Program Studi Hukum Pidana Islam Jinayah - STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Kode Program Studi	:	74231
Nama Program Studi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	28 Desember 2011
SK Penyelenggaraan	:	Dj.I/1874/2011
Tanggal SK	:	2011-12-28
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	R. ARIF MULJOHADI, S.H., M.HUM	M.Hum S.H
2.	S2	M HATTA DIPONEGORO	M.HI Lc
3.	S2	MIFTAHUL ULUM	M.S.I S.H.I
4.	S2	ACHMAD	M.H S.Pd.I
5.	S2	DIAH RATRI OKTAVRIANA
6.	S2	AHMAD	M.HI S.Pd.I
7.	S2	VICKY IZZA EL RAHMA	M.Th.I S.Th.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Hukum di Irlandia Utara

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Kitab Hukum Kanonik 1917

Pelanggaran hukum

Menteri Hukum Indonesia

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum Amerika Serikat

Pembunuhan di luar hukum

Kekebalan hukum

Hukum Beer–Lambert

Hukum tentang hewan

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum pidana Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum makanan Islam

Hukum Nürnberg

Hukum gerak Euler

Hukum sipil (sistem hukum)

Sumber hukum Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum perbandingan berganda

Hukum Superposisi

Deputi Bidang Koordinasi Hukum

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukum-hukum gas

Interpretasi (hukum)

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Asosiasi Hukum Internasional

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Sosiologi hukum

Daftar hukum aneh

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Stasiun Abdullah Hukum

Penegakan hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Badan hukum pendidikan

Pluralisme hukum

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum D-M dan M-D

Hukum pendinginan Newton

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kontradiksi

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Perbandingan Hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Pendidikan hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hermeneutika hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum termodinamika

Hukum kewarganegaraan Iran

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Yerkes–Dodson

Hukum Triad Dobereiner

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Antropologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukuman fisik di sekolah

Hukum acara perdata

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum gas gabungan

Hukum pidana internasional

Hukum tarik-menarik

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Hukum penistaan agama

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum perbankan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Guatemala

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum ketiga termodinamika

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Hukum (disambiguasi)

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Skotlandia

Hukum Arab Saudi

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum Stefan–Boltzmann

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Teori hukum feminis

Hukum pengembalian menurun

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum pertama termodinamika

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum gravitasi universal

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Status hukum Takhta Suci

Hukuman kurungan

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Institut de droit international

Hukum tradisional Tiongkok

Penyertaan (hukum pidana)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukuman mati di Filipina

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Sekolah Hukum Beirut

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Katolik Timur

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum rasial Italia

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Perjanjian (politik)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Penegakan hukum di Jepang

Hukum pidana Inggris

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukuman mati di Brunei

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukum aksi massa

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Kitab Hukum Karma

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum Dasar Swedia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Fasad (hukum Islam)

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat