Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Syariyyah - IAIN Palangkaraya - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	3 April 2017
SK Penyelenggaraan	:	Nomor 1921 Tahun 2017
Tanggal SK	:	2017-04-03
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	KHAIRIL ANWAR	Dr M.Ag Drs
2.	S3	IBNU ELMI ACMAD SLAMAT PELU	Dr M.H S.H
3.	S2	SURYA SUKTI	M.A Drs
4.	S2	ABDUL KHAIR	M.H S.H.
5.	S2	ALI MURTADHO	M.H S.Ag
6.	S2	SORITUA HALOMOAN SIREGAR	M.Kn. S.H
7.	S2	MUHAMMAD NORHADI	M.HI S.Th.I
8.	S2	YAYUK WHINDARI	S.H
9.	S2	NOVITA MAYASARI ANGELIA	M.H S.H
10.	S2	NOVITA ANGRAENI	M.H S.H.
11.	S2	MUHAMMAD LUTHFI SETIARNO PUTERA	M.Si S.Si

Informasi yang terkait dengan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum internasional umum

Hukum lingkungan

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum di Irlandia Utara

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Gay-Lussac

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Pembunuhan di luar hukum

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Beer–Lambert

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum gerak Euler

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum pidana Indonesia

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Sarjana Hukum Hindu

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Cerita seru hukum

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Hukum termodinamika kedua

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Sekolah Hukum Harvard

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Asosiasi Hukum Internasional

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Hukum makanan Islam

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pluralisme hukum

Daftar hukum aneh

Penerbit Hukum Tiongkok

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Hukum acara pidana

Badan hukum pendidikan

Hukum laut Indonesia

Hukum pendinginan Newton

Perbandingan Hukum

Hukum D-M dan M-D

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Pendidikan hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hermeneutika hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum kontradiksi

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Teori Hukum Di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum termodinamika

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Hukum Yerkes–Dodson

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Hukum Triad Dobereiner

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Deportasi Temporer

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Antropologi hukum

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukum kepailitan

Proses hukum yang semestinya

Hukum perusahaan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum

Hukuman fisik di sekolah

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Asas hukum tanah nasional

Hukum gas gabungan

Hukum acara perdata

Hukum kemewahan

Sumber hukum internasional

Hukuman badan yudisial

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum tarik-menarik

Hukum penistaan agama

Hukum pidana internasional

Hukum kewarganegaraan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Hukum dan ekonomi

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Bantuan hukum struktural

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum ekonomi internasional

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Hukuman mati di Guatemala

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Pembuktian (hukum)

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum hak asasi manusia internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum Arab Saudi

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum Skotlandia

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Daftar prasasti hukum kuno

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum Kanun Pahang

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum gravitasi universal

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum acara pidana Indonesia

Kovenan (hukum)

Institut Hukum Internasional Amerika

Penghukuman mati oleh gajah

Hukum perbandingan volume

Gaius (ahli hukum)

Hukuman kurungan

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Adat Tejambar

Pendekatan Wien

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum menikahi pemerkosa

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Hukum kuadrat terbalik

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum Kekudusan

Perjanjian (politik)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Hukum rasial Italia

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Penegakan hukum di Jepang

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perbudakan dalam hukum internasional

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Maklumat (hukum)

Hukum pidana Inggris

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukuman mati di Brunei

Korpus Linguistik dan Hukum

Penghapusan hukuman mati

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Penjara seumur hidup

Hukum De Morgan

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Pendaftaran tanah

Kekekalan energi

Hukum Dasar Hong Kong

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Kitab Hukum Karma

Hukum kewarganegaraan Rusia

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Penegakan hukum di India

Todung Mulya Lubis

Pengecualian hukum di Uni Eropa