Aturan Leahy

Aturan Leahy
Great Seal of the United States
Judul lengkapSection 620M of the Foreign Assistance Act of 1961 & Section 2249e of the Title 10 of the United States Code
JulukanAturan Leahy
Riwayat legislatif

Aturan Leahy (bahasa Inggris: Leahy laws atau Leahy amendments) merupakan sebutan kepada dua bagian dari peraturan perundang-undangan Amerika Serikat yang melarang Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memberikan bantuan militer kepada angkatan bersenjata negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Aturan ini merujuk pada dua pasal berbeda dalam dua peraturan perundang-undangan federal AS, yaitu:

Aturan ini dinamakan untuk menghormati sponsor utamanya, Senator Patrick Leahy (D-Vermont).[1] Aturan ini memerintahkan Kemenlu AS, melalui Biro Demokrasi, HAM, dan Ketenagakerjaan, untuk melakukan penyaringan pada negara yang akan menerima bantuan militer dari anggaran negara AS. Jika negara atau unit tertentu pada angkatan bersenjata negara tersebut terbukti dengan meyakinkan atau terkait erat dengan pelanggaran HAM tertentu, bantuan militer tersebut wajib ditangguhkan sampai negara atau unit tersebut melakukan langkah-langkah konkret mengubah praktik tersebut dan mengadili pelakunya.[2]

Pemerintah federal AS tidak merilis laporan eksplisit mengenai angkatan bersenjata asing yang diputus bantuannya oleh karena aturan Leahy.[3] Laporan media mengindikasikan bahwa angkatan bersenjata atau aparat pertahanan nasional di Bangladesh, Bolivia, Kolombia, Guatemala, Meksiko, Nigeria, Turki,[4] Indonesia,[5] Lebanon, Saint Lucia, dan Pakistan[6] pernah menjadi target pemotongan atau penangguhan bantuan dari aturan ini.

Referensi

  1. ^ "Human Rights | U.S. Senator Patrick Leahy of Vermont". Diarsipkan dari asli tanggal 2021-06-20. Diakses tanggal 2021-05-17.
  2. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-06-26. Diakses tanggal 2013-07-26. Pemeliharaan CS1: Salinan terarsip sebagai judul (link)
  3. ^ Schmitt, Eric (2013-06-20). "Military Says Law Barring U.S. Aid to Rights Violators Hurts Training Mission". The New York Times (dalam bahasa American English). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2020-02-27.
  4. ^ Dana Priest, New Human Rights Law Triggers Policy Debate, Washington Post, December 31, 1998.
  5. ^ John Pomfret, U.S. may train Indonesian unit; AN EFFORT TO IMPROVE TIES Aid to Kopassus has been banned since '97, Washington Post, March 3, 2010
  6. ^ Schmitt, Eric; Sanger, David E. (2010-10-21). "Pakistani Troops Linked to Abuses Will Lose Aid". The New York Times (dalam bahasa American English). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2020-02-27.

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Kembali kehalaman sebelumnya