Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - Institut Agama Islam Negeri Metro - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	1 Agustus 2016
SK Penyelenggaraan	:	Nomor: 71 Tahun 2016
Tanggal SK	:	2016-08-01
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Ki Hajar Dewantara 15a iringmulyo metro Timur Kota Metro
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	SAINUL	M. A. S.H.
2.	S2	ISA ANSORI	M.HI S.Ag
3.	S2	NIZARUDDIN	M.H S.Ag
4.	S2	EKA YULIASTUTI	M.H S.H.
5.	S2	FIRMANSYAH	M.H S.I.P.
6.	S2	SAIPULLAH	MA S.S
7.	S2	SITI MUSTAGHFIROH	M.Phil S.Fil
8.	S2	SHELY NASYA PUTRI	M.Pd S.Pd

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum di Irlandia Utara

Hukum Gerakan Planet Kepler

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Supremasi hukum

Hukum Timor Leste

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum ketenagakerjaan

Kekebalan hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Kirchhoff

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum gerak Euler

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum sipil (sistem hukum)

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Hukum pidana Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Cerita seru hukum

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Wakil Menteri Hukum

Sekolah Hukum Harvard

Hukuman gantung

Sosiologi hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Penegakan hukum

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum Alan Turing

Hukum tata negara Indonesia

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Tujuh Hukum Nuh

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pluralisme hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum pendinginan Newton

Badan hukum pendidikan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum laut Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum kontradiksi

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Yerkes–Dodson

Hukum kewarganegaraan Iran

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Triad Dobereiner

Positivisme hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Deportasi Temporer

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum di Vatikan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukum kepailitan

Hukuman fisik di sekolah

Hukum perusahaan

Asas hukum tanah nasional

Hukum gas gabungan

Kementerian Hukum

Hukum acara perdata

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum penistaan agama

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum pidana internasional

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum Milo Murphy

Hukum kewarganegaraan

Perubahan Hukum

Hukum dan ekonomi

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum struktural

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum Papua Nugini

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum Beckstrom

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum perbankan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum ketiga termodinamika

Komisi Hukum Internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum hak asasi manusia internasional

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum Skotlandia

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum Stefan–Boltzmann

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Teori hukum feminis

Hukum Arab Saudi

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum (disambiguasi)

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum pertama termodinamika

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum tentang hewan di Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum adat Kramajati

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Kovenan (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum perbandingan volume

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Hukuman kurungan

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum anti-miskegenasi

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Bifurkasi (hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukuman mati di Filipina

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Adat Tejambar

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum Kanonik Katolik Timur

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Hukum rasial Italia

Perjanjian (politik)

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum Kekudusan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Tes Masuk Sekolah Hukum

Penegakan hukum di Jepang

Hukum Dulong–Petit

Maklumat (hukum)

Pernyataan (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Hukuman mati di Brunei

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Penghapusan hukuman mati

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Hukum aksi massa

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukuman mati di Tiongkok

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Hukum di Jerman Nazi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Pendaftaran tanah

Hukum Titius–Bode

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Kitab Hukum Karma

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati di Iran

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Hukum kewarganegaraan Islandia