Profil Dosen:

UNDANG SUDRAJAT

Perguruan Tinggi	:	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bagasasi
Nama	:	UNDANG SUDRAJAT
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Jabatan Fungsional	:
Pendidikan Terakhir	:	S3
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Status Aktif	:	Aktif
Ikatan Kerja	:	Dosen Tetap

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tahun Ijazah	Gelar	Jenjang	Perguruan Tinggi
1	1994	S.Sos	S1	Universitas Jenderal Soedirman
2	2013	M.AP	S2	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya
3	2019	Dr	S3	Universitas Pasundan

RIWAYAT PENGAJARAN

No

Tahun Ajaran

Nama Matakuliah

Kelas

Perguruan Tinggi

No.	Judul Penelitian	Bidang Ilmu	Lembaga	Tahun

Sumber: forlap kemdikbud

Informasi yang terkait dengan UNDANG SUDRAJAT

Undang-Undang (Indonesia)

Undang-Undang Pornografi

Undang-Undang Pers

Undang-Undang Pemilihan Umum

Undang-Undang Ur-Nammu

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-undang Parlemen

Undang-Undang Reformasi 1832

Undang-Undang Penyiaran

Undang-Undang Persatuan 1800

Undang-Undang Kementerian Negara

Undang-Undang Pelayanan Publik

Undang-Undang Pemberian Kuasa

Undang-Undang McMahon

Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Advokat

Undang-Undang Kemerdekaan Lituania

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Desa

Undang-Undang Hak Informasi 2005

Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional

Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Smoot-Hawley

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Undang-Undang Australia 1986

Undang-Undang Vinson-Walsh

Undang-Undang Logan

Undang-Undang Parlemen di Britania Raya

Undang-Undang Hamburg Raya

Undang-Undang Pemindahan Indian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1942

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Eropa Tunggal

Undang-Undang Majelis India 1892

Undang-Undang Konstitusional Prancis 1940

Undang-undang sapu jagat

Rancangan undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang Antihomoseksualitas Uganda 2014

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Persatuan 1707

Undang-Undang Kepulangan

Peraturan perundang-undangan Indonesia

Undang-Undang Dawes

Undang-Undang Berlin-Bonn

Undang-Undang Perdagangan Budak 1807

Undang-Undang Kepolisian dan Kriminal 2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)

Undang-Undang Gula 1870

Undang-Undang Republik Irlandia 1948

Undang-Undang Sultan Adam

Undang-undang Napoleon

Undang-Undang Pewaris Takhta Ketiga

Undang-Undang Luce-Celler 1946

Undang-Undang Orang Asing 1705

Undang-Undang Westminster 1931

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945

Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar Rusia 2020

Undang-Undang Agraria 1870

Undang-Undang Pewarisan 1701

Undang-Undang Antipemisahan

Undang-undang Pemotongan Kelamin Perempuan 2003

Undang-Undang Pemulihan Negara Lituania

Undang-Undang Kanada 1982

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang-undang Larangan Sunat Perempuan 1985

Undang-Undang Kansas-Nebraska

Undang-Undang Keamanan Nasional 1947

Undang-Undang Buruh Taft-Hartley

Undang-Undang Penyatuan Denmark-Islandia

Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Keamanan 1704

Undang-Undang Pemberantasan Komunisme 1950

Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000

Undang-Undang Penghapusan Perbudakan 1833

Undang-Undang Pemerintah India 1935

Undang-Undang Reorganisasi Negara-Negara Bagian, 1956

Undang-Undang Kekuasaan Pemangku Raja

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Amendemen Perkawinan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Larangan Pemotongan Kelamin Perempuan (Skotlandia) 2005

Undang-Undang Kemerdekaan India 1947

Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat

Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Dalam Jaringan

Undang-Undang Deklarasi Aksesi 1910

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Konstitusi Selandia Baru 1986

Undang-Undang Televisi Anak-Anak

Undang-Undang Otonomi Negeri Basque 1979

Bab 11 Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pemerintah India 1919

Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pembatasan Internet Rusia

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Para penanda tangan Undang-Undang Kemerdekaan Lituania

Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Suksesi Mahkota 2013

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936

Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Koronavirus 2020

Undang-Undang Build Back Better

Undang-Undang Sterilisasi

Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)

Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani

Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)

Undang-Undang Melaka

Undang-Undang Jaminan

Undang-Undang Parlemen Masa Jabatan Sah 2011

Undang-Undang Alterasi Perbatasan Andhra Pradesh dan Madras

Undang-Undang Hak Suara 1965

Undang-undang Hammurabi

Konstitusi Rusia

Hukum Nürnberg

Deputi Bidang Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Taiwan Relations Act

