Partai Nasional Indonesia (disingkat PNI) adalah nama yang digunakan oleh beberapa partai politik nasionalis di Indonesia dari tahun 1927 hingga 1973. PNI pertama didirikan oleh Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasok sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagian besar kabinet pada tahun 1950-an dan 1960-an. Partai ini dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973. Pada tahun-tahun setelah reformasi di akhir tahun 1990-an, sejumlah partai yang mengklaim diri sebagai kelanjutan dari PNI ikut serta dalam pemilihan umum, namun hanya memperoleh sedikit kursi.
Masa Hindia Belanda
Pembentukan Perserikatan Nasional Indonesia
Propaganda PNI pada tahun 1920-anFoto para pendiri PNI yang merupakan arsip dari gedung Museum Sumpah Pemuda.
Pada tanggal tanggal 4 Juli 1927 didirikan sebuah perserikatan bernama Perserikatan Nasional Indonesia di Bandung. Para tokoh pendirinya ialah para tokoh nasional seperti Tjipto Mangunkusumo, Sartono, Iskaq Tjokrohadisuryo dan Sunaryo.[1] Selain itu, anggota Algemeene Studie Club (ASC) turut bergabung dengan perserikatan ini melalui pernyataan yang disampaikan oleh Soekarno setelah deklarasi pendirian.[2] Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia.
Penangkapan para tokoh pentingnya
Pemerintah Hindia Belanda memiliki kekhawatiran atas ideologi nasionalisme oleh PNI yang berpengaruh dan bersifat ekstrem.[3] Ideologi PNI diyakini menyebarkan ajaran-ajaran mengenai pergerakan kemerdekaan. Akhirnya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember1929. Penangkapan baru dilakukan pada tanggal 29 Desember1929. Tokoh-tokoh yang ditangkap antara lain Soekarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja
Pengadilan para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus1930. Setelah diadili di pengadilan Belanda maka para tokoh ini dimasukkan dalam penjara Sukamiskin, Bandung.[4] Dalam masa pengadilan ini Ir. Soekarno menulis pidato Indonesia Menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai gugatannya.
Pimpinan PNI, Ir. Soekarno diganti oleh Mr. Sartono. Mr. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April1931.[4] Sebagian anggota PNI menolak keputusan pembubaran PNI oleh Sartono. Mereka kemudian mendirikan partai lain yang diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia yang dikenal sebagai PNI Baru. Moh. Hatta ditetapkan sebagai pemimpin PNI Baru ketika ia kembali ke Indonesia.[5] Di sisi lain, Soekarno bergabung dengan Partindo. [note 1] Ir. Soekarno ditangkap dan dibuang ke Ende, Flores pada tahun 1933 sampai dengan 1942. Lalu pada tahun 1934, Moh. Hatta dan Syahrir dibuang ke Bandaneira sampai dengan 1942.
Masa Indonesia
PNI ikut serta dalam Pemilihan Umum legislatif Indonesia 1955 yang diadakan dalam dua tahap pada bulan September untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti sebanyak 29 partai politik. Hasil pemilihan ini memenangkan PNI sebagai lima besar yang disusul oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.[6]
Lalu pada tahun 1973, PNI bergabung dengan empat partai peserta pemilu 1971 lainnya membentuk Partai Demokrasi Indonesia[note 2] PNI didirikan kembali pada tahun 1998 dan dipimpin oleh Supeni, mantan Duta besar keliling Indonesia.[butuh rujukan]PNI menjadi salah satu partai politik peserta pemilu 1999, tetapi menjadi salah satu dari 27 partai politik yang menolak hasil pemilu dengan alasan bahwa pemilihan belum menerapkan prinsip jujur dan adil.[7]
^Tujuan pokok Partindo sama dengan PNI-Lama, yaitu mencapai Indonesia merdeka dengan menjalan kan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Tindakan Sartono ini mendapat reaksi keras dari anggota PNI-Lama, di antaranya Hatta dan Sutan Sjahrir, serta golongan yang tidak menyetujui dengan pembubaran ini. Mereka membentuk Golongan Merdeka dan menjadi organisasi baru bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Partindo dan PNI-baru bersaing dalam memperoleh simpati rakyat.
^Salah satu cara rezim Orde Baru mengkontrol partai politik dalam pluralitas demokrasi melalui penyederhanaan seluruh golongan sosial politik menjadi tiga partai di Indonesia. Hal ini kemudian dilegitimasi melalui keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.
Referensi
^"Riwayat Berdirinya PNI". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. 2016-07-15. Diakses tanggal 2021-07-27.
^Perdana, Y., dan Pratama, R. A. (Agustus 2022). Meliana, Niken Ayuni, ed. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia(PDF). Klaten: Penerbit Lakeisha. hlm. 62–63. ISBN978-623-420-310-3.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
^Hanafie, H., dan Suryani (Oktober 2011). Politik Indonesia(PDF). Penerbit Press. hlm. 123.Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
Sumber
Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009 Kompas ISBN979-709-121-X(Indonesia)
Evans, Kevin Raymond, (2003) The History of Political Parties & General Elections in Indonesia, Arise Consultancies, Jakarta, ISBN979-97445-0-4
Gosnell, Harold F. (1958) Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues in Midwest Journal of Political Science
Kahin, George McTurnan (1970), Nationalism and Revolution in Indonesia, Cornell University Press, ISBN0-8014-9108-8
Liddle, R. William, The 1977 Indonesian and New Order Legitimacy, South East Asian Affairs 1978, Translation published in Pemilu-Pemilu Orde Baru, LP3ES, Jakarta, ISBN979-8015-88-6(Indonesia)
Ricklefs, M.C. (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN0-333-24380-3
