Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Muamalah - STAI Sulthan M Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Status Prodi	:	Alih Bentuk
Perguruan Tinggi	:	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
Kode Program Studi	:	74234
Nama Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	28 Desember 2011
SK Penyelenggaraan	:	Dj.I/1874/2011
Tanggal SK	:	2011-12-28
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Raya Sejangkung, No.126, Kawasan Pendidikan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas
Kode Pos	:	79462
Telepon	:	081345453100
Faximile	:
Email	:	[email protected]
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum administrasi negara

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum di Irlandia Utara

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Menteri Hukum Indonesia

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum gerak Euler

Hukum pidana Indonesia

Hukum Superposisi

Hukum Kelahiran Bebas

Sumber hukum Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum perbandingan berganda

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sarjana Hukum Hindu

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum perdata Brasil

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Interpretasi (hukum)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum-hukum gas

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Daftar hukum aneh

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Badan hukum pendidikan

Pluralisme hukum

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Hukum laut Indonesia

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Pendidikan hukum

Hukum termodinamika

Hermeneutika hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum kewarganegaraan Iran

Positivisme hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Yerkes–Dodson

Hukum Triad Dobereiner

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Deportasi Temporer

Antropologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum gas gabungan

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Hukum Milo Murphy

Sumber hukum internasional

Perubahan Hukum

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Guatemala

Hukuman mati di Uni Eropa

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum ruang angkasa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Dekrit (hukum kanon)

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Kementerian Hukum (Singapura)

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Komisi Hukum Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Skotlandia

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum (disambiguasi)

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Stefan–Boltzmann

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum adat Kramajati

Hukum pengembalian menurun

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum Kanun Pahang

Hukum perbandingan volume

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum gravitasi universal

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum distribusi

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Gereja Katolik dan hukuman mati

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Status hukum Takhta Suci

Sifat Melawan Hukum

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Hukum privasi informasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum jajaran genjang

Hukum Adat Tejambar

Sekolah Hukum Beirut

Hukuman mati di Filipina

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum menikahi pemerkosa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Katolik Timur

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum kuadrat terbalik

Penegak hukum di Amerika Serikat

Perjanjian (politik)

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Tes Masuk Sekolah Hukum

Penegakan hukum di Jepang

Pernyataan (hukum)

Hukum Dulong–Petit

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Korpus Linguistik dan Hukum

Kitab Hukum Karma

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Titius–Bode

Kekekalan energi

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati Nürnberg

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat