Program Studi Hukum Tatanegara Siyasah Syariyyah - Institut Agama Islam Negeri Bone - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	13 Agustus 2012
SK Penyelenggaraan	:	Nomor : 179 Tahun 2012
Tanggal SK	:	2012-08-13
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	A. NUZUL	Dr. M.Hum
2.	S2	ROSITA	M.H S.H.
3.	S2	NUR PAIKAH	M.Hum S.H.
4.	S2	ISHAK	M.Pd S.Pd
5.	S2	ABDUL AZIZ	M.Si S.Pd.I
6.	S2	MARIA ULFAH SYARIF	M.Pd.I S.Pd.I
7.	S2	SYAWALUDDIN HANAFI	M.H S.H.I
8.	S2	IRFAN AMIR	M.H S.H.
9.	S2	JUMRIANI NAWAWI	M.H S.H
10.	S2	ARIYANTO ARDIANSYA
11.	S2	FAJAR	M.Sos S.H.I
12.	S2	HAMZAH	M.Sy S.Sy
13.	S2	MARJANA FAHRI	M.Si S.ST
14.	S2	YUSUF DJABBAR	M.H S.IP
15.	S2	SATRIADI	M.H S.H.
16.	S2	MA''ADUL YAQIEN MAKKARATENG	M.His S.H.I
17.	S2	MIRWAN FIKRI MUHKAM	M.Pd S.Pd

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Hukum Inggris dan Wales

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum adat Indonesia

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Kitab Hukum Kanonik 1983

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum induksi Faraday

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Kekebalan hukum

Pembunuhan di luar hukum

Hukum tentang hewan

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum pidana Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum Nürnberg

Hukum makanan Islam

Hukum gerak Euler

Sumber hukum Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum perbandingan berganda

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Tiga Hukum Robotika

Cerita seru hukum

Orang asing (konsep hukum)

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Hukum kewarganegaraan Swiss

Hukum-hukum gas

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Sekolah Hukum Harvard

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum tata negara Indonesia

Hukum gravitasi universal Newton

Sosiologi hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pluralisme hukum

Hukum pendinginan Newton

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum D-M dan M-D

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum kontradiksi

Hukum laut Indonesia

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Perbandingan Hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Positivisme hukum

Hukum termodinamika

Hukum kewarganegaraan Iran

Batal demi hukum

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Proporsionalitas (hukum)

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Triad Dobereiner

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Yerkes–Dodson

Antropologi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Deportasi Temporer

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum kesehatan mental

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum gas gabungan

Hukum pidana internasional

Hukum tarik-menarik

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum penistaan agama

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Hukum Papua Nugini

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum hak asasi manusia internasional

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum (disambiguasi)

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum Skotlandia

Hukum Arab Saudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Stefan–Boltzmann

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Teori hukum feminis

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum adat Kramajati

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum Kanun Pahang

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum acara pidana Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Gaius (ahli hukum)

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Status hukum Takhta Suci

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Hukuman mati di Filipina

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Sekolah Hukum Beirut

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Kanonik Katolik Timur

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Pendekatan Wien

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum rasial Italia

Hukum penistaan agama di Indonesia

Perjanjian (politik)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Hukum Dulong–Petit

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Penegakan hukum di Jepang

Hukum pidana Inggris

Maklumat (hukum)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukuman mati di Brunei

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukum aksi massa

Korpus Linguistik dan Hukum

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Penghapusan hukuman mati

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Kitab Hukum Karma

Hukuman mati di Tiongkok

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Pendaftaran tanah

Penjara seumur hidup

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Hukum nun mati dan tanwin

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum seni dan budaya

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Islandia