Syamsul Jahidin

Syamsul Jahidin
Syamsul Jahidin, advokat asal Indonesia.
Lahir	27 Mei 1992 (umur 34) Pangesangan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Almamater	Universitas Muhammadiyah STAI Sabili, Bandung Sekolah Tinggi Hukum Militer Universitas Borobudur
Pekerjaan	Advokat
Suami/istri	Ria Merryanti

Syamsul Jahidin (lahir 27 Mei 1992) adalah seorang advokat asal Indonesia yang menjabat sebagai managing partner di ANF Law Firm.^[1] Media massa kerap menyebutnya "advokat konstitusional" karena rekam jejaknya mengajukan sejumlah permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.^[2] Sebagian permohonannya dikabulkan, termasuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sementara sebagian lain ditolak atau ditarik kembali sebagaimana diuraikan di bagian selanjutnya.

Syamsul Jahidin lahir di Pangesangan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 27 Mei 1992.^[1][3]

Sebelum berkarier sebagai advokat, ia sempat bekerja sebagai petugas keamanan (satpam) di Jakarta pada masa awal menempuh pendidikan tinggi, latar belakang yang kerap disorot media saat memberitakan kariernya kemudian.^[3][4] Ia tetap memegang sertifikasi sebagai asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PP Polri yang menguji kelayakan personel satuan pengamanan.^[1][5]

Ia menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah dengan indeks prestasi kumulatif 3,3, serta pendidikan sarjana hukum di STAI Sabili, Bandung, pada tahun yang sama (2020) dengan indeks prestasi kumulatif 3,25.^[1][5] Ia kemudian menyelesaikan pendidikan magister ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 2023 dan magister hukum operasi militer di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) pada 2024, masing-masing dengan indeks prestasi kumulatif 3,65.^[1] Menurut pemberitaan pada November 2025, ia juga tengah menempuh pendidikan magister hukum kesehatan di STHM serta program doktor ilmu hukum di Universitas Borobudur.^[1]

Sejak sekitar 2021, ia berpraktik sebagai advokat dengan fokus pada perkara pidana, perdata, ketenagakerjaan, kepailitan, serta mediasi dan arbitrase, dan turut mendirikan kantor hukum ANF Law Firm (tercatat dengan nomor AHU-0000456-AH.01.22 Tahun 2022), tempat ia menjabat sebagai managing partner.^[1] Ia terdaftar sebagai anggota Dewan Pengacara Nasional (DPN) dan menangani sejumlah perkara terkait hak pekerja dan buruh.^[1][4] Ia juga menjadi dosen hukum.^[1]

Ia memegang sejumlah sertifikasi profesi di bidang kepailitan, mediasi, dan arbitrase konstitusional, dan tercatat sebagai anggota Perkumpulan Kurator dan Pengurus Indonesia (PERKHAPPI).^[6][1][5] Ketua Umum Peradi Nusantara, Ronald Samuel Wuisan, membenarkan bahwa Syamsul merupakan anggota aktif organisasi tersebut sekaligus pengajar di sejumlah materi, termasuk Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.^[7]

Di luar permohonan pengujian undang-undang, ia pernah menggugat pemberian pangkat kehormatan Letnan Kolonel Tituler kepada Deddy Corbuzier di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober 2024, dengan turut menggugat Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, dan Markas Besar TNI Angkatan Darat.^[1][4]

Selain perkara yang diuraikan di bawah, Syamsul Jahidin telah mengajukan berbagai permohonan pengujian undang-undang lain ke Mahkamah Konstitusi. Tidak semua permohonannya dikabulkan; sebagian ditarik kembali atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.^[8]

Pada 2025, Syamsul Jahidin bersama Christian Adrianus Sihite mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permohonan tersebut terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 114/PUU-XXIII/2025.^[2][1] Sebelumnya, pada Juni 2025, Syamsul juga mengajukan permohonan tersendiri atas frasa "bertindak menurut penilaiannya sendiri" dalam Pasal 18 ayat (1) undang-undang yang sama, dengan perkara nomor 84/PUU-XXIII/2025.^[9]

Dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan concurring opinion dari Hakim Konstitusi Arsul Sani serta dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Guntur Hamzah.^[2][1] Putusan tersebut berdampak pada sekitar 4.351 anggota Polri aktif yang saat itu menduduki jabatan sipil, yang selanjutnya diwajibkan mengundurkan diri atau memasuki masa pensiun dini, termasuk sejumlah perwira tinggi berpangkat jenderal.^[10][11]

Syamsul Jahidin menjadi kuasa hukum pemohon dalam perkara Nomor 185/PUU-XXII/2024 yang menguji Pasal 16A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terkait jangka waktu hak atas tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara.^[12] Dalam putusan yang dibacakan pada 13 November 2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan menetapkan bahwa jangka waktu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai di kawasan Ibu Kota Nusantara mengikuti ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, menggantikan ketentuan sebelumnya yang memungkinkan jangka waktu hingga dua siklus.^[12]

Syamsul Jahidin menjadi salah satu pemohon dalam Permohonan Nomor 238/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bersama sejumlah pemohon lain dari berbagai latar belakang profesi.^[13] Para pemohon menilai ketentuan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk menempatkan prajurit aktif pada jabatan sipil strategis tanpa batasan yang jelas.^[13][14] Sidang pemeriksaan perkara ini berlanjut hingga pertengahan 2026, termasuk sidang gabungan dengan Permohonan Nomor 197/PUU-XXIII/2025 pada akhir Mei 2026 untuk mendengarkan keterangan ahli dan pihak terkait; hingga akhir Juli 2026, perkara ini belum diputus.^[15]

Secara terpisah, Syamsul Jahidin bersama istrinya, Ria Merryanti,^[16] mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta beberapa pasal dalam UU TNI, yang terdaftar dengan nomor perkara 178/PUU-XXIV/2026.^[17] Dalam putusan yang dibacakan pada 29 Juni 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai belum menjelaskan pertentangan antara pasal-pasal yang diuji dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian.^[18]

Syamsul Jahidin menjadi salah satu pemohon, bersama Marina Ria Aritonang dan Ria Merryanti, dalam perkara Nomor 70/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 29 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.^[19] Dalam putusan yang dibacakan pada 29 April 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut dengan menyatakan kata "melepaskan" pada Pasal 29 huruf i dan frasa "tidak menjalankan" pada Pasal 29 huruf j bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai "nonaktif dari" instansi asal selama menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.^[19]

Pada Juni dan Juli 2026, Syamsul Jahidin bersama sejumlah advokat lain mengajukan dua permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Permohonan Nomor 227/PUU-XXIV/2026 (bersama Singgih Tomi Gumilang dan Kharisma Jomenta Surbakti) dan Permohonan Nomor 258/PUU-XXIV/2026 (dengan tambahan pemohon Dimas Yoga Pratama dan Stepanus Febyan Babaro), dengan argumen bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak memenuhi asas partisipasi publik yang bermakna.^[20][21][22]

Majelis hakim mengingatkan bahwa kedua permohonan tersebut berpotensi tumpang tindih dan berisiko dinilai prematur karena diajukan sebelum undang-undang yang bersangkutan resmi diundangkan. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra secara khusus menegur para pemohon agar tidak lagi mengajukan permohonan yang saling tumpang tindih, dengan menyebut hal itu mengganggu jalannya persidangan.^[23][24] Hingga akhir Juli 2026, perkara ini masih dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.^[22]

Melalui surat panggilan sidang tertanggal 5 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pleno lanjutan untuk Permohonan Nomor 258/PUU-XXIV/2026 pada 19 Agustus 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku pihak yang membentuk undang-undang tersebut.^[25] Sidang pengujian formil ini berbeda dengan pengujian materiil karena berfokus pada apakah proses pembentukan undang-undang telah memenuhi ketentuan konstitusi dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan pada substansi norma yang diatur di dalamnya.^[25]

Selain perkara-perkara di atas, Syamsul Jahidin tercatat pernah mengajukan sejumlah permohonan pengujian undang-undang lain ke Mahkamah Konstitusi, termasuk terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja.^[8] Permohonan mengenai Undang-Undang Keselamatan Kerja, dengan nomor perkara 221/PUU-XXIII/2025, ditarik kembali pada Desember 2025 setelah Mahkamah meminta pemohon menunjukkan kerugian konstitusional secara lebih spesifik.^[8]

Pada 10 Desember 2025, Syamsul Jahidin melaporkan Hakim Konstitusi Anwar Usman ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) pada putusan tentang Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Ibu Kota Negara.^[26]

Saya menyunting artikel ini sebagai kontributor berbayar, ditugaskan oleh ANF Law Firm atas nama Syamsul Jahidin (pengungkapan lengkap di halaman pengguna saya: Pengguna:Komang Teguh Suyadnya).

Sebelum menerbitkan, saya sempat meminta bantuan komunitas untuk membuatkan artikel ini di Wikipedia:Warung Kopi (Kebijakan) pada 24 Juli 2026, lengkap dengan draf di bak pasir saya, namun tidak mendapat tindak lanjut. Karena itu saya akhirnya menerbitkan artikelnya sendiri.

Sejak diterbitkan, saya telah merevisi artikel beberapa kali untuk mengatasi masalah netralitas, di antaranya:

• Menghapus seluruh rujukan ke situs firma hukum subjek sendiri (anflawfirm.com), digantikan liputan independen (Kompas, Tribunnews, Tribun Lombok, dan lainnya) serta rekam resmi Mahkamah Konstitusi.
• Menghapus konten bergaya riwayat hidup yang tidak dapat diverifikasi lewat sumber independen, seperti riwayat karier sebelum menjadi advokat dan daftar sertifikasi panjang.
• Menambahkan keseimbangan pada paragraf pembuka dan bagian perkara di MK: sebelumnya hanya menonjolkan permohonan yang dikabulkan, sekarang juga mencantumkan permohonan yang ditolak, ditarik kembali, atau ditegur majelis hakim karena tumpang tindih.
• Memangkas kata-kata berlebihan/tidak spesifik menjadi pernyataan yang lebih konkret.

Karena saya memiliki konflik kepentingan pada topik ini, saya tidak menghapus templat {{COI}} dan {{Peacock}} sendiri. Saya mengundang editor yang tidak terlibat untuk meninjau artikel ini dan menilai apakah templat tersebut masih relevan. Terima kasih. Komang Teguh Suyadnya (bicara) 5 Agustus 2026 06.19 (UTC)

Kontributor utama artikel ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan subjek. Artikel ini mungkin perlu dirapikan agar mematuhi kebijakan konten Wikipedia, terutama dalam hal sudut pandang netral. Silakan dibahas lebih lanjut di halaman pembicaraan artikel ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel ini kemungkinan dibuat atau disunting oleh seseorang untuk menerima imbalan atau bayaran tetapi tidak dikemukakan secara terbuka sehingga kemungkinan melanggar kebijakan dan ketentuan penggunaan Wikimedia Foundation. Silakan memperbaiki artikel ini untuk memenuhi kebijakan konten Wikipedia terutama kebijakan sudut pandang netral.

Pengungkapan sudah dilakukan disini>> https://id.wikipedia.org/wiki/Pengguna:Komang_Teguh_Suyadnya

Artikel ini berisi konten yang ditulis dengan gaya sebuah iklan. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menghapus konten yang dianggap sebagai spam dan pranala luar yang tidak sesuai, dan tambahkan konten ensiklopedis yang ditulis dari sudut pandang netral dan sesuai dengan kebijakan Wikipedia.