Lex Julia

Lex Julia (jamak: leges Juliae) adalah sebuah hukum Romawi kuno yang diperkenalkan oleh siapapun anggota dari gens Julia. "Julian laws", lex Julia atau leges Juliae paling sering merujuk pada undang-undang moral yang diperkenalkan oleh Augustus pada tahun 23 sebelum masehi, atau pada sebuah hukum yang berkaitan dengan Yulius Kaisar.

Selama perang sosial, yaitu sebuah konflik diantara bangsa Romawi dan beberapa kota di Italia yang sebelumnya telah menjadi sekutu bangsa Romawi, konsul bangsa Romawi pada saat itu, Lucius Julius Caesar mengesahkan sebuah undang-undang yang memberikan kewarganegaraan Romawi kepada setiap sekutu Italia yang tidak memberontak.^[1][2]

Atas perintah dari Senat, Lucius Caesar mengajukan sebuah undang-undang yang memberikan pilihan kepada setiap komunitas di Italia untuk dapat mengambil kewargaan Romawi dan mendirikan suku-suku baru dalam majelis suku untuk warga negara baru. Hal ini berdampak dalam peningkatan jumlah warga Romawi hingga tiga kali lipat dan aneksasi wilayah Italia oleh bangsa Romawi.^[3] Undang-undang ini terbuka untuk seluruh kota Italia yang tidak bersenjata atau siapapun yang bersedia untuk menurunkan senjata dalam periode yang singkat.^[2]

Tujuan utama dalam hukum ini adalah untuk mencegah perlawanan kepada kekuasaan Romawi. Hal ini juga berpengaruh dalam pelemahan upaya perang Italia dengan membuat komproni-kompromi yang dapat diterima.^[4] Pada tahun berikutnya, bangsa Romawi memperkenalkan lex Plautia Papiria de civitate, memberikan kewarganegaraan kepada lebih banyak sekutu yang sedang memberontak, kecuali untuk kaum Samnit dan Lucani, sebagai upaya untuk meredam pemberontakan.^[5]

Yulius Kaisar mengesahkan dua undang-undang agraria pada tahun 59 sebelum masehi selama masa jabatan konsul pertamanya. Kedua undang-undang tersebut saling berkaitan, yaitu lex Julia agraria dan lex Julia de agro Campano.^[2] Undang-undang pertama berkaitan dengan distribusi tanah publik (baik yang tersedia ataupun yang dibeli dari pembeli yang bersedia) kepada kaum miskin dan veteran pasukan Pompeius. Hukum terakhir menambahkan lahan publik di Campania untuk dibagikan.^[6]

Proses pengesahan undang-undang pertama tersebut mengalami hambatan. Yulius Kaisar mengawali masa jabatan konsulnya dengan mengajukan rancangan undang-undang tersebut. Langkah tersebut kemudian dihadang oleh Cato Muda dengan taktik filibuster.^[7] Setelah terhambat di senat, Yulius Kaisar mengajukan rancangan undang-undang tersebut ke hadapan majelis rakyat.^[8] Ia mengundan rekan konsul sekaligus lawan politiknya, Marcus Calpurnius Bibulus untuk memperdebatkan rancangan undang-undang tersebut, ia memenangkan debat saat berhasil memaksa Bibulus mengakui bahwa ia sebenarnya tidak memiliki banyak alasan kuat untuk menentang undang-undang tersebut.^[9] Berkat dukungan Pompeius dan Crassus, yaitu dua senator berpengaruh yang bekerja sama dengan Caesar dalam aliansi rahasia, dukungan rakyat untuk undang-undang tersebut meningkat.^[10] Sebagai gantinya, Bibulus beralih menggunakan taktik menghambat dengan terus menyatakan adanya pertanda buruk dalam rancangan undang-undang tersebut pada setiap hari pemungutan suara. Pada suatu hari, saat akan menyatakan pertanda buruk itu, ia bersama dengan rekan politiknya, Cato diserang oleh massa (yang hampir pasti diorganisir oleh Yulius Kaisar dan sekutu-sekutunya), sehingga ia terpaksa kembali ke rumah. Tanpa adanya pernyataan tentang pertanda buruk oleh Bibulus, Yulius Kaisar berhasil meloloskan undang-undang tersebut dalam sidang majelis.^[11]

