Profil Dosen:

UNDANG RUHIMAT
Perguruan Tinggi : Universitas Padjadjaran
Nama : UNDANG RUHIMAT
Program Studi : Kedokteran
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir : S3
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status Aktif : Aktif
Ikatan Kerja : Dokter Pendidik Klinis

RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tahun Ijazah Gelar Jenjang Perguruan Tinggi
1 1987 dr. S1 Universitas Padjadjaran
2 1998 Sp.Rad Sp-1 Universitas Padjadjaran
3 2017 Dr S3 Universitas Padjadjaran

RIWAYAT PENGAJARAN

No Tahun Ajaran Nama Matakuliah Kelas Perguruan Tinggi
1. Genap 2018 C10A.207.1 - Sistem Respirasi 13 Universitas Padjadjaran
2. Genap 2018 C10A.207.1 - Sistem Respirasi 3 Universitas Padjadjaran
3. Genap 2019 C10A.207 - Sistem Dermatomuskuloskeletal A Universitas Padjadjaran
4. Genap 2019 C10A.201 - Sistem Dermatomuskuloskeletal A Universitas Padjadjaran
5. Genap 2019 C12A015 - Radiologi A Universitas Padjadjaran
No. Judul Penelitian Bidang Ilmu Lembaga Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan UNDANG RUHIMAT

