Program Studi Hukum - Universitas Muhammadiyah Gresik - profilbaru.com

Program Studi: Hukum

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum
Kode Program Studi	:	74201
Nama Program Studi	:	Hukum
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	13 September 2016
SK Penyelenggaraan	:	363/KPT/I/2016
Tanggal SK	:	2016-09-13
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	menjadi program studi ilmu hukum yang unggul, berjiwa entrepreneur danberkarakter islami pada tahun 2030
Misi	:	1. meyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas bernafaskan islami 2. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mandiri, akuntabel, professional dan islami. 3. menyelenggarakan program studi dengan tata kelola yang baik.
Kompetensi	:	1. akademisi 2. praktisi 3. advokat 4. jaksa 5. hakim 6. kosultan hukum
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja
1.	S2	MUH. ROQIB	M.Hum S.H.
2.	S2	ARYA MAULANA PANDHU PRADHANA	M.Hum S.H.
3.	S2	IFAHDA PRATAMA HAPSARI	M.H S.H
4.	S2	IWAN SANDI PANGARSO	M.H S.H
5.	S2	RIKO EKA KUSUMA	M.HP S.H.
6.	S2	HARDIAN ISKANDAR	M.H S.H
7.	S2	ZULFIKAR ARDIWARDANA WANDA	M.H S.H
8.	S2	DODI JAYA WARDANA	M.H S.H

Informasi yang terkait dengan Hukum

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum gerak Newton

Hukum di Prancis

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum tata negara

Hukum perbandingan tetap

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Studi hukum kritis

Hukum Gerakan Planet Kepler

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kitab Hukum Kanonik 1917

Hukum perburuhan

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum kompetisi Uni Eropa

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum induksi Faraday

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Lembaga bantuan hukum

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum ketenagakerjaan

Hukum Amerika Serikat

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Kekebalan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Hukum Yerusalem

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum pidana Indonesia

Hukum Nürnberg

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Sumber hukum Indonesia

Hukum gerak Euler

Hukum Superposisi

Hukum perbandingan berganda

Hukum sipil (sistem hukum)

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum Kelahiran Bebas

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Orang asing (konsep hukum)

Sistem Administrasi Badan Hukum

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Fakultas Hukum Universitas Jember

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Sunnah (status hukum)

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Hukuman gantung

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum-hukum gas

Hukum kewarganegaraan Swiss

Asosiasi Hukum Internasional

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Interpretasi (hukum)

Sosiologi hukum

Hukum gravitasi universal Newton

Sekolah Hukum Harvard

Hukum tata negara Indonesia

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Hukum perpangkatan Stevens

Stasiun Abdullah Hukum

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Hukum Alan Turing

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Penegakan hukum

Penerbit Hukum Tiongkok

Tujuh Hukum Nuh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Daftar hukum aneh

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Pluralisme hukum

Hukum D-M dan M-D

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Daftar tokoh hukum Indonesia

Perbandingan Hukum

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum termodinamika

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Positivisme hukum

Hukum kewarganegaraan Iran

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Batal demi hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Hukum Triad Dobereiner

Proporsionalitas (hukum)

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Antropologi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Deportasi Temporer

Hukum Yerkes–Dodson

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Psikologi hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Kedudukan hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukuman mati di Indonesia

Proses hukum yang semestinya

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Hukum kesehatan mental

Hukum di Vatikan

Hukuman fisik di sekolah

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Asas hukum tanah nasional

Hukum acara perdata

Hukum kepailitan

Hukum perusahaan

Hukuman badan yudisial

Kementerian Hukum

Hukum tarik-menarik

Hukum pidana internasional

Hukum gas gabungan

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Perubahan Hukum

Sumber hukum internasional

Kodifikasi Hukum Filipina

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum Milo Murphy

Bantuan hukum struktural

Hukum kewarganegaraan

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Hukum dan ekonomi

Persamaan di hadapan hukum

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Hukum Beckstrom

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum perbankan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Hukum ekonomi internasional

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukum ruang angkasa

Hukuman mati di Uni Eropa

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dekrit (hukum kanon)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum (disambiguasi)

Hukum hak asasi manusia internasional

Komisi Hukum Internasional

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Skotlandia

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Hukum Stefan–Boltzmann

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Qanun (hukum Islam)

Hukum adat Kramajati

Hukum pengembalian menurun

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum Yunani Kuno

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum Kanun Pahang

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum distribusi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Hukum gravitasi universal

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Menteri Hukum Britania Raya

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Status hukum Takhta Suci

Gaius (ahli hukum)

Hukum kekekalan

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Gereja Katolik dan hukuman mati

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Hukuman kurungan

Hukum anti-miskegenasi

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukum 22 Prairial

Hukum Adat Tejambar

Hukum tradisional Tiongkok

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum jajaran genjang

Institut de droit international

Sekolah Hukum Beirut

Hukum menikahi pemerkosa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukuman mati di Filipina

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Pendekatan Wien

Hukum kuadrat terbalik

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Hukum rasial Italia

Perjanjian (politik)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Pernyataan (hukum)

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Maklumat (hukum)

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Hukum aksi massa

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Korpus Linguistik dan Hukum

Kitab Hukum Karma

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Hukuman mati di Tiongkok

Penghapusan hukuman mati

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Pendaftaran tanah

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Penjara seumur hidup

Hukum Dasar Hong Kong

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum lingkungan di Indonesia

Kekekalan energi

Hukum kewarganegaraan Rusia

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum kekekalan penderitaan

Hukum Dasar Swedia

Fasad (hukum Islam)

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Hukuman mati di Iran

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum seni dan budaya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Islandia