Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) adalah perkumpulan yang berbasis ke anggota individual dan bersifat non-profit yang didedikasikan bagi pemajuan dan pembelaan hak-hak manusia tanpa membedakan suku atau etnis, bahasa, agama, warna kulit, jender dan orientasi seksual, status dan kelas sosial, karir dan profesi maupun orientasi politik dan ideologi.

PBHI didirikan pada 5 November tahun1996 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, melalui Kongres yang diikuti oleh 54 orang anggota pendiri dari berbagai kalangan sebagai wadah berhimpun bagi setiap orang yang peduli terhadap hak-hak manusia untuk semua (human rights for all).^[1] PBHI terdaftar sebagai organisasi perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta dan tersebar melalui perhimpunan wilayah dengan anggota lebih 2.000 orang. Sebaran anggota tergabung didalam PBHI Wilayah mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

Anggota pelopor pendiri PBHI yang terdiri dari 57 orang itu ialah:^[2]

Aboeprijaji Sansoto
Amartiwi
M. Saleh
Andi Rudianto Assapa
Anggerjati Wijaya
Arbi Sanit
Arist Merdeka Sirait
Bambang Harri
Bambang T. Dahana
Benny K. Harman
Bonar Tigor Naipsopos
Bondan Gunawan
Boy Fidro
Budi Hartono
Budi Santoso
Dadang Juliantara
D. Taufan
Dewi Novrianti
Fredi Sutedi
Hanendra Sri Lastoto
Harry Wibowo
Hasto Atmojo Soerajo
Helmy Fauzi
Hermasari
Hendardi
Hendy Lukito
Irfan Syahputra
Jonshon Panjaitan
Judi Junaedi
Luhut MP Panggaribuan
Maria Pakpahan
Mochtar Lubis
Muliyana W Kusama
Nasirudin Pasigai
Nugroho Katjasungkana
Paskah Irianto
Parmedi R. Dwiyanto Prihatono
Refendi Djamin
Rachland Nashidik
Rambun Tjajo
Riawandi Yakub
Rita Serena Kalibonso
Rocky Gerung
Sandyawan Sumardi
Sigit Pranawa
Siti Soenjati
Stanley AP
Sugeng Teguh Santoso
Suryadi Randjab
Syarif Bastman
Tedjabayu
Theodores KS
Tina Rosdiana
Trimedya Panjaitan
Tumbu Saraswati
Waskito Adiwibowo
Zoemrotin KS

Hasil kongres tersebut memberikan mandat untuk memulai kerjanya untuk advokasi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis politik. PBHI disahkan sebagai perkumpulan pada tanggal 10 September 1998 bernomor 39/1998 di depan Notaris Haji Abu Jusuf S.H. ^[3] Hal-hal yang mendorong berdirinya PBHI ini, menurut Hendardi pada paruh awal 1996, para pendirinya yang memiliki berbagai latar belakang menginginkan adanya satu wadah berhimpun sekaligus merealisasikan demokrasi di dalamnya.

Sejarah PBHI Sumbar

Pada awal munculnya ide pendirian PBHI Sumbar mula-mula di inisiasi oleh 5 orang yaitu:

Ade Waldemar
Yunizal Chaniago
Fauzan Zakir
Fauzi Novaldi
Wiwin Sulistiya

Masa inisiasi pendirian PBHI Sumbar memakan waktu yang cukup panjang yaitu 1 tahun lamanya. sejak tahun 1999, kemudian atas usulan Ade Waldemar saat itu, inisiator pendirian PBHI Sumbar ditambah 2 (dua) orang yaitu: Hendri ST (Wartawan Singgalang dan Tedi Alvonso (WALHI, SCDEI). Setelahnya pada tahun 2000 awal, berdasarkan hasil rapat disepakati untuk menemui Ketua BPN PBHI Hendardi waktu itu, dengan mengutus Yunizal Chaniago bersama Fauzan Zakir dengan membawa 7 (tujuh) nama inisiator pembentukan PBHI Sumbar.

Pasca pertemuan dengan BPN PBHI, Fauzan Zakir dimandatkan sebagai ketua PBHI Sumbar pertama bersama 27 anggota pengurus yang sudah ditetapkan oleh BPN PBHI dengan syarat satu bulan setelah penunjukan itu harus mengadakan Musyawarah Wilayah PBHI Sumbar pertama.^[4] Pada awal pengurusan waktu itu, selain para praktisi hukum, bergabung juga para jurnalis yang memiliki visi serta semangat yang sama untuk membangun PBHI Sumbar. Pada tanggal 25 Desember 2001 yang bertempat di Diklat Depsos Ulak Karang, Kota Padang^[3] dilaksanakanlah Muswil (Musyawarah Wilayah) I yang diikuti oleh 21 orang anggota, dan berdasarkan Muswil I itu pula terpilihlah Samaratul Fuad S.H, sebagai ketua PBHI Sumbar menggantikan Fauzan Zakir, S.H., M.H.

Adapun 27 orang yang menjadi pengurus dan pendiri PBHI Sumbar ialah:

Suharyati
Samaratul Fuad
Yunizal Chaniago
Fauzan Zakir
Arles Simon
Tedi Alfonso
Yos Novrizal
Adrian Tuswandi
Fauzani Novaldo
Zahri
Wiwin Sulistia
Sharial Salam
Hendri ST
Ulya
Ardian Hamdani
Erni Mutia
Ecefid Demiral
Israr
Asnul Chan
Abel Tasman
Febriadi Esmit
Harry Efendi Iskandar
Al-hendri
Hendri Syah
Petrison
Husni Kamil Manik
Hipzon

Kemudian, sepanjang berjalannya organisasi PBHI Sumbar dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam pendampingan hukum serta kegiatan pembela HAM, berikut adalah nama-nama anggota PBHI Sumbar yang menjabat sebagai ketua di PBHI Sumbar, antara lain:^[5]

Fauzan Zakir S.H., M.H. dari tahun 2001 sampai 2002
Samaratul Fuad S.H. dari tahun 2002 sampai 2008
Dr. Khairul Fahmi S.H., M.H. dari tahun 2009 sampai 2012
Dr. Firdaus S.Sos., M.Si dari tahun 2012 sampai 2015
Wengki Purwanto S.H. pada tahun 2015 sampai 2019
Muhammad Fauzan Azim, S.HI., M.H pada tahun 2019 sampai 2023
Ihsan Riswandi. S.H. pada tahun 2023 sampai sekarang

Visi dan Misi

Visi PBHI Sumatera Barat adalah "Terwujudnya negara yang menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

Misi PBHI Sumatera Barat adalah:

Mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia
Membela korban pelanggaran hak asasi manusia
mendidik calon anggota dan anggota sebagai pembela hak asasi manusia

Referensi

^ "Sejarah". PBHI (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-08-30.
^ Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Hal.2.
^ ^a ^b PBHI dan Ruang Lingkup Kerjanya, Hasil wawancara Samaratul Fuad, S.H., dengan Hendardi (Ketua Badan Pengurus PBHI Pusat) 5 September 2004.
^ Sari, Ice Maya (2006). Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar. Padang: Universitas Negeri Padang. hlm. 47.
^ Hasil wawancara dengan Yunizal Caniago, (Delegasi penjemputan mandat pendirian PBHI Sumatera Barat). Tanggal 10 November 2022.