Remedi ekuitas

Bagian dari seri tentang
Hukum
Dasar dan Filsafat
Definisi hukum Filsafat hukum Sejarah hukum
Teori Hukum
Yurisprudensi Interpretasi yudisial Hukum positif Hukum dan ekonomi Sosiologi hukum
Latar Metodologis
Normatif Preskriptif linguistik Yurimetrika
Perdebatan Hukum
Opini hukum dan putusan yudisial
l b s

Remedi ekuitas (bahasa Inggris: equitable remedycode: en is deprecated ), juga disebut pemulihan ekuitas atau upaya hukum berdasarkan ekuitas, adalah bentuk pemulihan yudisial yang berasal dari hukum ekuitas dalam sistem hukum umum. Remedi ini umumnya berupa perintah pengadilan yang mewajibkan suatu pihak melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, alih-alih hanya membayar ganti rugi dalam bentuk uang.^[1]

Pengadilan biasanya mempertimbangkan remedi ekuitas ketika ganti rugi uang atau remedi berdasarkan hukum umum tidak memberikan pemulihan yang lengkap dan memadai. Pemberiannya tidak bersifat otomatis, tetapi bergantung pada kebijaksanaan pengadilan dan keadaan setiap perkara.^[2][3] Bentuknya antara lain injuŋksi, pelaksanaan spesifik, pembatalan kontrak, rektifikasi, pertanggungjawaban keuntungan, estoppel ekuitas, dan sejumlah remedi yang berkaitan dengan hak atas harta benda.

Remedi ekuitas berkembang di Inggris sebagai bagian dari yurisdiksi Court of Chancery. Pengadilan tersebut memberikan pemulihan dalam perkara yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh pengadilan hukum umum yang menerapkan aturan dan preseden secara lebih ketat.^[4]

Administrasi hukum umum dan ekuitas kemudian disatukan melalui rangkaian Judicature Acts, terutama Supreme Court of Judicature Act 1873. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan yang sama untuk menerapkan aturan hukum umum dan ekuitas serta menetapkan bahwa, apabila keduanya bertentangan dalam perkara yang sama, aturan ekuitas harus didahulukan.^[5]

Meskipun pengadilan hukum umum dan pengadilan ekuitas telah digabungkan secara kelembagaan di sebagian besar yurisdiksi hukum umum, perbedaan antara remedi hukum dan remedi ekuitas tetap mempunyai akibat tertentu. Di Amerika Serikat, misalnya, Amandemen Ketujuh Konstitusi Amerika Serikat mempertahankan hak atas pemeriksaan oleh juri dalam perkara perdata yang secara historis tergolong sebagai perkara “berdasarkan hukum umum”, tetapi tidak secara otomatis menerapkannya pada tuntutan yang secara tradisional bersifat ekuitas.^[6]

Remedi ekuitas memiliki beberapa ciri umum:

• Bersifat diskresioner. Pengadilan mempertimbangkan fakta, perilaku para pihak, kecukupan ganti rugi uang, dan akibat praktis dari perintah yang dimohonkan.
• Sering berbentuk perintah terhadap seseorang. Pengadilan dapat memerintahkan pihak tertentu untuk melakukan atau menghentikan suatu perbuatan.
• Digunakan ketika remedi biasa tidak memadai. Keberadaan ganti rugi uang yang lengkap, praktis, dan efisien umumnya menjadi alasan untuk menolak injuŋksi atau pelaksanaan spesifik.^[3]
• Dapat ditegakkan melalui penghinaan terhadap pengadilan. Pihak yang dengan sengaja melanggar injuŋksi dapat dikenai sanksi karena penghinaan terhadap pengadilan.^[7]
• Tunduk pada pembelaan ekuitas. Perilaku tidak jujur, keterlambatan yang merugikan pihak lain, atau keadaan lain yang membuat pemberian remedi tidak adil dapat menyebabkan permohonan ditolak.

Meskipun remedi ekuitas sering digambarkan sebagai remedi nonmoneter, ekuitas dalam keadaan tertentu juga mengenal pembayaran uang, seperti kompensasi ekuitas dan pertanggungjawaban keuntungan. Oleh karena itu, perbedaan antara remedi hukum dan remedi ekuitas tidak selalu hanya ditentukan oleh apakah pemulihannya berbentuk uang.

Injuŋksi adalah perintah pengadilan yang mewajibkan seseorang melakukan suatu tindakan atau melarangnya melakukan tindakan tertentu. Injuŋksi diberikan ketika pembayaran uang dianggap tidak cukup untuk mencegah atau memperbaiki kerugian, terutama apabila terdapat ancaman kerugian yang tidak dapat dipulihkan secara memadai.^[7]

Injuŋksi dapat dibedakan menjadi:

• injuŋksi wajib, yang memerintahkan pihak untuk melakukan tindakan tertentu;
• injuŋksi larangan, yang memerintahkan pihak untuk menghentikan atau tidak melakukan suatu tindakan;
• injuŋksi sementara, yang mempertahankan keadaan para pihak selama perkara diperiksa; dan
• injuŋksi permanen, yang diberikan sebagai bagian dari putusan akhir.

Pelanggaran terhadap injuŋksi dapat mengakibatkan sanksi perdata atau pidana karena penghinaan terhadap pengadilan.

Pelaksanaan spesifik (bahasa Inggris: specific performancecode: en is deprecated ) adalah perintah agar suatu pihak melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak sebagaimana telah diperjanjikan, bukan sekadar membayar ganti rugi akibat wanprestasi.^[8]

Remedi ini terutama digunakan ketika objek kontrak bersifat unik atau sulit digantikan dengan uang, seperti tanah, karya seni, atau benda langka. Sebaliknya, pelaksanaan spesifik umumnya tidak diberikan apabila ganti rugi uang dapat memberikan pemulihan yang memadai atau apabila pelaksanaannya memerlukan pengawasan pengadilan secara terus-menerus.

Pertanggungjawaban keuntungan (bahasa Inggris: account of profitscode: en is deprecated atau accounting for profits) memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk menyerahkan keuntungan yang diperoleh dari perbuatannya. Tujuan utamanya bukan menghitung kerugian korban, melainkan mencegah pelanggar mempertahankan keuntungan yang diperoleh secara tidak patut.

Remedi ini antara lain digunakan dalam perkara pelanggaran kewajiban fidusia, ketika seorang direksi, wali amanat, agen, atau pemegang kedudukan kepercayaan memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan kedudukannya.^[9]

Pembatalan atau resisi (bahasa Inggris: rescissioncode: en is deprecated ) membatalkan suatu kontrak dan, sejauh mungkin, mengembalikan para pihak ke kedudukan sebelum kontrak dibuat. Remedi ini dapat tersedia, antara lain, apabila persetujuan diberikan karena penipuan, kekeliruan tertentu, pengaruh tidak patut, atau pelanggaran kontrak yang mendasar.^[9]

Pembatalan dapat disertai dengan restitusi, seperti pengembalian uang atau harta benda yang telah diserahkan berdasarkan kontrak tersebut.

Rektifikasi (bahasa Inggris: rectificationcode: en is deprecated atau reformation) adalah perintah untuk memperbaiki dokumen tertulis agar mencerminkan maksud sebenarnya dari para pihak. Rektifikasi tidak digunakan untuk membuat perjanjian baru, tetapi untuk memperbaiki dokumen yang, karena kekeliruan, tidak mencatat kesepakatan para pihak secara tepat.^[9]

Estoppel ekuitas mencegah suatu pihak menegaskan hak atau kedudukan hukum yang bertentangan dengan pernyataan, janji, atau perilaku sebelumnya apabila pihak lain telah mengandalkannya dan akan mengalami ketidakadilan jika kedudukan baru tersebut diperbolehkan.^[10]

Estoppel dapat berfungsi sebagai pembelaan atau sebagai dasar untuk membatasi pelaksanaan hak hukum secara kaku ketika pelaksanaannya bertentangan dengan keadilan.

Perwalian konstruktif (bahasa Inggris: constructive trustcode: en is deprecated ) adalah mekanisme yang dibentuk melalui putusan pengadilan atas harta yang secara tidak adil dikuasai oleh seseorang. Pengadilan memperlakukan orang tersebut seolah-olah memegang harta untuk kepentingan pihak yang sebenarnya berhak dan dapat memerintahkannya menyerahkan harta tersebut.^[11]

Perwalian konstruktif biasanya dikaitkan dengan pengayaan tidak adil, penipuan, penguasaan harta hasil pelanggaran kewajiban fidusia, atau penyerahan harta kepada pihak yang keliru.