Kemudian, undang-undang tersebut ditambahkan dengan persyaratan yang mewajibkan para senator untuk mengucapkan sumpah untuk menjunjung tinggi hukum. Cato dan sekutunya sempat menolak, namun akhirnya bersedia setelah Cicero berargumen bahwa Romawi akan menjadi lebih baik jika Cato mengucapkan sumpah dan tetap bertahan dibanding mengasingkan diri.^[12] Untuk menghadapi hambatan dari sekutu-sekutu Cato, Yulius Kaisar mengajukan rancangan undang-undang untuk memperluas cakupan lahan publik yang akan didistribusikan ulang secara langsung ke hadapan majelis rakyat, tanpa melalui senat.^[12]

lex Julia de repetundis atau lex Julia repetundarum^[3] disahkan oleh Gaius Julius Caesar selama masa jabatan konsul pertamanya pada tahun 59 sebelum masehi. Hukum ini merupakan perundang-undangan penting yang memuat 100 pasal yang menangani berbagai bentuk penyalahgunaan di tingkat provinsi, dan menetapkan prosedur penegakan hukum dan sanksi atas pelanggaran.^[13][14]

Antara lain, hal itu:^[4]

• Mengatur batasan uang pemerintah yang dapat diambil gubernur dari kas provinsi dan kota,
• Mewajibkan para gubernur untuk menyusun laporan keuangan terperinci, menyegel serta menyimpannya di dalam dua provinsi, dengan sebuah salinan yang dikirimkan kembali ke Roma,^[5]
• Membatasi kemungkinan bahwa gubernur mungkin menuntut kapal, pasokan, dan uang,
• Mewajibkan gubernur untuk tetap berada di provinsi yang mereka pimpin hingga pergantian masa jabatan tiba,
• Membatasi hak-hak gubernur untuk mendeklarasikan perang atau menyerang wilayah lain tanpa persetujuan senat atau rakyat,
• Memperluas penegakan hukum kepada semua pejabat yang menjalankan tugas, dan
• Menetapkan berbagai prosedur, meliputi rincian mengenai jalannya persidangan, saksi, prosedur pemungutan suara, juri, dan sebagainya.

Hukum ini juga memperluas regulasi dalam berbagai aksi publik, termasuk korupsi yang melibatkan pengadilan permanen, senat, dan kontrak publik (khususnya untuk pekerjaan umum dan pasokan).^[15] Hukum ini juga melarang senator untuk memiliki kapal.^[14]

Meskipun cakupannya juga meliputi korupsi peradilan, Yulius Kaisar bersikap hati-hati dengan menghindari isu politik yang sangat sensitif terkait undang-undang anti-penyuapan yang menyasar golongan equites. Berbagai tokoh, termasuk Cato dan Pompeius yang sebelumnya telah gagal dalam upaya mengesahkan undang-undang semacam itu. Akan tetapi, Yulius Kaisar bekerja sama dengan seseorang untuk mengajukan hukum yang mengharuskan pencatatan suara dari panel juri (yang terdiri atas senator, equites, dan tribuni aerarii) secara terpisah. Langkah ini menerapkan semacam akuntabilitas secara tidak langsung tanpa melanggar kerahasiaan putusan individu.^[16]

Undang-undang tersebut disahkan dengan sedikit penentangan, serta mendapatkan pujian dari rekan-rekan Yulius Kaisar.^[17] Banyak senator yang turut berkontribusi dalam penyusunannya,^[18] termasuk Cato, yang kemungkinan mengusulkan untuk menambah sejumlah peraturan untuk mencegah pemerasan pada kota-kota di provinsi.^[19]

Selama berabad-abad, hukum tersebut tetap menjadi dasar bagi hukum Romawi mengenai administrasi provinsi.^[20]

Hukum ini kemungkinan banyak menetapkan regulasi untuk kotamadya di Italia. Pertanyaan mengenai apakah Yulius Kaisar bertanggung jawab atas undang-undang ini menjadi perdebatan sengit.^[21]

Dibawah pemerintahan Augustus, leges Juliae pada tahun 18 hingga 17 sebelum masehi berupaya untuk meningkatkan moral dan jumlah masyarakat kelas atas, serta untuk meningkatkan populasi dengan mendorong pernikahan dan kelahiran anak (lex Julia de maritandis ordinibus).^[22] Undang-undang tersebut juga menetapkan perzinaan sebagai tindak pidana yang menyangkut ranah publik dan pribadi (lex Julia de adulteriis).

