Sisingamangaraja X

Sisingamangaraja X (lahir dengan nama Ompu Tuan Na Bolon) adalah salah satu raja-imam (Priest King) dari Dinasti Sisingamangaraja. Ia memerintah dari tahun 1797 hingga 1819 di Bakkara, Toba. Ia naik takhta menggantikan ayahnya, Sisingamangaraja IX, setelah berhasil memenangkan ujian menarik pusaka Piso Gaja Dompak dari sarungnya, mengalahkan saudaranya Raja Ihutan.^[1]

Sisingamangaraja X dikenal karena masa pemerintahannya yang bertepatan dengan invasi pasukan Padri ke Tanah Batak yang mengubah peta politik dan keamanan di wilayah tersebut.^[2]

Dalam periode ± tahun 1530–1819 Masehi, Dinasti Sisingamangaraja disebutkan memiliki kekayaan signifikan, dikarenakan dalam 10 generasi, dinasti ini memegang dominasi atas kegiatan perniagaan kemenyan dan kamfer (kapur barus). Hal ini tidak berlanjut pasca era Sisingamangaraja X.^[2]

Sebuah analisis menyebutkan bahwa Dinasti Sisingamangaraja memiliki karakteristik yang berbeda dengan Raja-raja di Pulau Jawa dalam hal penggunaan harta kerajaan. Jika di Pulau Jawa Raja-raja banyak mendirikan candi-candi dan istana megah, maka di Bakkara, Dinasti Sisingamangaraja lebih cenderung mengoleksi logam mulia atau batu-batu permata. Salah satu sumbernya berasal dari India yang masuk melalui jalan dagang lewat Pantai Barus. Bahkan sebuah sumber mengklaim bahwa sebagian koleksi (intan) Dinasti Sisingamangaraja di kemudian hari menjadi perhiasan pada mahkota Ratu Victoria di Inggris.^[2]

Kemerosotan ekonomi pasca era Sisingamangaraja X ini dikonfirmasi oleh catatan John Anderson, seorang utusan dagang Inggris yang mengunjungi pantai timur Sumatera pada tahun 1823. Dalam laporannya, Anderson mencatat bahwa aliran komoditas dari pedalaman Batak (Toba) ke pesisir mengalami kemacetan total. Ia melaporkan bahwa para pedagang lokal mengeluhkan gangguan keamanan yang disebabkan oleh serangan pasukan "Paderi" (kaum berbaju putih) di wilayah hulu, yang memaksa penduduk setempat mengungsi dan meninggalkan ladang kemenyan mereka. Laporan ini menjadi bukti eksternal sezaman yang memvalidasi runtuhnya hegemoni ekonomi Dinasti Sisingamangaraja di akhir kekuasaan Sisingamangaraja X.^[3]

Sejak tahun 1550 Masehi, selama ± 10 generasi, raja-raja Sisingamangaraja yang memerintah di Bakkara, Toba, menjalin hubungan baik dengan Sultan-sultan Aceh.^[2]

Dari Sultan Alaudin Johar Syah, Sisingamangaraja X mendapatkan informasi perihal adanya ancaman yang akan datang dari pasukan Padri di Minangkabau. Maka Sisingamangaraja X segera memperkuat pertahanan di Benteng Pangaloan, Pahae, dan Benteng Tanggabatu di Humbang. Pada tahun 1805, Sisingamangaraja X telah memobilisasi ± 40.000 pasukan berkuda, 15.000 pasukan di antaranya terpusat di Benteng Tanggabatu.^[2]

Sebagai gambaran pada masa itu, sekitar tahun 1807, suku Batak dan Suku Minangkabau sejak 3.000 tahun telah hidup berdampingan secara damai di Pulau Sumatera. Ada suatu kawasan, di antara Muara Sipongi dan Lubuksikaping, yang dijuluki sebagai "daerah tak bertuan" oleh kedua belah pihak. Karavan kuda pengangkut beban milik orang-orang Batak, hanya diperbolehkan sampai ke Pasar Lubuksikaping. Sedangkan Karavan kuda-kuda pengangkut beban milik orang-orang Minangkabau, hanya boleh sampai di Pasar Muarasipongi. Situasi itulah yang hendak dilanggar oleh Negara Darul Islam Minangkabau.^[2]

