Program Studi Hukum Agama Hindu - Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Agama Hindu

Status Prodi	:	Alih Bentuk
Perguruan Tinggi	:	Hukum Agama Hindu
Kode Program Studi	:	74232
Nama Program Studi	:	Hukum Agama Hindu
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	5 Mei 2008
SK Penyelenggaraan	:	DJ.V/65/SK.2008
Tanggal SK	:	2008-05-05
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	Terwujudnya sumber daya manusia intelektual yang profesional di bidang hukum agama hindu.
Misi	:	meningkatkan kualitas pengelolaan kegiatan akademik. mengembangkan ilmu agama khususnya hukum agama hindu melalui pengajaran, penelitian, pengabdian dan praktikum meningkatkan pengamatan ilmu hukum agama hindu meningkatkan intelektual keilmuan hukum agama hindu
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jalan G Obos 10
Kode Pos	:	73112
Telepon	:	05363229942
Faximile	:	05363242762
Email	:	[email protected]
Website	:	stahntp.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Agama Hindu

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum di Irlandia Utara

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Menteri Hukum Indonesia

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Pembunuhan di luar hukum

Kekebalan hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Kirchhoff

Hukum Weber–Fechner

Hukum sirkuit Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum makanan Islam

Hukum pidana Indonesia

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Sumber hukum Indonesia

Hukum Superposisi

Hukum perbandingan berganda

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sekolah Hukum Harvard

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sosiologi hukum

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Daftar hukum aneh

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Penegakan hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Perbandingan Hukum

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Pendidikan hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hermeneutika hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum termodinamika

Batal demi hukum

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Proporsionalitas (hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Triad Dobereiner

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukum kepailitan

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum perusahaan

Hukum acara perdata

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum penistaan agama

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum kewarganegaraan

Perubahan Hukum

Hukum Milo Murphy

Hukum dan ekonomi

Bantuan hukum struktural

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Guatemala

Hukuman mati di Uni Eropa

Pembuktian (hukum)

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Skotlandia

Hukum Arab Saudi

Hukum Stefan–Boltzmann

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Qanun (hukum Islam)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum pengembalian menurun

Teori hukum feminis

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Kovenan (hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum gravitasi universal

Hukum perbandingan volume

Hukum distribusi

Institut Hukum Internasional Amerika

Penghukuman mati oleh gajah

Gaius (ahli hukum)

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukuman kurungan

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum Adat Tejambar

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum menikahi pemerkosa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum kuadrat terbalik

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Maklumat (hukum)

Hukum pidana Inggris

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum aksi massa

Penghapusan hukuman mati

Kitab Hukum Karma

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Hukuman mati di Tiongkok

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Kekekalan energi

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum Dasar Swedia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukuman mati Nürnberg

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati di Amerika Serikat

Fasad (hukum Islam)

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukum kewarganegaraan Belanda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat