Program Studi Hukum Tatanegara Siyasah - Institut Agama Islam Darul Dawah Wal Irsyad Polewali Mandar - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Kode Program Studi	:	74235
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	20 Januari 2015
SK Penyelenggaraan	:	Nomor: 361 Tahun 2015
Tanggal SK	:	2015-01-20
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S3	SARJA	Dr M.H S.H
2.	S2	ARIFIN J	M.H S.H
3.	S2	ABDUL LATIF	M.H S.H.
4.	S2	SITTI ARFAH MATTANA	M.H S.H.I
5.	S2	JALIL B	M.H S.H
6.	S2	JAMALUDDIN	M.H S.H
7.	S2	M. AMIN. S	S.H. S.H.

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara (Siyasah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum adat Indonesia

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Kitab Hukum Kanonik 1917

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum di Gibraltar

Supremasi hukum

Kitab Hukum Kanonik 1983

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Teori Hukum Murni

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Lembaga bantuan hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum tentang hewan

Hukum Beer–Lambert

Pembunuhan di luar hukum

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Hukum sirkuit Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum makanan Islam

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum gerak Euler

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum Superposisi

Hukum sipil (sistem hukum)

Sumber hukum Indonesia

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum Kelahiran Bebas

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sarjana Hukum Hindu

Cerita seru hukum

Orang asing (konsep hukum)

Tiga Hukum Robotika

Sistem Administrasi Badan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Sunnah (status hukum)

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Sekolah Hukum Harvard

Sosiologi hukum

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum kewarganegaraan Swiss

Interpretasi (hukum)

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Asosiasi Hukum Internasional

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Hukum perpangkatan Stevens

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penegakan hukum

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Pluralisme hukum

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Hukum laut Indonesia

Hukum acara pidana

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Hukum termodinamika

Perbandingan Hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Pendidikan hukum

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Hermeneutika hukum

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Hukum Triad Dobereiner

Hukum Yerkes–Dodson

Proporsionalitas (hukum)

Batal demi hukum

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Hukum Deportasi Temporer

Antropologi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Psikologi hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Proses hukum yang semestinya

Hukuman mati di Indonesia

Hukum di Vatikan

Hukum kesehatan mental

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum acara perdata

Hukum kepailitan

Hukuman badan yudisial

Hukum gas gabungan

Hukum perusahaan

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Kementerian Hukum

Hukum penistaan agama

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Sumber hukum internasional

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kodifikasi Hukum Filipina

Bantuan hukum struktural

Hukum kewarganegaraan

Teori hukum internasional

Hukum perdata internasional

Hukum dan ekonomi

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kepastian hukum

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum Beckstrom

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukum perbankan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Pembuktian (hukum)

Hukuman mati di Guatemala

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum ruang angkasa

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dekrit (hukum kanon)

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Komisi Hukum Internasional

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum Skotlandia

Hukum (disambiguasi)

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum hak asasi manusia internasional

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Stefan–Boltzmann

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Teori hukum feminis

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Qanun (hukum Islam)

Hukum adat Kramajati

Hukum pengembalian menurun

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum Kanun Pahang

Hukum distribusi

Hukum gravitasi universal

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Status hukum Takhta Suci

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Hukum kekekalan

Gaius (ahli hukum)

Gereja Katolik dan hukuman mati

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukuman kurungan

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Penyertaan (hukum pidana)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum privasi informasi

Bifurkasi (hukum)

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Hukum Adat Tejambar

Sekolah Hukum Beirut

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Katolik Timur

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Pendekatan Wien

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Hukum kuadrat terbalik

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum rasial Italia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perjanjian (politik)

Penegakan hukum di Jepang

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Maklumat (hukum)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Hukum pidana Inggris

Perbudakan dalam hukum internasional

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Hukum Dulong–Petit

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Penghapusan hukuman mati

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Penjara seumur hidup

Hukum Dasar Hong Kong

Pendaftaran tanah

Hukum kewarganegaraan Jepang

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Titius–Bode

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Kekekalan energi

Kitab Hukum Karma

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Fasad (hukum Islam)

Hukum nun mati dan tanwin

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Iran

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum seni dan budaya

Hukum kewarganegaraan Islandia

Waluyo (tokoh hukum)

Badan Narkotika Amerika Serikat

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Penegakan hukum di India