Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	20 Januari 2015
SK Penyelenggaraan	:	361 Tahun 2015
Tanggal SK	:	2015-01-20
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	MUSTAQIM MAKKI	M.Si
2.	S2	NURUL AZIZAH	M.H S.H.
3.	S2	ZULFATUL MUKARROMAH	M.H S.Sy
4.	S2	FAIZUL ABRORI	M.E S.E.
5.	S2	BUDI SUFYANTO	M.H S.E.

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum di Irlandia Utara

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Menteri Hukum Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Daftar negara menurut sistem hukum

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Hukum tata usaha negara Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Yerusalem

Hukum Kirchhoff

Pluralisme hukum di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum Nürnberg

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukum-hukum gas

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sekolah Hukum Harvard

Asosiasi Hukum Internasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Sosiologi hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Daftar hukum aneh

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Penegakan hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pluralisme hukum

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hermeneutika hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum termodinamika

Batal demi hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Proporsionalitas (hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Triad Dobereiner

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukuman fisik di sekolah

Hukum kepailitan

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Hukum pidana internasional

Hukum tarik-menarik

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Hukum penistaan agama

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Hukum Milo Murphy

Hukum dan ekonomi

Bantuan hukum struktural

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Guatemala

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum ketiga termodinamika

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Skotlandia

Hukum Arab Saudi

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Stefan–Boltzmann

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Teori hukum feminis

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum gravitasi universal

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum berhubungan sedarah

Institut Hukum Internasional Amerika

Hukum pembuktian Indonesia

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukuman kurungan

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Penyertaan (hukum pidana)

Institut de droit international

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukuman mati di Filipina

Hukum tradisional Tiongkok

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum menikahi pemerkosa

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Hukum Kekudusan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perjanjian (politik)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Pernyataan (hukum)

Hukum pidana Inggris

Maklumat (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum aksi massa

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Penghapusan hukuman mati

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Kitab Hukum Karma

Hukuman mati di Tiongkok

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Kekekalan energi

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum Dasar Swedia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukuman mati Nürnberg

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati di Amerika Serikat

Fasad (hukum Islam)

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukum kewarganegaraan Belanda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat