Program Studi Hukum Pidana Islam Jinayah - STAI Al Mahdi Fakfak - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Kode Program Studi	:	74231
Nama Program Studi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	8 Januari 2018
SK Penyelenggaraan	:	Nomor: 126 Tahun 2018
Tanggal SK	:	2018-01-08
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	MUHAMAD SUNARDI	M.M. S.E.
2.	S2	WIWIK SUSILAWATI	M.Hum S.H.
3.	S2	LA HARDI	M.M. S.E.
4.	S2	ALI IRIBARAM	M.M. S.E.
5.	S2	ABDULRAHMAN TEMONGMERE	M.Si S.IP
6.	S2	JIMMY ARIASTA KWANDO	M.A S.A.P

Informasi yang terkait dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum tata negara

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Pelanggaran hukum

Hukum di Irlandia Utara

Supremasi hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Gay-Lussac

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum induksi Faraday

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum Romawi-Belanda

Hukum tata usaha negara Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Lembaga bantuan hukum

Teori Hukum Murni

Hukum ketenagakerjaan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Amerika Serikat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum pidana Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum Nürnberg

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum Superposisi

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Hukum gerak Euler

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Orang asing (konsep hukum)

Sarjana Hukum Hindu

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Cerita seru hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Hukum perdata Brasil

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Hukum termodinamika kedua

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Hukum Internasional

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Sosiologi hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Stasiun Abdullah Hukum

Sekolah Hukum Harvard

Hukum perpangkatan Stevens

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penegakan hukum

Tujuh Hukum Nuh

Hukum makanan Islam

Daftar hukum aneh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum D-M dan M-D

Hukum pendinginan Newton

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pluralisme hukum

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum kontradiksi

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Teori Hukum Di Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Hukum termodinamika

Hukum kewarganegaraan Iran

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum Triad Dobereiner

Antropologi hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Deportasi Temporer

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Hukuman fisik di sekolah

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum acara perdata

Asas hukum tanah nasional

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman badan yudisial

Hukum pidana internasional

Hukum kepailitan

Hukum tarik-menarik

Hukum perusahaan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum gas gabungan

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Perubahan Hukum

Hukum kemewahan

Bantuan hukum struktural

Hukum penistaan agama

Hukum Milo Murphy

Sumber hukum internasional

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Persamaan di hadapan hukum

Hukum kewarganegaraan

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum dan ekonomi

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum perbankan

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Hukuman mati di Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Hukum (disambiguasi)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum ketiga termodinamika

Hukum Skotlandia

Kementerian Hukum (Singapura)

Komisi Hukum Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Penyiksaan dalam hukum internasional

Teori hukum feminis

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Arab Saudi

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Qanun (hukum Islam)

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum pengembalian menurun

Hukum Yunani Kuno

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum distribusi

Daftar prasasti hukum kuno

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Status hukum Takhta Suci

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukuman kurungan

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum Adat Tejambar

Hukum 22 Prairial

Hukum privasi informasi

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Hukum menikahi pemerkosa

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Hukuman mati di Filipina

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum kuadrat terbalik

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Pendekatan Wien

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Pernyataan (hukum)

Perjanjian (politik)

Hukum rasial Italia

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Maklumat (hukum)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukuman mati di Brunei

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Perbudakan dalam hukum internasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukuman mati di Tiongkok

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Korpus Linguistik dan Hukum

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Penghapusan hukuman mati

Hukum di Jerman Nazi

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum De Morgan

Hukum Dasar Hong Kong

Penjara seumur hidup

Hukum kewarganegaraan Jepang

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Titius–Bode

Kekekalan energi

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Kitab Hukum Karma

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukum Dasar Swedia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukum kewarganegaraan Belanda

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Islandia

Badan Narkotika Amerika Serikat

Waluyo (tokoh hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Todung Mulya Lubis

Penegakan hukum di India

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Hukum Abdikasi Kaisar

Peleburan perusahaan