Untuk mendorong perluasan populasi, leges Juliae menawarkan insentif untuk menikah dan memberi hukuman kepada mereka yang tidak menikah. Augustus menetapkan "Hukum tiga putra" yang memberikan penghargaan tinggi terhadap mereka yang memiliki tiga putra.^[23] Kaum selibat yang sudah cukup umur untuk menikah dan janda muda yang tidak ingin menikah dilarang untuk menerima warisan dan menghadiri pertunjukan umum.

• Lex Julia de ambitu (18 SM): Memberikan sanksi atas penyuapan untuk meraih jabatan politik.
• Lex Julia de maritandis ordinibus (18 SM): Mewajibkan (kemungkinan) seluruh warga negara untuk menikah. Sekaligus membatasi pernikahan lintas batas kelas sosial, dan dengan demikian hal ini dipandang sebagai dasar tidak langsung bagi praktik konkubinase Romawi (concubinatus), yang kelak diatur oleh Yustinianus.
• Lex Julia de adulteriis coercendis (17 SM): Hukum ini memberikan sanksi pengasingan untuk perzinaan. Kedua pihak yang bersalah dikirim ke pulau yang berbeda ("dummodo in diversas insulas relegentur"), dan sebagian harta benda mereka disita. Para Ayah diizinkan untuk membunuh putri dengan pasangan selingkuh sang putri mereka.^[24] Para suami dapat membunuh pasangannya dalam situasi tertentu dan mewajibkan mereka untuk menceraikan pasangannya yang berzina.^[24] Augustus sendiri terpaksa menegakkan hukum terhadap putrinya sendiri, Julia (yang diasingkan ke Pulau Pandateria), dan terhadap putri sulung Julia (Julia Muda). Tacitus menambahkan kritik bahwa Augustus bersikap lebih keras terhadap kerabatnya sendiri dibanding yang sebenarnya dituntut oleh hukum (Annales III 24).
• Lex Julia de vicesima hereditatum (5 Masehi): (Terkait dengan pajak warisan) Menetapkan pajak sebesar lima persen atas warisan berdasarkan wasiat, dengan pengecualian untuk kerabat dekat.
• Lex Papia Poppaea (9 Masehi): (Untuk mendorong dan memperkuat pernikahan) biasanya terlihat sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan hukum Julian pada masa pemerintahan Augustus. Hukum ini juga secara eksplisit mendorong kelahiran dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga turut mendiskriminasi praktik hidup tidak menikah.
• Lex Julia peculatus: Mengenai penggelapan properti publik dan penodaan hal-hal suci untuk diadili oleh sebuah quaestio.^[25]

Kutipan-kutipan dibawah ini berasal dari kitab hukum dan buku teks yang disusun kemudia, namun tetap berharga karena didasarkan dan sering kali mengutip pada teks asli undang-undang Augustus.

Sebagaimana yang ditulis oleh Ulpianus.

Lex Julia yang berkaitan dengan pernikahan

(Epitome 13–14) Berdasarkan ketentuan Lex Julia, senator dan keturunannya dilarang menikahi perempuan yang telah dibebaskan, atau perempuan yang pernah berprofesi sebagai pemain panggung, atau yang ayah atau ibunya pernah melakukannya; orang merdeka lainnya dilarang menikahi pelacur biasa, atau germo, atau perempuan yang dibebaskan oleh germo, atau perempuan yang tertangkap berzina.

Dibawah pemerintahan Yustinianus I.

