Politik Italia
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Italia |
Politik Italia dilaksanakan melalui republik parlementer dengan sistem multipartai. Italia menjadi republik demokratis sejak 2 Juni 1946, ketika monarki dihapuskan oleh referendum dan majelis konstituante terpilih untuk menyusun konstitusi, yang diundangkan pada 1 Januari 1948.
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Dewan Menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, secara resmi disebut sebagai "Presiden Dewan" (Presidente del Consiglio). Kekuasaan legislatif dipegang terutama pada dua majelis Parlemen dan pada Dewan Menteri, yang dapat mengajukan rancangan undang-undang dan memegang mayoritas di kedua majelis. Badan yudikatif tidak bergantung pada eksekutif dan legislatif. Kehakiman di Italia dikepalai oleh Dewan Tinggi Kehakiman, sebuah badan yang diketuai oleh Presiden, yang merupakan kepala negara, meskipun posisi ini (presiden) terpisah dari semua cabang. Presiden saat ini adalah Sergio Mattarella, dan perdana menteri saat ini adalah Giuseppe Conte.
Economist Intelligence Unit menilai Italia menjalankan "demokrasi semu" pada tahun 2017.[1] Fragmentasi dan ketidakstabilan tingkat tinggi, yang sering menyebabkan pemerintahan koalisi berumur pendek, adalah karakteristik politik Italia.[2][3] Sejak akhir Perang Dunia II, Italia telah memiliki 61 pemerintahan.[4]
Lihat pula
- Pemilihan umum di Italia
- Sejarah Italia
- Daftar partai politik di Italia
- Daftar Presiden Italia
- Daftar Perdana Menteri Italia
- Sejarah politik
Referensi
- ^ "Democracy Index 2017" (dalam bahasa Inggris). Economist Intelligence Unit. Diakses tanggal 18 September 2018.
- ^ Why is it so hard to form a government in Italy?: They designed it that way, The Economist (April 24, 2013).
- ^ Explaining Italy's Fragmented Politics, Stratfor (April 18, 2013).
- ^ Eric J. Lyman, Is Italy's government on a collision course with the EU?, The Guardian (May 24, 2018).
Bacaan lebih lanjut
- Diermeier, Daniel; Eraslan, Hülya; Merlo, Antonio (August 2007). "Bicameralism and government formation". Quarterly Journal of Political Science. 2 (3). Now Publishing Inc.: 227–252. doi:10.1561/100.00005004. hdl:10419/117965.
- Pasquino, Gianfranco (July 2009). "Political history in Italy". Journal of Policy History. 21 (3). Now Publishing Inc.: 282–297. doi:10.1017/S0898030609090137.
- Discusses political historians such as Silvio Lanaro, Aurelio Lepre, and Nicola Tranfaglia, and studies of Fascism, the Italian Communist party, the role of the Christian Democrats in Italian society, and the development of the Italian parliamentary Republic. excerpt
| Nasional | |
|---|---|
| Lain-lain | |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.