Program Studi Hukum Keluarga Akhwal Syaksiyah - STAIN Datokarama Palu - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Status Prodi	:	Alih Bentuk
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	29 Februari 2012
SK Penyelenggaraan	:	Kep. Dirjen PENDIS No. 338 Tahun 2012
Tanggal SK	:	2012-02-29
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	unggul dan terkemuka dalam pengembangan hukum keluarga islam
Misi	:	menjadi institusi pendidikan yang mampu mengembangkan pendidikan dan pengajaran hukum keluarga islam yang berwawasan kemanusiaan dan keindonesiaan. mendidik dan mengembangkan budaya ijtihad dikalangan civitas akademika. menggalang dan meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan hukum keluarga islam. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai implementasi tridharma perguruan tinggi di bidang hukum keluarga islam.
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Diponegoro No. 23 Palu
Kode Pos	:	94221
Telepon	:	0451-460798
Faximile	:
Email	:	[email protected]
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Hukum Inggris dan Wales

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum pidana Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum gerak Euler

Sumber hukum Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Hukum perbandingan berganda

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Interpretasi (hukum)

Asosiasi Hukum Internasional

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Daftar hukum aneh

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hukum pendinginan Newton

Pluralisme hukum

Hukum D-M dan M-D

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Perbandingan Hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Hukum termodinamika

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum kewarganegaraan Iran

Positivisme hukum

Batal demi hukum

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Triad Dobereiner

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Yerkes–Dodson

Hukum Deportasi Temporer

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Hukum di Vatikan

Hukum kesehatan mental

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum gas gabungan

Hukum pidana internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Hukum Milo Murphy

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Hukum Papua Nugini

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Hukum Skotlandia

Hukum (disambiguasi)

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Teori hukum feminis

Hukum Arab Saudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Stefan–Boltzmann

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum acara pidana Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Gaius (ahli hukum)

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Bifurkasi (hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Adat Tejambar

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum jajaran genjang

Institut de droit international

Sekolah Hukum Beirut

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum menikahi pemerkosa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Katolik Timur

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kuadrat terbalik

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum rasial Italia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perjanjian (politik)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Hukum pidana Inggris

Lembaga penegak hukum

Penegakan hukum di Jepang

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Perbudakan dalam hukum internasional

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Hukum aksi massa

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Kitab Hukum Karma

Korpus Linguistik dan Hukum

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Pendaftaran tanah

Penjara seumur hidup

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Hukum kewarganegaraan Rusia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum Dasar Swedia

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Islandia