Pendapatan Negara

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.^[1] Pendapatan Negara terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.^[2]

Metode pendekatan

Dalam menghitung pendekatan pendapatan negara dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:^[3]

Pendekatan konsumsi

Pendekatan pendapatan didapat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan.

Pendekatan produksi

Pendekatan produksi didapat dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi).

Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran dihitung dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: rumah tangga, pemerintah, investasi, dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor (X-M).

Realisasi Pendapatan Negara dalam Rupiah

	Tahun			Penerimaan Pajak	PNBP	Penerimaan Hibah	Jumlah Pendapatan Negara
	2011^[4]			873.873.892.399.381	331.471.821.098.730	5.253.939.861.304	1.210.599.653.359.415
	2012^[4]			980.518.133.319.319	351.804.746.666.862	5.786.749.186.777	1.338.109.629.172.958

Lihat pula

Referensi

^ Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 2014-05-05.
^ "Keterkaitan Investasi Modal Terhadap GDP Indonesia". Economics Development Analysis Journal. 3 (2): 375. 2014.
^ ^a ^b Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012 (Audited)^{[pranala nonaktif permanen]}

[1] Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara^{[pranala nonaktif permanen]}

[2] "Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 2014-05-05.

[3] "Keterkaitan Investasi Modal Terhadap GDP Indonesia". Economics Development Analysis Journal. 3 (2): 375. 2014.

[kemenkeu.go.id-4] Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2012 (Audited)^{[pranala nonaktif permanen]}

[1]

[2]

[3]

[4]