Lex Julia tentang perzinaan

(Institutes 4, 18, 2–3) Penuntutan publik adalah sebagai berikut… Lex Julia untuk pemberantasan perzinaan menghukum mati bukan hanya untuk mereka yang selingkuh dengan orang lain, tetapi juga untuk mereka yang melakukan pencabulan dengan laki-laki. Lex Julia yang sama juga memberikan sanksi terhadap rayuan, ketika seseorang tanpa menggunakan kekerasan merusak kesucian seorang perawan atau merayu seorang janda terhormat. Hukuman yang dijatuhkan oleh undang-undang terhadap para pelanggar tersebut adalah penyitaan setengah dari harta mereka jika mereka berasal dari kalangan terhormat, dan hukuman fisik, serta pengasingan bagi orang-orang dari kalangan bawah.

(Digest 4, 4, 37) Tetapi mengenai ketentuan Lex Julia… seorang pria yang mengaku telah melakukan pelanggaran, yaitu perzinaan tidak berhak untuk meminta pengurangan hukuman dengan alasan bahwa ia masih di bawah umur; dan seperti yang telah saya katakan, pengurangan hukuman tidak akan diberikan jika ia melakukan pelanggaran lain yang dihukum oleh undang-undang dengan cara yang sama seperti perzinaan. Misalnya, jika ia menikahi seorang wanita yang ketahuan berzina dan ia menolak untuk menceraikannya, atau jika ia memperoleh keuntungan dari perzinaan wanita tersebut, atau menerima suap untuk menyembunyikan hubungan terlarang yang ia ketahui, atau meminjamkan rumahnya untuk melakukan perzinaan atau hubungan terlarang di dalamnya; usia muda, seperti yang saya katakan, bukanlah alasan di hadapan undang-undang yang jelas, ketika seorang pria yang meskipun ia mengacu pada hukum, ia sendiri melanggarnya.

1. ^ Duncan, Mike (2017). The storm before the storm: the beginning of the end of the Roman Republic (Edisi 1st). New York: PublicAffairs. hlm. 178. ISBN 978-1-6103-9721-6. OCLC 972386931.
2. ^ ^{a b c} Gabba 1992, hlm 123
3. ^ ^{a b} Gabba, hlm 123-124
4. ^ ^{a b} Gabba 1992, hlm 124
5. ^ ^{a b} Gabba 1992, hlm 126
6. ^ Drogula 2019, hlm 128, 136
7. ^ Drogula 2019, hlm 130
8. ^ Drogula 2019, hlm 131
9. ^ Drogula 2019, hlm 132
10. ^ Drogula 2019, hlm 133-134
11. ^ Drogula 2019, hlm 134
12. ^ ^{a b} Drogula 2019, hlm 136
13. ^ Gruen 1995, hlm 240
14. ^ ^{a b} Morstein-Marx 2021, hlm 166
15. ^ Gruen 1995, hlm 241
16. ^ Morstein-Marx 2021, hlm 167
17. ^ Gruen 1995, hlm 242-243
18. ^ Gruen 1995, hlm 242
19. ^ Drogula 1995, hlm 139, 132
20. ^ Wiseman 1992, hlm 377
21. ^ Goldsworthy, Adrian (2006). Caesar: life of a colossus. Yale University Press. hlm. 481. ISBN 0-300-12048-6.{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
22. ^ Ferrero, Guglielmo (1911). The Women of the Caesars. hlm. 68.
23. ^ "The Romans: From Village to Empire: A History of Rome from Earliest Times to the End of the Western Empire" by M. Boatwright, et al. 2nd edition. 2011.
24. ^ ^{a b} Greg Woolf (2007). Ancient civilizations: the illustrated guide to belief, mythology, and art. Barnes & Noble. hlm. 386. ISBN 978-1-4351-0121-0.
25. ^ "Digesta Iustiniani : Liber 48 ( Mommsen & Krueger )". droitromain.univ-grenoble-alpes.fr. Diakses tanggal 2023-04-24.

• The Roman Law Library, incl. Leges
• McGinn, Thomas A. J. (2003). "The Lex lulia de Adulteriis Coercendis". Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome. hlm. 140–215. doi:10.1093/acprof:oso/9780195161328.003.0005. ISBN 978-0-19-516132-8.
• Oxford RE, lex Julia de Maritandis Ordinibus