Program Studi Hukum Keluarga Islam Ahwal Syakhshiyah - STAI Tulang Bawang Lampung - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	4 September 2008
SK Penyelenggaraan	:	Dj.I/302/2008
Tanggal SK	:	2008-09-04
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	STAI Tulangbawang Kabupaten Tulangbawang Barat
Kode Pos	:	0
Telepon	:	081369131273
Faximile	:
Email	:	stai.tuba@yahoo.com
Website	:	staitubalampung.blogspot.com

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	M. ANWAR NAWAWI	M.HI S.H.I
2.	S2	BALIK JAYA
3.	S2	MEGA PALYANTI	M.Pd S.Pd
4.	S2	EKO HADI NURWAHID	M.H S.H.
5.	S2	TRIAS SEPTIANINGSIH	M.Pd S.Pd

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum adat Indonesia

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum Gerakan Planet Kepler

Komisi Hukum Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Studi hukum kritis

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Sumber hukum Islam

Supremasi hukum

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum Gay-Lussac

Hukum tata usaha negara Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum kompetisi Uni Eropa

Teori Hukum Murni

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kekebalan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum makanan Islam

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum gerak Euler

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum Superposisi

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sumber hukum Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum perbandingan berganda

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Wakil Menteri Hukum

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Sosiologi hukum

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum Alan Turing

Hukum tata negara Indonesia

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Penegakan hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Tujuh Hukum Nuh

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Hukum pendinginan Newton

Badan hukum pendidikan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum acara pidana

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Hukum termodinamika

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hermeneutika hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum Triad Dobereiner

Positivisme hukum

Hukum Yerkes–Dodson

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Hukum kesehatan mental

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukuman badan yudisial

Hukum gas gabungan

Hukum perusahaan

Hukum tarik-menarik

Kementerian Hukum

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum pidana internasional

Hukum kemewahan

Hukum Milo Murphy

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum Papua Nugini

Hukum dan ekonomi

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Komisi Hukum Internasional

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum Skotlandia

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum Biot-Savart

Teori hukum feminis

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum (disambiguasi)

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum pertama termodinamika

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum adat Kramajati

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Kovenan (hukum)

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Hukum perbandingan volume

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Status hukum Takhta Suci

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Bifurkasi (hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Adat Tejambar

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum Kanonik Katolik Timur

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Hukum penistaan agama di Indonesia

Perjanjian (politik)

Penegakan hukum di Jepang

Maklumat (hukum)

Pernyataan (hukum)

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Perbudakan dalam hukum internasional

Lembaga penegak hukum

Hukum Dulong–Petit

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Hukuman mati di Brunei

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Hukum aksi massa

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Penghapusan hukuman mati

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukuman mati di Tiongkok

Hukum De Morgan

Hukum di Jerman Nazi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Penjara seumur hidup

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Pendaftaran tanah

Hukum Titius–Bode

Kitab Hukum Karma

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kekekalan energi

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati Nürnberg

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati di Iran

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Waluyo (tokoh hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Islandia

Penegakan hukum di India