Pada tahun 1813, Sisingamangaraja X menghadiri undangan musyawarah raja-raja Mandailing di Pakantan, Mandailing, dimana undangannya disampaikan oleh Mampe Nasution, Kepala Adat di Hutapungkut, Mandailing. Musyawarah tersebut untuk merencanakan pertahanan bersama menghadapi serangan pasukan Padri ke Tanah Batak.^[2] Sisingamangaraja X hadir bersama Panglima Jomba Simorangkir di Pakantan, dengan pengawalan 120 orang pasukan berkuda yang terdiri dari orang-orang marga Lubis dari sekitar Balige dan Narumonda.^[2]

Pada musyawarah raja-raja Mandailing di Pakantan tersebut, hadir delegasi dari Sipirok dipimpin oleh Raja Baun Siregar, Raja Sipirok Godang. Dari Sipirok ke Pakantan, Raja Baun Siregar seperjalanan dengan Sisingamangaraja X. Saat itu, Raja Baun Siregar dan Sisingamangaraja X memperoleh informasi mengenai pergerakan pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Rao yang hendak bergerak ke utara.^[2]

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam penulisan sejarah, baik sumber tradisional (seperti M.O. Parlindungan) maupun sejarawan akademis (Christine Dobbin) sepakat bahwa invasi pasukan Padri ke Tanah Batak adalah peristiwa historis yang nyata dan berdampak besar.

M.O. Parlindungan mencatat bahwa dorongan utama invasi ini adalah penyebaran paham Wahabi yang dianut kaum Padri, yang kemudian memicu konflik fisik dengan masyarakat Batak yang masih menganut kepercayaan leluhur.^[2]

Hal ini dikonfirmasi oleh sejarawan Christine Dobbin. Dalam studinya, Dobbin mendeskripsikan bahwa pada dekade kedua abad ke-19, pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Rao memang melakukan ekspansi militer ke arah utara (Rao, Mandailing, hingga Toba). Menurut Dobbin, selain motif keagamaan (pemurnian Islam), serangan ke Tanah Batak juga didorong oleh kepentingan ekonomi yang kuat, yaitu keinginan kaum Padri untuk mengontrol jalur perdagangan komoditas ekspor dari pedalaman (seperti kuda Batak, kemenyan, dan kapur barus) menuju pantai timur Sumatera dan Selat Melaka. Dobbin mencatat bahwa serbuan ini menyebabkan guncangan hebat pada tatanan sosial masyarakat Toba dan mengancam pusat kekuasaan Dinasti Sisingamangaraja di Bakkara.^[4]

Sementara itu, filolog Uli Kozok memberikan analisis mengenai dampak struktural dari invasi ini. Menurut Kozok, serangan pasukan Padri ke Tanah Batak (yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Sisingamangaraja X) tidak hanya berupa konfrontasi militer, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial Bius (federasi kampung) dan otoritas para raja-imam. Kozok mencatat bahwa kevakuman kekuasaan akibat serangan ini memutus hubungan tradisional antara pusat kekuasaan di Bakkara dengan wilayah-wilayah penyangga di sekitarnya, yang pada akhirnya menyulitkan penerus Sisingamangaraja X untuk memobilisasi pertahanan yang efektif seperti sediakala.^[5]

