Program Studi Hukum Tatanegara Siyasah - STAIN Watampone - profilbaru.com

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah)

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Kode Program Studi	:	74135
Nama Program Studi	:	Hukum Tatanegara (Siyasah)
Jenjang	:	S2
Tanggal Berdiri	:	8 Maret 2017
SK Penyelenggaraan	:	Nomor: 1415 tahun 2017
Tanggal SK	:	2017-03-08
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:
Misi	:
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:	-
Kode Pos	:	-
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum Tatanegara (Siyasah)

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum administrasi negara

Hukum Inggris dan Wales

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Hukum kekekalan massa

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Hukum perburuhan

Kitab Hukum Kanonik 1917

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Hukum Singapura

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Hukum Islam di Indonesia

Sumber hukum Islam

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Timor Leste

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum Gay-Lussac

Daftar negara menurut sistem hukum

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Hukum induksi Faraday

Hukum kompetisi Uni Eropa

Teori Hukum Murni

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Hukum Romawi-Belanda

Hukum tata usaha negara Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum Kirchhoff

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum pidana Indonesia

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum Nürnberg

Sumber hukum Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum perbandingan berganda

Hukum gerak Euler

Hukum Kelahiran Bebas

Hukum Superposisi

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Fakultas Hukum Universitas Jember

Sistem Administrasi Badan Hukum

Cerita seru hukum

Orang asing (konsep hukum)

Tiga Hukum Robotika

Sunnah (status hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Hukum-hukum gas

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum kewarganegaraan Swiss

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Asosiasi Hukum Internasional

Interpretasi (hukum)

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum gravitasi universal Newton

Hukum tata negara Indonesia

Sosiologi hukum

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Sekolah Hukum Harvard

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum perpangkatan Stevens

Penegakan hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penerbit Hukum Tiongkok

Hukum makanan Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Hukum D-M dan M-D

Hukum pendinginan Newton

Pluralisme hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum acara pidana

Hukum kontradiksi

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum laut Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Perbandingan Hukum

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Pendidikan hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hermeneutika hukum

Positivisme hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hukum termodinamika

Hukum kewarganegaraan Iran

Batal demi hukum

Proporsionalitas (hukum)

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Triad Dobereiner

Antropologi hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Hukum Yerkes–Dodson

Hukum Deportasi Temporer

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Perbandingan antara hukum makan agama Islam dan Yahudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukuman mati di Indonesia

Proses hukum yang semestinya

Hukum di Vatikan

Hukuman fisik di sekolah

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukum acara perdata

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum perusahaan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukuman badan yudisial

Kementerian Hukum

Hukum pidana internasional

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hukum tarik-menarik

Hukum gas gabungan

Hukum kemewahan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Sumber hukum internasional

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Kodifikasi Hukum Filipina

Perubahan Hukum

Hukum penistaan agama

Bantuan hukum struktural

Hukum kewarganegaraan

Hukum Milo Murphy

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Persamaan di hadapan hukum

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Hukum Papua Nugini

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Doktor Hukum Kanonik

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Uni Eropa

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Hukum ruang angkasa

Dekrit (hukum kanon)

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum hak asasi manusia internasional

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum ketiga termodinamika

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Komisi Hukum Internasional

Hukum (disambiguasi)

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum Biot-Savart

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Hukum Skotlandia

Hukum Arab Saudi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Teori hukum feminis

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum tentang hewan di Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Hukum Yunani Kuno

Hukum acara perdata Indonesia

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum Kanun Pahang

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum gravitasi universal

Hukum distribusi

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum acara pidana Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Hukum pembuktian Indonesia

Status hukum Takhta Suci

Institut Hukum Internasional Amerika

Penghukuman mati oleh gajah

Gaius (ahli hukum)

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Gereja Katolik dan hukuman mati

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Bifurkasi (hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Malcolm Evans (pakar hukum)

Hukum Adat Tejambar

Hukum 22 Prairial

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum jajaran genjang

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekolah Hukum Beirut

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukuman mati di Filipina

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukum Kanonik Katolik Timur

Hukum menikahi pemerkosa

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Pendekatan Wien

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Hukum kuadrat terbalik

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum Kekudusan

Perjanjian (politik)

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Tes Masuk Sekolah Hukum

Lembaga penegak hukum

Hukum Dulong–Petit

Hukum rasial Italia

Hukum pidana Inggris

Pernyataan (hukum)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Maklumat (hukum)

Penegakan hukum di Jepang

Hukuman mati di Brunei

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Perbudakan dalam hukum internasional

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Hukum aksi massa

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Korpus Linguistik dan Hukum

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Hukum di Jerman Nazi

Penjara seumur hidup

Hukum De Morgan

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Hukum kewarganegaraan Jepang

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum Titius–Bode

Kekekalan energi

Hukum lingkungan di Indonesia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum kewarganegaraan Rusia

Hukum Dasar Swedia

Kitab Hukum Karma

Hukum nun mati dan tanwin

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Fasad (hukum Islam)

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukuman mati di Singapura

Hukum kewarganegaraan Belanda

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Badan Narkotika Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Islandia

Hukum kewarganegaraan Makedonia Utara

Waluyo (tokoh hukum)

Daftar Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan Hukum Pemerintah dengan MPR/DPR-GR dan DPA Indonesia

Todung Mulya Lubis

Penegakan hukum di India

Hukum Abdikasi Kaisar

Peleburan perusahaan