Program Studi Hukum Keluarga Islam - STAI Al Hikmah 2 - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Keluarga Islam
Kode Program Studi	:	74230
Nama Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	27 Januari 2012
SK Penyelenggaraan	:	547 Tahun 2019
Tanggal SK	:	2019-01-28
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	tafaqquh, cerdas dan mandiri
Misi	:	1. menjembatani para santri dalam memahami globalisasi pendidikan dan dakwah
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Pon. Pes. Al-Hikmah 2 Benda, Kec. Sirampog Kab. Brebes
Kode Pos	:	52272
Telepon	:	(0289) 4314001
Faximile	:	(0289) 4314001
Email	:	staiaalhikmah@yahoo.co.id
Website	:	http://staialhikmahdua.ac.id

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	TAUFIK SETYAUDIN	M.A S.Ag
2.	S2	RAHMATULLAH	M.Pd S.Ag
3.	S2	SUBEKHI	M.H S.H.
4.	S2	LILI HIDAYATI	M.Pd.I S.Ag
5.	S2	ADE AKFAN MILADI
6.	S2	APIK ANITASARI INTAN SAPUTRI	M.H S.H.
7.	S2	ISMATUL MAULA	MSi
8.	S2	LAILY LIDDINI	M.Hum Lc
9.	S2	NUR ALI	M.H S.H.I
10.	S2	MUKHAMAD SUHARTO	M.H S.Sy
11.	S2	MISBAHUL HUDA	M.H S.Sy
12.	S2	CHAULA LUTHFIA	M.HI S.H.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Keluarga Islam

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Hukum Inggris dan Wales

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Kitab Hukum Kanonik 1917

Studi hukum kritis

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Teori Hukum Murni

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Kekebalan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum Amerika Serikat

Hukum Beer–Lambert

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum makanan Islam

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum gerak Euler

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Wakil Menteri Hukum

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Sosiologi hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara Indonesia

Hukum Alan Turing

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Pendidikan hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hermeneutika hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum kewarganegaraan Iran

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Positivisme hukum

Hukum Triad Dobereiner

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Yerkes–Dodson

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Deportasi Temporer

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Antropologi hukum

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum kesehatan mental

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukum gas gabungan

Hukum perusahaan

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Kementerian Hukum

Hukum penistaan agama

Hukum pidana internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum Milo Murphy

Sumber hukum internasional

Perubahan Hukum

Kodifikasi Hukum Filipina

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Teori hukum internasional

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum Skotlandia

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum Biot-Savart

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Teori hukum feminis

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Kovenan (hukum)

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum perbandingan volume

Hukum Kanun Pahang

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Institut Hukum Internasional Amerika

Status hukum Takhta Suci

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum Adat Tejambar

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Institut de droit international

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Pendekatan Wien

Hukum Kanonik Katolik Timur

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum rasial Italia

Hukum penistaan agama di Indonesia

Perjanjian (politik)

Penegakan hukum di Jepang

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Pernyataan (hukum)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Perbudakan dalam hukum internasional

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Hukum Dulong–Petit

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Korpus Linguistik dan Hukum

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum De Morgan

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Pendaftaran tanah

Hukum Titius–Bode

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia

Kitab Hukum Karma

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Kekekalan energi

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Fasad (hukum Islam)

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati Nürnberg

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Iran

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Islandia

Penegakan hukum di India