1. Benteng Silantom di Humbang. Dipimpin oleh Raja Soaloon Harianja. Sifat pertahanan: Pos Perbatasan. Hanya diperkuat oleh 1.000 pasukan berkuda. Misi terutama untuk meneruskan informasi-informasi ke Benteng Tanggabatu di Humbang.
2. Benteng Simangumban di Pahae, dipimpin oleh Panglima Raja Pandiklar Siregar/Siagian. Sifat pertahanan yaitu sebagai pos perbatasan. Diperkuat dengan 3.000 pasukan berkuda pimpinan Pangeran Ama Ni Binsar Sinambela, seorang bekas teman masa kecil Tuanku Rao semasa di Bakkara.
3. Benteng Pangaloan di Pahae, dipimpin oleh Raja Gading Nainggolan, menantu dari Sisingamangaraja X. Sifat pertahanan yaitu sebagai pusat pertahanan bersama dengan Benteng Tanggabatu. Kekuatan sebanyak 6.000 pasukan berkuda pimpinan Panglima Jalang Sitompul. Ditambah dengan pertahanan rakyat dari klan/kelompok kekerabatan Siopat Pusoran dari sekitar lembah Silindung dan lembah Pahae, yang total berjumlah ± 70.000 orang.
4. Benteng Tanggabatu di Humbang, langsung dipimpin oleh Sisingamangaraja X. Sifat pertahanan yaitu sebagai markas besar sistem pertahanan Tanah Batak Utara. Kekuatan sekitar 20.000 pasukan berkuda.
5. Benteng Paranginan di Humbang, dipimpin oleh Raja Amantaras Sianturi, dengan kekuatan 2.000 pasukan berkuda. Sifat pertahanan yaitu sebagai pengamanan atas ibukota Bakkara.
6. Benteng Muara di tepi Danau Toba, dipimpin oleh Panglima Ronggur SImorangkir. Sifat pertahanan yaitu sebagai pengamanan atas ibukota Bakkara.
7. Benteng Bakkara di tepi Danau Toba, dipimpin oleh Pangeran Amandippu Sinambela, calon Sisingamangaraja XI. Sifat pertahanan yaitu sebagai kediaman keluarga dari Dinasti Sisingamangaraja sejak 10 generasi sebelumnya.
8. Benteng Tamba di tepi Danau Toba, dipimpin oleh Raja Parultop Simbolon, dengan kekuatan 6.000 pasukan berkuda. Sifat pertahanan yaitu sebagai jalan keluar bilamana Sisingamangaraja X terpaksa mundur dari Benteng Tanggabatu, dan terpaksa hijrah pula dari Bakkara.
9. Benteng Salak di Dairi, dipimpin oleh Panglima Syarif Tanjung, seorang beragama Islam mazhab Syiah. Benteng Salak berfungsi sebagai "ibukota kedua" dari Dinasti Sisingamangaraja.
10. Benteng Tanjungbunga di seberang Pangururan, Samosir. Dipimpin oleh Raja Baganding Sagala. Berfungsi sebagai pusat evakuasi bagi kaum wanita dari ibukota Bakkara.
11. Benteng Doloksanggul di Humbang, dipimpin oleh Raja Humirtok Rambe, raja daerah Tukka, Barus, yang kerap menjadi utusan Sisingamangaraja X untuk Kesultanan Aceh.
12. Benteng Laguboti di Toba, dipimpin oleh Raja Sahala SImatupang, satu-satunya orang Toba yang pernah ke Sipirok, ke Benteng Rao, dan ke Pasar Lubuksikaping.^[2]

Tuanku Rao, dalam laporannya kepada Tuanku Imam Bonjol, menyebutkan bahwa Sisingamangaraja X gugur di Bakkara, pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1234 Hijriah/tahun 1819 Masehi.^[2]

Sisingamangaraja X gugur dalam pertempuran mempertahankan Bakkara menghadapi pasukan Padri, bersama 11 orang putra-putranya yang telah dewasa, dan ribuan pejuang Bakkara. Pemerintahan sementara atas Bakkara dijalankan oleh Datu Amantagor Manullang dari pengasingan di Benteng Tamba, dengan dibantu oleh Panglima Parultop Simbolon dan Panglima Hujur Situmorang, tahun 1819–1820.^[2]

Pada tahun 1820, pasukan Padri meninggalkan Toba, Humbang dan Silindung, karena wabah penyakit yang sedang berkecamuk di kawasan tersebut. Datu Amantagor Manullang pun kembali ke Bakkara, dan mulai menjalankan pemerintahan sementara di Bakkara, sesuai perintah dari mendiang Sisingamangaraja X sendiri.^[2]

Pada tahun 1830, Datu Amantagor Manullang, sebagai wali pemerintahan Sisingamangaraja XI, meninggal dunia. Sisingamangaraja XI (Ompu Sohahuaon), yang saat itu baru berusia 10 tahun, dinobatkan sebagai pengganti ayahnya, Sisingamangaraja X, lengkap dengan pusaka Piso Gaja Dompak.^[2][1]

Lihat juga: Kampanye Militer Padri di Tanah Batak (1818 - 1820)