Rekontruksi Gaza

Rekonstruksi Gaza 2025–2030

Kondisi Gaza yang menjadi target rekonstruksi utama.
Tanggal	17 November 2025 (Mandat PBB) 15 Januari 2026 (Pelaksanaan dimulai)
Lokasi	Jalur Gaza, Palestina
Jenis	Rekonstruksi pasca-perang SEDANG BERLANGSUNG
Penyebab	Perang Israel–Hamas
Peserta/Pihak terlibat	Utama: Board of Peace, Otoritas Nasional Palestina Pengawas: Amerika Serikat, Mesir, Turki Keamanan: International Stabilization Force (ISF)
Hasil	Tujuan: Pemulihan infrastruktur & pemerintahan teknokratik. Anggaran: US$67 miliar.

Rekonstruksi Gaza 2025–2030 adalah serangkaian inisiatif terkoordinasi berskala besar yang bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan di Jalur Gaza setelah kehancuran total akibat perang yang dimulai pada Oktober 2023. Upaya ini ditandai oleh pergeseran paradigma penanganan konflik dari mandat tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke model hibrida yang melibatkan sektor swasta dan koalisi negara-negara tertentu di bawah payung organisasi baru bernama Board of Peace (Dewan Perdamaian).

Rencana ini beroperasi berdasarkan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025, yang memberikan wewenang kepada mekanisme eksternal untuk mengelola masa transisi di Gaza.

Menjelang akhir tahun 2025, Jalur Gaza mengalami kerusakan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan penilaian kerusakan gabungan oleh Bank Dunia dan PBB memperkirakan bahwa lebih dari 70% unit perumahan hancur atau rusak berat. Infrastruktur air, sanitasi, dan listrik (WASH) berada dalam kondisi kolaps total.

• Kerugian Ekonomi: PDB Gaza menyusut lebih dari 85% dibandingkan tingkat pra-perang.
• Krisis Kemanusiaan: Hampir seluruh populasi 2,3 juta jiwa menjadi pengungsi internal, dengan sistem kesehatan yang hanya berfungsi 15% dari kapasitas normal.

Pada Agustus 2025, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengajukan proposal awal untuk menempatkan Gaza di bawah administrasi internasional, yang kemudian diadopsi dan dimodifikasi oleh Presiden AS Donald Trump menjadi kerangka kerja Board of Peace.

Rekonstruksi Gaza dijalankan melalui struktur komando yang kompleks untuk memisahkan urusan sipil dari pengaruh faksi militan.

Badan tertinggi yang mengawasi rekonstruksi adalah Board of Peace, yang diketuai oleh Donald Trump. Badan ini memegang kendali atas keputusan strategis, alokasi dana, dan penunjukan pejabat kunci. Dalam strukturnya terdapat Gaza Executive Board yang secara khusus menangani implementasi lapangan, beranggotakan tokoh-tokoh seperti Jared Kushner, Hakan Fidan (Turki), dan Marc Rowan.^[1]

Urusan sipil sehari-hari dikelola oleh National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Komite ini terdiri dari teknokrat Palestina yang tidak berafiliasi dengan Hamas maupun Fatah, yang ditunjuk melalui persetujuan Board of Peace. NCAG bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan layanan kota di bawah pengawasan "Perwakilan Tinggi untuk Gaza", Nickolay Mladenov.^[2]

Rencana rekonstruksi dibagi menjadi tiga fase strategis:

Fokus utama adalah pembersihan puing-puing (diperkirakan mencapai 40 juta ton) dan penyediaan hunian sementara.

• Pembentukan "zona aman" dengan infrastruktur dasar.
• Masuknya bantuan kemanusiaan tanpa batas melalui koridor darat yang diawasi ISF.
• Pemulihan jaringan listrik darurat.

Tahap ini melibatkan pembangunan kembali perumahan permanen, rumah sakit, dan sekolah. Otoritas Palestina di Ramallah, di bawah PM Mohammad Mustafa, mengajukan rencana senilai US$67 miliar untuk fase ini, meskipun pencairan dana sangat bergantung pada persetujuan Board of Peace.

Visi jangka panjang yang sering disebut sebagai "Rencana Tepi Laut" (Waterfront Plan). Jared Kushner mempresentasikan konsep pengembangan kawasan pesisir Gaza menjadi aset real estat bernilai tinggi yang berfokus pada pariwisata dan teknologi, sebuah rencana yang menuai kritik karena dianggap tidak realistis bagi populasi pengungsi.^[3]

Mekanisme pendanaan rekonstruksi bersifat unik dan kontroversial. Berbeda dengan model donor tradisional PBB, Board of Peace menerapkan sistem keanggotaan berbayar.

• Dana Perwalian (Trust Fund): Negara-negara yang ingin memiliki kursi permanen di dewan pengawas diminta menyetor US$1 miliar. Dana ini diklaim akan digunakan langsung untuk proyek di Gaza.
• Partisipasi Negara: Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Argentina telah menyatakan komitmen finansial. Sementara itu, Kanada setuju bergabung secara prinsip namun menolak skema pembayaran tersebut.^[a]

Keamanan selama masa transisi dijaga oleh International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini tidak berada di bawah komando Helm Biru PBB, melainkan koalisi ad-hoc yang terdiri dari kontraktor keamanan swasta dan personel militer dari negara-negara Arab moderat yang menyetujui normalisasi, dengan dukungan logistik dari Amerika Serikat.

Rencana ini menuai reaksi beragam dari komunitas internasional:

• Kedaulatan Palestina: Kritikus, termasuk pemerintah Prancis dan Norwegia, berpendapat bahwa struktur ini mengabaikan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan lebih menyerupai model protektorat.^[4]
• Peran PBB: Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Board of Peace "mungkin" akan menggantikan peran PBB dalam konflik ini, yang memicu kekhawatiran tentang tatanan hukum internasional.^[5]
• Komersialisasi: Surat kabar The Guardian menyebut inisiatif ini sebagai "klub berbayar" (pay-to-play club) yang memprioritaskan kepentingan investor asing di atas kebutuhan dasar warga Gaza.

• Konflik Gaza–Israel