Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah - STAI DDI Kota Makassar Sulawesi Selatan - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:
SK Penyelenggaraan	:	-
Tanggal SK	:
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. St. alauddin 3 No. 8 Makassar
Kode Pos	:	90222
Telepon	:	(0411) 841448
Faximile	:	(0411) 841448
Email	:	[email protected]
Website	:	www.staiddimks.com

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	ZULKIFLI M	M.A S.Hum
2.	S2	ANDI MUHAMMAD SHALEH ALWI	M.Si S.Sos
3.	S2	JUMLIADI	M.H S.H.I
4.	S2	MUHAMMAD RUSLI	M.H S.H.I
5.	S2	ANDI ALAMSYAH PERDANA PUTERA	M.H S.H
6.	S2	AZIS KASIM	M.H S.H.I
7.	S2	TRY SA'ADURRAHMAN HM KAFRAWI	M.H S.H.
8.	S2	NURSALAM	M.H S.H.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum di Irlandia Utara

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum gerak Euler

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Cerita seru hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Hukum Internasional

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Penegakan hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum makanan Islam

Hukum perpangkatan Stevens

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Daftar hukum aneh

Penerbit Hukum Tiongkok

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pluralisme hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Hukum kontradiksi

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum termodinamika

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Yerkes–Dodson

Hukum Triad Dobereiner

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Deportasi Temporer

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Hukum kepailitan

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum

Hukum gas gabungan

Hukuman badan yudisial

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Kodifikasi Hukum Filipina

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Hukum dan ekonomi

Bantuan hukum struktural

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Komisi Hukum Internasional

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum Skotlandia

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Arab Saudi

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Kovenan (hukum)

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum gravitasi universal

Hukum perbandingan volume

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum distribusi

Institut Hukum Internasional Amerika

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Status hukum Takhta Suci

Hukuman kurungan

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Adat Tejambar

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukuman mati di Filipina

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum kuadrat terbalik

Penegak hukum di Amerika Serikat

Perjanjian (politik)

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Hukum Kekudusan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Tes Masuk Sekolah Hukum

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Maklumat (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukum pidana Inggris

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum aksi massa

Penghapusan hukuman mati

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Kekekalan energi

Hukum Dasar Hong Kong

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Kitab Hukum Karma

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Islandia

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Waluyo (tokoh hukum)

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Penegakan hukum di India

Todung Mulya Lubis

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan