Perintah eksekutif
Perintah eksekutif adalah arahan yang dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintahan yang mengatur operasi administrasi negara. Meskipun struktur dan wewenang perintah eksekutif bervariasi di setiap negara, perintah tersebut umumnya memungkinkan para pemimpin untuk memberi arahan kepada lembaga pemerintah, menerapkan kebijakan, atau menanggapi keadaan darurat tanpa harus melalui proses pembentukan undang-undang baru. Dalam banyak sistem pemerintahan, legalitas perintah tersebut tunduk pada batasan konstitusional atau legislatif dan diawasi oleh lembaga yudisial. Istilah ini paling menonjol dikaitkan dengan sistem presidensial seperti di Amerika Serikat, di mana perintah eksekutif memiliki bobot hukum dalam pemerintahan presiden.
Di Amerika Serikat, perintah eksekutif adalah arahan dari presiden Amerika Serikat yang mengatur operasi pemerintah federal.[1] Perintah eksekutif hanya mengikat pada cabang eksekutif pemerintah federal. Dasar hukum atau konstitusional untuk perintah eksekutif memiliki banyak sumber. Pasal Dua Konstitusi Amerika Serikat memberi presiden wewenang eksekutif dan penegakan hukum yang luas untuk menggunakan kebijaksanaannya dalam menentukan bagaimana menegakkan hukum atau untuk mengelola sumber daya dan staf cabang eksekutif pemerintah federal. Pendelegasian kekuasaan diskresioner untuk membuat perintah semacam itu harus didukung oleh hukum kongres yang dinyatakan atau tersirat, atau konstitusi itu sendiri.[2] Sebagian besar perintah eksekutif diusulkan oleh lembaga federal sebelum dikeluarkan oleh presiden.[3]
Beberapa negara juga memiliki mekanisme untuk mengeluarkan perintah eksekutif, meskipun struktur dan kewenangan hukumnya berbeda di setiap negara. Di Inggris dan Kanada, tindakan eksekutif, yang dikenal sebagai Orders in Council (Perintah Dewan), dikeluarkan oleh Raja atau Gubernur Jenderal atas saran menteri-menterinya dan dapat didasarkan pada kekuasaan hukum atau hak prerogatif. Di Prancis, India, dan Rusia, eksekutif diberikan kekuasaan legislatif sementara atau kemampuan untuk mengeluarkan dekrit, seringkali untuk tujuan mendesak atau administratif, yang tunduk pada persetujuan atau peninjauan lembaga yudisial.
Referensi
- ^ "What is an Executive Order?". Insights on Law and Society. Vol. 17, no. 1. American Bar Association. Fall 2016. ISSN 1531-2461. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal July 30, 2025. Diakses tanggal August 11, 2025.
- ^ John Contrubis, Executive Orders and Proclamations, CRS Report for Congress #95-722A, March 9, 1999, Pp. 1-2
- ^ Rudalevige, Andrew (2021). By Executive Order: Bureaucratic Management and the Limits of Presidential Power (dalam bahasa Inggris). Princeton University Press. ISBN 978-0-691-20371-3.
 | Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.