Program Studi Hukum Tatanegara Islam Siyasah Syariyyah - Institut Agama Islam Negeri Palu - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	12 Juni 2017
SK Penyelenggaraan	:	3244 Tahun 2017
Tanggal SK	:	2017-06-12
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	Jl. Diponegoro 23 Palu
Kode Pos	:	94221
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	ZULKIFLI TAHIR	M.Pd I Drs
2.	S2	AHMAD SYAFII	M.H Drs
3.	S2	SUHRI HANAFI	M.H Drs
4.	S2	SAHRAN RADEN	M.H S.Ag
5.	S2	JULIASTUTI	M.Hum S.S.
6.	S2	HAMIYUDDIN	M.H S.Pd.I
7.	S2	MUHAMMAD TAUFIK	M.Sos S.Sy
8.	S2	MUMAHHAD TAUFIK	M.Sos S.Sy
9.	S2	WAHYUNI	M.H S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syariyyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Inggris dan Wales

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Kitab Hukum Kanonik 1917

Studi hukum kritis

Hukum di Irlandia Utara

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum Singapura

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Sumber hukum Islam

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Islam di Indonesia

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Beer–Lambert

Kekebalan hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Amerika Serikat

Hukum tentang hewan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Hukum Yerusalem

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Kirchhoff

Hukum makanan Islam

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum gerak Euler

Hukum kewarganegaraan Prancis

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum pidana Indonesia

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Cerita seru hukum

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sunnah (status hukum)

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Wakil Menteri Hukum

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Hukuman gantung

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sosiologi hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum gravitasi universal Newton

Asosiasi Hukum Internasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum tata negara Indonesia

Hukum Alan Turing

Penegakan hukum

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Pluralisme hukum

Penerbit Hukum Tiongkok

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Hukum laut Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Hukum acara pidana

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Hukum kontradiksi

Perbandingan Hukum

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum termodinamika

Teori Hukum Di Indonesia

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Batal demi hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Proporsionalitas (hukum)

Hukum Yerkes–Dodson

Positivisme hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Triad Dobereiner

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Deportasi Temporer

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Kedudukan hukum

Antropologi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum di Vatikan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukum kepailitan

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum perusahaan

Hukum gas gabungan

Hukum acara perdata

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum penistaan agama

Hukum kemewahan

Hukum pidana internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Hukum Milo Murphy

Hukum kewarganegaraan

Perubahan Hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum dan ekonomi

Bantuan hukum struktural

Teori hukum internasional

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum perdata internasional

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Kepastian hukum

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Hukum ketiga termodinamika

Komisi Hukum Internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum hak asasi manusia internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Penyiksaan dalam hukum internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum Skotlandia

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Hukum (disambiguasi)

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Arab Saudi

Teori hukum feminis

Qanun (hukum Islam)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum adat Kramajati

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Kovenan (hukum)

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum perbandingan volume

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Hukum distribusi

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum pembuktian Indonesia

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Hukuman kurungan

Status hukum Takhta Suci

Hukum kekekalan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum privasi informasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Malcolm Evans (pakar hukum)

Bifurkasi (hukum)

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukuman mati di Filipina

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Adat Tejambar

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum menikahi pemerkosa

Institut de droit international

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Pendekatan Wien

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kuadrat terbalik

Hukum rasial Italia

Perjanjian (politik)

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Penegakan hukum di Jepang

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perbudakan dalam hukum internasional

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Penghapusan hukuman mati

Hukum aksi massa

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum De Morgan

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Penjara seumur hidup

Hukum di Jerman Nazi

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Dasar Hong Kong

Pendaftaran tanah

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Titius–Bode

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kekekalan energi

Kitab Hukum Karma

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Dasar Swedia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum kekekalan penderitaan

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukuman mati di Singapura

Hukuman mati di Iran

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Waluyo (tokoh hukum)

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Hukum kewarganegaraan Islandia