Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - Institut Agama Islam Negeri Palu - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	29 Februari 2012
SK Penyelenggaraan	:	Kep. Dirjen PENDIS No. 338 Tahun 2012
Tanggal SK	:	2012-02-29
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Diponegoro No. 23 Palu
Kode Pos	:	94221
Telepon	:	0451-460798
Faximile	:
Email	:	humas@iainpalu.ac.id
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	NASARUDDIN	Dr. M.Ag Drs
2.	S3	MUHAMMAD SYARIF HASYIM	Dr. M.Th.I Lc
3.	S2	MURNIATI RUSLAN	M.Pd.I Dra
4.	S2	ALI IMRON	M.HI S.Sy
5.	S2	FADHLIAH MUBAKKIRAH	M.HI S.H.I
6.	S2	AHMAD ARIEF	M.HI M.HI Lc Lc
7.	S2	MUHAMMAD SYARIEF HIDAYATULLAH, M.H	M.H S.H.I
8.	S2	DESY KRISTIANE,M.H	M.H S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum di Irlandia Utara

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum Nürnberg

Hukum gerak Euler

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum pidana Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukum-hukum gas

Hukuman gantung

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Penegakan hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Hukum laut Indonesia

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum kontradiksi

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum termodinamika

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Yerkes–Dodson

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Triad Dobereiner

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Deportasi Temporer

Antropologi hukum

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukuman fisik di sekolah

Hukum kepailitan

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Hukum gas gabungan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Hukum penistaan agama

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Guatemala

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Komisi Hukum Internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum hak asasi manusia internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum Skotlandia

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum (disambiguasi)

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Arab Saudi

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Hukum perbandingan volume

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum distribusi

Institut Hukum Internasional Amerika

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Status hukum Takhta Suci

Hukuman kurungan

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Hukum Adat Tejambar

Sekolah Hukum Beirut

Hukuman mati di Filipina

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Institut de droit international

Hukum menikahi pemerkosa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum kuadrat terbalik

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Penegakan hukum di Jepang

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum Dulong–Petit

Pernyataan (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Lembaga penegak hukum

Maklumat (hukum)

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukum aksi massa

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Penghapusan hukuman mati

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum De Morgan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Hukum Dasar Hong Kong

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum Titius–Bode

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Kitab Hukum Karma

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum kekekalan penderitaan

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati di Singapura

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara