Sengketa penamaan Makedonia

Penggunaan nama Makedonia diperdebatkan di antara negara dua negara Eropa Tenggara, yaitu Yunani dan Makedonia Utara (sebelumnya Republik Makedonia, umumnya disingkat menjadi "Makedonia" dalam bahasa Indonesia). Penyebabnya adalah berbagai macam sengketa yang beragam di awal abad ke-20 dan konflik bersenjata yang merupakan bagian dari penyebab terjadinya Perang Balkan. Perselisihan penamaan tersebut, meskipun sudah menjadi masalah sejak hubungan Yugoslavia-Yunani setelah Perang Dunia II, menjadi masalah besar setelah peristiwa perpecahan Yugoslavia dan Republik Sosialis Makedonia mendapat kemerdekaannya pada tahun 1991. Sejak saat itu, masalah ini terus menjadi batu sandungan dalam hubungan bilateral dan internasional kedua negara sampai akhirnya terselesaikan dalam Perjanjian Prespa pada bulan Juni 2018, yang diikuti dengan ratifikasi oleh parlemen Makedonia dan Yunani pada akhir 2018 dan awal 2019, dan akhinya diakhiri dengan proses penggantian nama resmi Makedonia ke Makedonia Utara pada bulan Februari 2019.

Pertikaian tersebut muncul dari ambiguitas atau kerancuan dalam nomenklatur antara Makedonia Utara yang saat itu dikenal sebagai Republik Makedonia, Makedonia yang menjadi wilayah dari Yunani, dan kerajaan Yunani kuno Makedonia atau Makedon. Dengan alasan kekhawatiran historis yang berujung pada terciptanya iredentisme (keinginan untuk menganeksasi seluruh wilayah Makedonia pada masa mendatang), Yunani menentang penggunaan nama "Makedonia" tanpa kualifikasi geografis seperti "Makedonia Utara" untuk penggunaan "oleh semua ... dan untuk semua tujuan".^[1] Sementara jutaan etnis Yunani mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Makedonia, yang tidak terkait dengan bangsa Slavia, Yunani dengan keterangan lebih lanjut berkeberatan dengan penggunaan istilah "Makedonia" untuk kelompok etnis dan bahasa terbesar di negara tetangga, yang saat ini disebut sebagai Makedonia Utara tersebut. Makedonia Utara dituduh oleh Yunani atas penggunaan simbol dan angka yang secara historis dianggap sebagai bagian dari budaya Yunani seperti Surya Vergina dan Aleksander Agung, dan juga promosi konsep iredentisme dari Makedonia Bersatu, yang melibatkan klaim teritorial atas Yunani, Bulgaria, Albania, dan Serbia .

Perselisihan mencapai ke mediasi internasional tingkat tertinggi, yang melibatkan berbagai upaya untuk mencapai resolusi. Pada tahun 1995, kedua negara meresmikan hubungan bilateral dan berkomitmen untuk memulai negosiasi tentang masalah penamaan, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai sebuah solusi ditemukan, nama sementara " Republik Makedonia Bekas Yugoslavia" (FYROM) digunakan oleh banyak organisasi dan negara internasional. Anggota PBB, dan PBB secara keseluruhan, setuju untuk menerima nama apa pun yang dihasilkan dari negosiasi yang berhasil antara kedua negara. Partai-partai tersebut diwakili oleh Duta Besar Vasko Naumovski dan Adamantios Vassilakis dengan mediasi Matthew Nimetz, yang telah menangani masalah ini sejak 1994.^[2]

Pada 12 Juni 2018, sebuah kesepakatan^[3] dicapai antara perdana menteri Yunani Alexis Tsipras dan mitranya dari Makedonia Zoran Zaev,^[4] di mana nama "Republik Makedonia Utara" akan diadopsi oleh negara bersangkutan.^[5]^[6] Referendum diadakan di Makedonia pada tanggal 30 September 2018, dengan para pemilih sangat menegaskan dukungan untuk keanggotaan UE dan NATO dengan menerima perjanjian, meskipun dengan partisipasi pemilih 37%.^[7] Setelah perjanjian itu disahkan oleh kedua belah pihak, perjanjian itu mulai berlaku sejak 12 Februari 2019.