Suraiya Kamaruzzaman

Suraiya Kamaruzzaman (lahir ca 1970) adalah seorang aktivis hak asasi manusia asal Aceh yang dikenal melalui advokasinya bagi perempuan di Aceh, sebuah wilayah otonom di Indonesia, baik selama maupun setelah masa pemberontakan di Aceh.

Kamaruzzaman lahir dan dibesarkan di Aceh. Ia menempuh pendidikan di jurusan teknik kimia Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh, ibu kota provinsi tersebut.^[1]

Aceh mengalami masa insurgensi panjang antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebuah kelompok separatis yang memperjuangkan kemerdekaan Aceh, dan Pemerintah Indonesia. Konflik tersebut telah berlangsung selama 13 tahun ketika Kamaruzzaman mendirikan Flower Aceh, sebuah organisasi non-pemerintah yang memberikan dukungan bagi perempuan Aceh korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, selama masa konflik.^[2][3] Flower Aceh berupaya memberdayakan perempuan Aceh dengan memastikan keselamatan mereka serta menawarkan konseling mengenai masalah ekonomi dan reproduksi. Selama masa konflik, Kamaruzzaman sempat dicurigai baik oleh militer Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka.^[2] Pasca Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004 dan berakhirnya konflik secara resmi, Flower Aceh terus melakukan advokasi bagi perempuan sebagai bagian dari upaya pembangunan kembali masyarakat setelah kehancuran akibat konflik dan tsunami.^[4][5]

Kamaruzzaman mengidentifikasi 128 kasus pemerkosaan dan 91 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan Aceh oleh militer Indonesia selama konflik antara tahun 1989 dan 1998, serta insiden pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada Mei 1998. Meski mengapresiasi pemerintahan Abdurrahman Wahid yang membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) untuk menyelidiki pelanggaran di Aceh, ia mengkritik kegagalan dalam mengajukan tuntutan hukum terkait kasus pemerkosaan dan serangan seksual selama masa konflik, serta kegagalan reformasi dalam mengakhiri masalah pelanggaran HAM, konflik, dan gizi buruk di Aceh.^[2][6][7] Pada tahun 1999, Kamaruzzaman berbicara di Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, mengenai pengalaman perempuan Aceh di masa perang; ia juga melobi Parlemen Eropa untuk memberikan bantuan bagi para aktivis perdamaian di Aceh.^[2][4]

Kamaruzzaman terus mengadvokasi perempuan di Aceh sejak berakhirnya konflik dan mengkritik pengabaian peran perempuan dalam proses rekonstruksi. Ia meninggalkan studinya sebagai mahasiswa PhD di City University of Hong Kong untuk fokus pada pembangunan kembali Banda Aceh, termasuk penggalangan dana untuk sekolah baru dan pusat krisis perempuan.^[3][8] Ia mengupayakan evaluasi ulang terhadap peran perempuan Aceh selama konflik, termasuk peran mereka dalam mengelola rumah tangga saat kaum laki-laki berperang, serta upaya mengevakuasi dan memakamkan korban yang gugur.^[9] Pada tahun 2000, ia memprakarsai Kongres Perempuan Aceh (Acehnese: Duek Pakat Inong Acehcode: ace is deprecated ), yang kemudian berkembang menjadi gerakan perempuan Balai Syura Ureung Inong Aceh.^[3]

Kamaruzzaman pernah memimpin Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan yang memberikan bantuan kepada pengungsi perempuan dan anak-anak. Ia juga menjabat sebagai pelaksana tugas bidang perempuan dan anak di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh, yang mengadvokasi peran ibu dalam menyebarkan perdamaian dan mencegah radikalisasi.^[2][10]

Saat ini, Kamaruzzaman merupakan dosen di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan menjabat sebagai kepala Pusat Riset Perubahan Iklim (USK Climate Change Research Centre).^[1][11]

Pada tahun 2001, Kamaruzzaman menerima Yap Thiam Hien Award dari Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia di Jakarta sebagai pengakuan atas "rekam jejak yang sangat solid dalam pemberdayaan perempuan di kehidupan sosial-ekonomi, serta pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang sering menjadi korban kekerasan oleh militer atau kekerasan seksual di wilayah Aceh yang dilanda konflik".^[2][4]

Pada tahun 2012, Kamaruzzaman menerima N-Peace Award, sebuah penghargaan yang disponsori oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).^[4]