Mahkamah Agung Pakistan (bahasa Urdu: عدالت عظمیٰ پاکستان; Adālat-e-Uzma Pākistān) adalah mahkamah agung dalam hierarki peradilan Pakistan.
Didirikan sesuai dengan Bagian VII dari Konstitusi Pakistan, ia memiliki yurisdiksi banding, asli, dan penasihat tertinggi di semua pengadilan (termasuk pengadilan tinggi, distrik, pengadilan khusus dan Shariat), yang melibatkan masalah hukum dan dapat bertindak atas dasar hukum. putusan yang diberikan pada kasus dalam konteks di mana ia menikmati yurisdiksi. Dalam sistem pengadilan Pakistan, Mahkamah Agung adalah wasit terakhir dari sengketa hukum dan konstitusi serta penafsir terakhir hukum konstitusi, dan pengadilan banding tertinggi di Pakistan.
Dalam komposisinya yang modern, Mahkamah Agung didirikan oleh Hakim Agung Pakistan, enam belas hakim agung dan dua ad-hoc yang dikonfirmasi untuk penunjukan mereka oleh Presiden atas nominasi mereka dari pemilihan Perdana Menteri berdasarkan kualifikasi yang layak mereka dapatkan. Setelah diangkat, hakim diharapkan untuk menyelesaikan masa jabatan yang ditentukan dan kemudian pensiun pada usia 65 tahun, kecuali jika masa jabatan mereka dihentikan melalui pengunduran diri atau tuduhan oleh Dewan Yudisial Agung menghasilkan referensi presiden sehubungan dengan kesalahan hakim (s). Dalam penilaian diskursus mereka, para hakim sering dikategorikan memiliki filsafat hukum yang konservatif, tekstual, moderat, dan liberal dalam interpretasi hukum mereka atas hukum dan penilaian.1615: 436
Mahkamah Agung memiliki kursi tetap di Islamabad dan bertemu di Gedung Mahkamah Agung di Constitution Avenue.
In its modern composition, the Supreme Court is incorporated of Chief Justice of Pakistan, sixteen justices and two ad-hoc who are confirmed to their appointment by the President upon their nominations from the Prime Minister's selection based on their merited qualifications. Once appointed, justices are expected to completed a designated term and then retire at 65 years old, unless their term is terminated through resignation or impeachment by the Supreme Judicial Council resulted in a presidential reference in regards to the misconduct of judge(s). In their discoursejudgement, the justices are often categorized as having the conservative, textual, moderate, and liberalphilosophies of law in their judicial interpretation of law and judgements.:1915[1]:436[2]
^Ramraj, Victor V.; Thiruvengadam, Arun K.; Lombardi, Kevin (2010). "Islamism as a response to emergency rule in Pakistan". Emergency powers in Asia : exploring the limits of legality(google books) (dalam bahasa Inggris) (edisi ke-1. publ.). Cambridge [U.K.]: Cambridge University Press. hlm. 500. ISBN9780521768900. Diakses tanggal 7 February 2017.
^Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama Supreme Court of Pakistan Press
Artikel ini tidak memiliki kategori atau memiliki terlalu sedikit kategori. Bantulah dengan menambahi kategori yang sesuai. Lihat artikel yang sejenis untuk menentukan apa kategori yang sesuai. Tolong bantu Wikipedia untuk menambahkankategori. Tag ini diberikan pada Februari 2023.