Undang-undang Toleransi Maryland

Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya

Undang-undang Berkeadilan Gender (Taiwan)

Sungai Undang, Seruyan Hilir, Seruyan

Konstitusi Federal Swiss

Undang-Undang Dodd-Frank

Undang-Undang Gelar Kerajaan 1876

Konstitusi Yunani

Undang-Undang Penegakan Jaringan (Jerman)

Undang-Undang Reformasi 1867

Undang-Undang Embargo 1807

Undang-Undang Kemerdekaan Ghana 1957

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Distrik Columbia

Konstitusi Polandia

Undang-Undang Anti Propaganda Asing dan Disinformasi

Undang-Undang Dasar: Israel sebagai Negara-Bangsa Yahudi

Undang-Undang Anti-Berita Palsu 2018

Undang-Undang Bantuan Pertahanan Timbal Balik

Undang-Undang Simbur Cahaya

Undang-Undang Dasar Rumania

Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila

Undang-Undang Angkatan Laut 1794

Undang-Undang Dasar: Martabat dan Kebebasan Manusia

Peraturan hak cipta Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Undang-undang nama

Undang-Undang Institut Peringatan Nasional

Undang-undang Drakon

Konstitusi Ukraina

Undang-Undang Laut Melaka

Konstitusi Irlandia

Undang-Undang Regensi 1830

Konstitusi Prancis

Undang-Undang Otoritas Bantu 1951

Konstitusi Serbia

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum Deportasi Temporer

JFK Records Act

Undang-Undang Dasar Pemerintahan Sekuler Negara Gereja

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Konstitusi Korea Utara

Undang-Undang Konstitusi tentang Federasi Cekoslowakia

Undang-Undang Keselamatan Umum 1953

Hukum Dasar Negara Kota Vatikan

Undang-Undang Netralitas 1930-an

Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Undang-Undang Administrasi Hukum Muslim

Undang-Undang Kewarganegaraan Palestina 1925

Rancangan Undang-Undang Permusikan

Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja

Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan (Jepang)

Undang-Undang Pengaturan Ibadah Umum 1874

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Irlandia 1886

Amendemen tahun 1994 terhadap Undang-Undang Dasar Argentina

Undang-Undang Penyuapan Britania Raya 2010

Undang-Undang Agraria Utsmaniyah tahun 1858

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melanggar Hukum Tahun 2001

Hak cipta dilindungi undang-undang

Sistem Pemerintahan Dasar Arab Saudi

Konstitusi Montenegro

Seditious Meetings Act 1795

Naskah Tanjung Tanah

Undang-Undang Konservasi Keragaman Hayati dan Perlindungan Lingkungan Hidup 1999

Endangered Species Act

Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Chinese Exclusion Act

Surat Undangan (album)

Undang-Undang Hak Sipil 1964

Undang-Undang Pasar Digital

Jerusalem Embassy Act

Dewan Undangan Negeri Sabah

Pasal 377A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Singapura)

Dewan Undangan Negeri Perlis

Surat Undangan (film)

Undang-Undang Sarbanes-Oxley

Hukum Dasar Hong Kong

Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Konstitusi Pylyp Orlyk

Konstitusi Amerika Serikat

Unjuk rasa Rancangan Undang-Undang Keuangan Kenya

Undangan kepada William

Tamu Tak Diundang (seri televisi)

Peraturan bangunan

Dewan Undangan Negeri Kelantan

Tamu Tak Diundang

Undang-undang pornografi anak di Jepang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deklarasi Hak-Hak

Situs web pernikahan pribadi

Dewan Undangan Negeri

Surat Undangan (album Rita Zahara)

Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok 1954

Dewan Undangan Negeri Kedah

Dewan Undangan Negeri Melaka

Dewan Undangan Negeri Perak

Unjuk rasa RUU Pilkada 2024

Dewan Undangan Negeri Sarawak

Dewan Undangan Negeri Selangor

Gedung Dewan Undangan Negeri Sarawak Baru

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Creative Commons

Undang-undang hak asasi manusia

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Undang-undang tentang pelecehan seksual terhadap anak

Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Putra

Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Putri

Babi Ngesot: Datang Tak Diundang Pulang Tak Berkutang

Kejuaraan Wimbledon 2011 – Ganda Undangan Senior Putra

Undang-undang federal perlindungan anak dari informasi berbahaya Rusia 2010

Undhang-Undhang Bantěn

Konstitusi Weimar

Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876

Upacara pembukaan Pesta Olahraga Asia 2018

Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Penang

Prancis Terbuka 2011 – Ganda Legenda Putri