Undang
Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Pornografi
Undang-Undang Pers
Undang-undang
Undang-Undang Pemilihan Umum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
Undang-Undang Ur-Nammu
Undang-Undang Penyiaran
Undang-Undang Reformasi 1832
Undang-Undang Telekomunikasi
Undang-undang Parlemen
Undang-Undang Persatuan 1800
Undang-Undang Kementerian Negara
Undang-Undang Pelayanan Publik
Undang-Undang Pemberian Kuasa
Undang-Undang McMahon
Undang-Undang Pokok Agraria
Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Advokat
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Hak Informasi 2005
Undang-Undang Desa
Undang-Undang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional
Undang-Undang Smoot-Hawley
Undang-Undang Australia 1986
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Dataran Tinggi Golan
Undang-Undang Vinson-Walsh
Undang-Undang Pemindahan Indian
Undang-Undang Logan
Undang-Undang Parlemen di Britania Raya
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Undang-Undang Eropa Tunggal
Undang-Undang Hamburg Raya
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942
Undang-Undang Majelis India 1892
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Undang-Undang Persatuan 1707
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Rancangan undang-undang
Undang-undang sapu jagat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014
Undang-Undang Berlin-Bonn
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Dawes
Undang-Undang Kepulangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)
Undang-Undang Kepolisian dan Kriminal 2017
Undang-Undang Perdagangan Budak 1807
Undang-undang Napoleon
Undang-Undang Gula 1870
Undang-Undang Sultan Adam
Undang-Undang Luce-Celler 1946
Undang-Undang Republik Irlandia 1948
Undang-Undang Orang Asing 1705
Undang-Undang Westminster 1931
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Rusia 2020
Undang-Undang Agraria 1870
Undang-Undang Pewaris Takhta Ketiga
Undang-Undang Pewarisan 1701
Undang-Undang Antipemisahan
Undang-undang Pemotongan Kelamin Perempuan 2003
Undang-Undang Pemulihan Negara Lituania
Undang-Undang Kanada 1982
Undang-Undang Buruh Taft-Hartley
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Undang-undang Larangan Sunat Perempuan 1985
Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Keamanan Nasional 1947
Undang-Undang Keamanan 1704
Undang-Undang Pemberantasan Komunisme 1950
Undang-Undang Kansas-Nebraska
Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000
Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia
Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833
Undang-Undang Pemerintah India 1935
Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja
Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947
Undang-Undang Reorganisasi Negara-Negara Bagian, 1956
Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
Undang-Undang Amendemen Perkawinan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Kemerdekaan India 1947
Undang-undang Larangan Pemotongan Kelamin Perempuan (Skotlandia) 2005
Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986
Undang-Undang Televisi Anak-Anak
Undang-Undang Otonomi Negeri Basque 1979
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Bab 11 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat
Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan
Undang-Undang Deklarasi Aksesi 1910
Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020
Undang-Undang Pemerintah India 1919
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Pembatasan Internet Rusia
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947
Para penanda tangan Undang-Undang Kemerdekaan Lituania
Undang-Undang Cipta Kerja
Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013
Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542
Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936
Undang-Undang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Koronavirus 2020
Undang-Undang Sterilisasi
Undang-Undang Build Back Better
Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)
Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)
Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras
Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani
Undang-Undang Jaminan
Undang-undang Hammurabi
Undang-Undang Melaka
Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011
Undang-Undang Hak Suara 1965
Undang-undang Toleransi Maryland
Konstitusi Rusia
Hukum Nürnberg
Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Taiwan Relations Act
Undang-undang Berkeadilan Gender (Taiwan)
Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
Konstitusi Federal Swiss
Sungai Undang, Seruyan Hilir, Seruyan
Undang-Undang Dodd-Frank
Undang-Undang Gelar Kerajaan 1876
Undang-Undang Penegakan Jaringan (Jerman)
Konstitusi Yunani
Undang-Undang Reformasi 1867
Undang-Undang Embargo 1807
Kitab Undang-undang Hukum Pidana India
Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018
Konstitusi Polandia
Undang-Undang Anti Propaganda Asing dan Disinformasi
Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi
Undang-Undang Kemerdekaan Ghana 1957
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah Distrik Columbia
Undang-Undang Simbur Cahaya
Undang-Undang Bantuan Pertahanan Timbal Balik
Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia
Undang-Undang Angkatan Laut 1794
Undang-Undang Dasar Rumania
Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Peraturan hak cipta Amerika Serikat
Hukum kewarganegaraan Myanmar
Undang-undang nama
Kartu undangan
Undang-Undang Laut Melaka
Undang-Undang Institut Peringatan Nasional
Konstitusi Ukraina
Undang-undang Drakon
Undang-Undang Otoritas Bantu 1951
Konstitusi Irlandia
Konstitusi Prancis
Konstitusi Serbia
Undang-Undang Regensi 1830
JFK Records Act
Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja
Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013
Hukum Deportasi Temporer
Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019
Konstitusi Korea Utara
Undang-Undang Konstitusi tentang Federasi Cekoslowakia
Undang-Undang Keselamatan Umum 1953
Undang-Undang Netralitas 1930-an
Hukum Dasar Negara Kota Vatikan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Rancangan Undang-Undang Permusikan
Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim
Undang-Undang Kewarganegaraan Palestina 1925
Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan (Jepang)
Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja
Undang-Undang Pengaturan Ibadah Umum 1874
Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Irlandia 1886
Amendemen tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Argentina
Konstitusi
Undang-Undang Agraria Utsmaniyah tahun 1858
Undang-Undang Penyuapan Britania Raya 2010
Kitab undang-undang hukum perdata Eropa
Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melanggar Hukum Tahun 2001
Hak cipta dilindungi undang-undang
Seditious Meetings Act 1795
Undang-Undang Konservasi Keragaman Hayati dan Perlindungan Lingkungan Hidup 1999
Sistem Pemerintahan Dasar Arab Saudi
Konstitusi Montenegro
Naskah Tanjung Tanah
Endangered Species Act
Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Chinese Exclusion Act
Surat Undangan (album)
Undang-Undang Pasar Digital
Undang-Undang Hak Sipil 1964
Dewan Undangan Negeri Sabah
Jerusalem Embassy Act
Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Singapura)
Dewan Undangan Negeri Perlis
Domain publik
Surat Undangan (film)
Undang-Undang Sarbanes-Oxley
Hukum Dasar Hong Kong
Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia
Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)
Konstitusi Pylyp Orlyk
Unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Keuangan Kenya
Konstitusi Amerika Serikat
Undangan kepada William
Peraturan bangunan
Tamu Tak Diundang (seri televisi)
Tamu Tak Diundang
Dewan Undangan Negeri Kelantan
Undang-undang pornografi anak di Jepang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Deklarasi Hak-Hak
Situs web pernikahan pribadi
Dewan Undangan Negeri
Surat Undangan (album Rita Zahara)
Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok 1954
Dewan Undangan Negeri Kedah
Dewan Undangan Negeri Melaka
Dewan Undangan Negeri Perak
Unjuk rasa RUU Pilkada 2024
Dewan Undangan Negeri Sarawak
Dewan Undangan Negeri Selangor
Gedung Dewan Undangan Negeri Sarawak Baru
Daftar Menteri Hukum Indonesia
Creative Commons
Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924
Undang-undang hak asasi manusia
Undang-undang tentang pelecehan seksual terhadap anak
Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Putra
Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Putri
Babi Ngesot: Datang Tak Diundang Pulang Tak Berkutang
Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Senior Putra
Undhang-Undhang Bantěn
Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010
Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876
Konstitusi Weimar
Norma hukum
Upacara pembukaan Pesta Olahraga Asia 2018
Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Penang
Prancis Terbuka 2011 – Ganda Legenda Putri