Hak retensi ekuitas (bahasa Inggris: equitable liencode: en is deprecated ) adalah kepentingan jaminan yang dibebankan oleh pengadilan pada suatu harta untuk menjamin pembayaran kewajiban. Berbeda dengan hak jaminan yang timbul langsung berdasarkan undang-undang atau perjanjian, hak retensi ekuitas dibentuk untuk mencegah hasil yang tidak adil di antara para pihak.^[12]

Penelusuran ekuitas (bahasa Inggris: equitable tracingcode: en is deprecated ) memungkinkan penggugat mengidentifikasi dan mengikuti harta yang telah dialihkan, dicampur, atau diubah bentuknya. Penelusuran bukan tujuan akhir, melainkan proses untuk menentukan harta atau hasil penggantinya yang dapat dikenai perwalian konstruktif, hak retensi ekuitas, atau remedi lain.

Bergantung pada yurisdiksi dan sifat perkara, remedi ekuitas juga dapat mencakup:

• subrogasi;
• kompensasi ekuitas;
• penunjukan atau pemberhentian seorang fidusia;
• penyerahan atau pemusnahan dokumen;
• interpleader;
• perintah pertanggungjawaban;
• pengangkatan penerima atau pengelola harta; dan
• pemulihan kepemilikan tertentu.

Klasifikasi setiap remedi dapat berbeda antaryurisdiksi. Beberapa remedi yang dianggap berasal dari ekuitas di satu negara dapat memperoleh dasar undang-undang atau diperlakukan sebagai remedi hukum biasa di negara lain.

Pengadilan biasanya tidak memberikan remedi ekuitas apabila pembayaran ganti rugi dapat memberikan pemulihan yang lengkap, praktis, dan efisien. Sebaliknya, ganti rugi dapat dianggap tidak memadai ketika objek sengketa bersifat unik, kerugian sulit dihitung, atau pelanggaran yang sama kemungkinan terus berulang.^[3]

Berdasarkan doktrin tangan bersih (bahasa Inggris: clean handscode: en is deprecated ), pihak yang meminta remedi ekuitas harus bertindak dengan iktikad baik sehubungan dengan perkara tersebut. Pengadilan dapat menolak pemulihan apabila pelanggaran atau perilaku tidak patut pemohon berhubungan langsung dengan hak yang dimintakan perlindungan.^[13]

Doktrin ini tidak berarti bahwa setiap kesalahan dalam kehidupan pemohon menghalangi pemulihan. Perilaku tersebut harus mempunyai hubungan yang cukup erat dengan transaksi atau perkara yang sedang disengketakan.

Laches adalah doktrin yang memungkinkan pengadilan menolak remedi apabila pemohon menunda pengajuan tuntutan secara tidak wajar dan keterlambatan itu merugikan pihak lawan. Laches tidak timbul semata-mata karena berlalunya waktu; pengadilan juga mempertimbangkan alasan keterlambatan dan perubahan keadaan yang terjadi akibat keterlambatan tersebut.^[14]

Pengadilan juga dapat menolak atau membatasi remedi apabila perintah tersebut:

• tidak mungkin atau sangat sulit dilaksanakan;
• memerlukan pengawasan terus-menerus yang tidak praktis;
• menimbulkan beban yang sangat tidak sebanding bagi tergugat;
• merugikan kepentingan pihak ketiga atau kepentingan umum; atau
• dirumuskan terlalu luas dibandingkan dengan pelanggaran yang hendak diperbaiki.

Hukum perdata Indonesia tidak membagi remedi secara historis ke dalam kategori law dan equity sebagaimana dalam sistem hukum umum. Sejumlah konsep yang mempunyai fungsi serupa, seperti putusan provisi, sita jaminan, penetapan sementara, pemenuhan perjanjian, pembatalan, dan subrogasi, diatur melalui sumber hukum dan prosedur yang berbeda.

Sebuah penelitian tahun 2023 dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure membandingkan injuŋksi dalam sistem hukum umum dengan putusan provisi, penyitaan, dan penetapan sementara dalam hukum acara perdata Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa konsep-konsep Indonesia itu memiliki beberapa persamaan fungsional dengan injuŋksi, tetapi belum membentuk suatu lembaga remedi ekuitas yang terpadu seperti dalam tradisi hukum umum.^[9]

• Ekuitas (hukum)
• Hukum umum
• Court of Chancery
• Remedi hukum
• Ganti rugi
• Injuŋksi
• Pelaksanaan spesifik
• Pengayaan tidak adil
• Hukum perwalian Inggris