Soehartoisme

Soehartoisme adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pola tata kelola pemerintahan, doktrin politik, dan pendekatan pembangunan yang diterapkan oleh Soeharto selama masa Orde Baru(1966–1998).^[1] Konsep ini sering dipahami bukan sebagai ideologi formal, melainkan sebagai praktik kekuasaan pragmatis yang mengutamakan stabilitas nasional sebagai syarat pembangunan ekonomi.^[2]

Soehartoisme berfokus pada pembangunanisme (developmentalism). Melalui program Pelita, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada tahun 1980-an serta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui stabilitas makroekonomi yang terjaga dalam jangka panjang.^[3]

Di balik stabilitas ekonomi, Soehartoisme secara luas dikritik karena memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sistematis dan pembungkaman terhadap oposisi politik.^[4][a]

Selain itu, sistem ini dianggap melanggengkan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kesenjangan antara janji pembangunan dengan realitas penguasaan sumber daya oleh segelintir elit (kronisme) menjadi salah satu alasan utama runtuhnya rezim ini pada tahun 1998.^[5]

Wacana mengenai Soehartoisme hingga kini masih sering muncul di ruang publik. Beberapa kalangan melihatnya sebagai bentuk nostalgia akan keteraturan, sementara pihak lain melihatnya sebagai peringatan akan bahaya otoritarianisme.^[6] Di sisi lain, muncul pula diskusi mengenai bagaimana elemen-elemen gaya kepemimpinan masa lalu mungkin masih tersisa dalam dinamika politik Indonesia saat ini, yang sering disandingkan dengan fenomena politik kontemporer.^[7] Meskipun demikian, banyak pihak menegaskan bahwa mempelajari sejarah Soehartoisme tidaklah identik dengan keinginan untuk membangkitkan kembali sistem Orde Baru.^[8]