Program Studi Hukum Pidana Islam Jinayah - Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Kode Program Studi	:	74231
Nama Program Studi	:	Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	26 November 2007
SK Penyelenggaraan	:	Perpres 129/2014
Tanggal SK	:	2014-10-17
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	MARSAID	MA Drs
2.	S2	MUHAMAD RIZAL	M.H Drs
3.	S2	M RIZAL	M.H Drs
4.	S2	ROMZIAATUSAADAH	M.Hum S.H.
5.	S2	DZULFIKRIDDIN	M.Ag Drs
6.	S2	ATIKA	M.Hum Dra
7.	S2	JUMANAH	M.H S.H.
8.	S2	M. TAMUDIN	M.H S.Ag
9.	S2	ABDUL HADI	M.Ag S.Ag
10.	S2	ERNIWATI
11.	S2	ANTONI	M.Hum S.H.
12.	S2	FATAH HIDAYAT	M.Pd.I S.Ag
13.	S2	CHOLIDAH UTAMA	M.Hum S.H.
14.	S2	JON HERI	M.H S.H.I
15.	S2	HIJRIYANA SAFITHRI	M.H S.H.
16.	S2	H. DONNY MEILANO	M.Sy S.H.I
17.	S2	JEMMI ANGGA SAPUTRA	M.H S.H.I
18.	S2	ANDRIYANI	M.Sy S.H.I

Informasi yang terkait dengan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Inggris dan Wales

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum di Irlandia Utara

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Lembaga bantuan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum gerak Euler

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Penegakan hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Pluralisme hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum D-M dan M-D

Hukum laut Indonesia

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Hukum kontradiksi

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Teori Hukum Di Indonesia

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum termodinamika

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Yerkes–Dodson

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Triad Dobereiner

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Hukum Deportasi Temporer

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum di Vatikan

Proses hukum yang semestinya

Hukum kesehatan mental

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Hukum kepailitan

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Hukum gas gabungan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Hukum penistaan agama

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Hukum kewarganegaraan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Guatemala

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Komisi Hukum Internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Penyiksaan dalam hukum internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum Skotlandia

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Teori hukum feminis

Hukum Arab Saudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum perbandingan volume

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum distribusi

Penghukuman mati oleh gajah

Menteri Hukum Britania Raya

Institut Hukum Internasional Amerika

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Status hukum Takhta Suci

Hukuman kurungan

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Hukum Adat Tejambar

Sekolah Hukum Beirut

Hukuman mati di Filipina

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Institut de droit international

Hukum menikahi pemerkosa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum kuadrat terbalik

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Perjanjian (politik)

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Penegakan hukum di Jepang

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Pernyataan (hukum)

Perbudakan dalam hukum internasional

Lembaga penegak hukum

Maklumat (hukum)

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Korpus Linguistik dan Hukum

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukum aksi massa

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Penghapusan hukuman mati

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Hukum De Morgan

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Hukum Dasar Hong Kong

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum Titius–Bode

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Kitab Hukum Karma

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati di Singapura

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara