je sebagai ketua umum dan meningkatkan kerja sama dengan Kuomintang, termasuk dalam hal mengesahkan Undang-Undang Interpretasi Konstitusi, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemanggilan Kembali, dan Undang-Undang Anggaran yang bertujuan memperketat kekuatan eksekutif.^[7] Setelah masa jabatan 7 hakim Makhamah Konstitusi telah berakhir pada akhir 2024, Makhamah Agung dibekukan secara fungsional karena Yuan Legislatif menolak ketujuh hakim baru yang dipilih oleh Lai, menciptakan krisis konstitusi.^[8][9]

Pada awal sampai pertengahan 2025, DPP dengan dukungan Lai Ching-te beserta beberapa partai pro-kemerdekaan Taiwan lainnya mendukung upaya untuk memaksa pemilihan legislatif baru dengan menggulingkan politikus Kuomintang dan TPP melalui mekanisme pemanggilan kembali.^[10] Walaupun memiliki optimisme kuat dari DPP, upaya tersebut pada akhirnya gagal dan ketua umum Kuomintang Eric Chu memeringati Lai untuk meminta maaf dan merenungkan tindakannya.^[11] Angka ketidakpuasan terhadap Lai kemudian meningkat, melampaui angka kepuasannya.^[12][13]

Pemerintahan Taiwan dibawah Lai mencoba melarang pengunaan aplikasi Xiaohongshu yang digunakan oleh 29% penduduk Taiwan karena risiko penipuan, menyebabkan pengunduhan aplikasi di Taiwan meningkat dan protes terhadap pemerintahannya.^[14][15]

Pada Desember, Perdana Menteri Cho Jung-tai mulai secara selektif menolak untuk melaksanakan UU yang disahkan oleh Yuan Legislatif dan Lai Ching-te menuduh Kuomintang dan TPP atas penyalahgunaan kekuasaan legislatif yang hampir mirip dengan "diktator".^[16] Sebagai reaksi, Lai dicap oleh oposisi sebagai Yuan Shikai yang dikenal sebagai autokrat dan kemudian berhasrat akan mengeluarkan mosi tidak percaya di Yuan Legislatif untuk memakzulkan Lai.^[17][18] Pada 26 Desember, mosi pemakzulan terhadap Lai sudah disahkan di Yuan Legislatif.^[19]

Lai melanjutkan kebijakan luar negeri yang dilaksanakan selama periode Tsai Ing-wen dan berpegang teguh terhadap separatisme Taiwan dari Tiongkok, menyatakan bahwa Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok bukan bawahan sesama lain, melainkan dua bangsa yang berbeda.^[20] Pada 5 Oktober 2024 menjelang hari nasional Republik Tiongkok, Lai berkata:^[20]

Barusan ini, tetangga kita, Republik Rakyat Tiongkok, telah merayakan hari jadi ke-75 mereka pada 1 Oktober, dan kita akan segera merayakan hari jadi ke-113. Maka dalam hal usia, sangat tidak mungkin bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk menjadi tanah air rakyat Republik Tiongkok. Malah, Republik Tiongkok bisa saja menjadi tanah air rakyat Republik Rakyat Tiongkok yang berusia 75 tahun keatas. Karena Republik Tiongkok sudah lama mengakar di Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu pada 75 tahun terakhir, hal ini tidak perlu dijajaki kembali. Namun jika siapapun memutuskan untuk merayakan hari jadi Republik Rakyat Tiongkok, mereka harus memperbaiki bahasa mereka dan jangan menyebut "tanah air".

Lai juga menegaskan bahwa ia akan mempertahankan kedaulatan Taiwan dan melawan upaya aneksasi Tiongkok, mengacu terhadap kedaulatan negara selama periode hari nasional. Walaupun demikian, Lai berharap dapat berdialog dengan Tiongkok dengan basis sebagai negara berdaulat yang setara meskipun ada tekanan militer dan tensi politik.^[21] Namun pada 2025, Lai menyatakan bahwa Tiongkok adalah "musuh bangsa" dibawah Undang-Undang Anti-Penyusupan dan mengumumkan akan memberlakukan kembali latihan militer untuk tentara aktif.

Kontak Lai dengan Jepang berlangung minim pada saat pemerintahan Shigeru Ishiba namun hal tersebut semakin meningkat karena meningkatnya kekuatan maritim Tiongkok dan pelanggaran kedaulatan udara yang kerap dilakukan. Maka selama pemerintahan Lai, Taiwan dan Jepang menandatangani beberapa perjanjian kerja sama, termasuk latihan militer bersama antara Angkatan Laut Republik Tiongkok dengan Angkatan Laut Bela Diri Jepang dan Penjaga Pantai Jepang dan memperbolehkan kapal perusak Jepang untuk masuk ke wilayah Taiwan tanpa pengecualian.^[22] Jepang juga memasukan Taiwan di buku putih pertahanan mereka dalam skenario invasi oleh Tiongkok dan juga menandatangani kerja sama imigrasi dengan Taiwan. Pada 2025, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung mengunjungi Jepang atas undangan anggota Parlemen Jepang pro-Taiwan, membuatnya menjadi menteri luar negeri pertama yang mengunjungi Jepang sejak putus hubungan diplomatik pada 1972.^[23]

Wikimedia Commons memiliki media mengenai William Lai.

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: William Lai.

• Lai Ching-te di Facebook