Program Studi Hukum - Universitas Pawyatan Daha - profilbaru.com

Program Studi: Hukum

Status Prodi	:	Aktif
Perguruan Tinggi	:	Hukum
Kode Program Studi	:	74201
Nama Program Studi	:	Hukum
Jenjang	:	S1
Tanggal Berdiri	:	31 Desember 2018
SK Penyelenggaraan	:	1310/KPT/I/2018
Tanggal SK	:	2018-12-31
Rasio Dosen : Mahasiswa	:
Gelar Lulusan	:
Deskripsi	:
Visi	:	menjadi fakultas hukum yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan hukum bertaraf internasional berlandaskan nilai-nilai luhur budaya nasional
Misi	:	meningkatkan dan menghasilkan sarjana hukum yang memiliki intelektual berstandar internasional dan berkarakter tridharma perguruan tinggi, trisila dan triwyata pawyatan daha serta berwawasan global. menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pendidikan hukum berbasis riset secara efektif dan efisien bagi pendidikan dan pembangunan nasional meningkatkan komitmen fakultas hukum dalam menegakkan good faculty governance. menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang pembangunan nasional.
Kompetensi	:
Capaian Pembelajaran	:
Alamat	:
Kode Pos	:
Telepon	:
Faximile	:
Email	:
Website	:

Dosen Program Studi:

#	Pendidikan	Nama Dosen	Gelar	Ikatan Kerja

Informasi yang terkait dengan Hukum

Hukum di Belanda

Hukum di Indonesia

Hukum internasional

Hukum di Prancis

Hukum gerak Newton

Hukum jinayat di Aceh

Hukum lingkungan

Hukum internasional umum

Hukum Inggris dan Wales

Hukum administrasi negara

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum kemanusiaan internasional

Hukum adat Indonesia

Hukum Pewarisan Mendel

Hukum perbandingan tetap

Hukum tata negara

Hukum Uni Eropa

Hukum kekekalan massa

Kementerian Hukum dan Kehakiman (India)

Perbuatan melawan hukum

Komisi Hukum Nasional

Hukum Gerakan Planet Kepler

Studi hukum kritis

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Kitab Hukum Kanonik 1917

Daftar Menteri Hukum Indonesia

Hukum perburuhan

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hukum di Irlandia Utara

Pelanggaran hukum

Hukum Singapura

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Supremasi hukum

Hukum di Gibraltar

Sumber hukum Islam

Kitab Hukum Kanonik 1983

Hukum Islam di Indonesia

Hukum Timor Leste

Hukum Gay-Lussac

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Daftar negara menurut sistem hukum

Hukum tata usaha negara Indonesia

Hukum kompetisi Uni Eropa

Determinisme dan pertanggungjawaban (hukum)

Teori Hukum Murni

Hukum induksi Faraday

Hukum Romawi-Belanda

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Lembaga bantuan hukum

Hukum ketenagakerjaan

Badan Strategi Kebijakan Hukum

Hukum Amerika Serikat

Kekebalan hukum

Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum tentang hewan

Pembunuhan di luar hukum

Hukum Beer–Lambert

Kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi

Pluralisme hukum di Indonesia

Hukum Yerusalem

Hukum Weber–Fechner

Penegakan hukum di Indonesia

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Hukum Kirchhoff

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Hukum sirkuit Kirchhoff

Hukum Nürnberg

Hukum kewarganegaraan Prancis

Hukum radiasi termal Kirchhoff

Hukum pidana Indonesia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum makanan Islam

Hukum gerak Euler

Hukum Superposisi

Sumber hukum Indonesia

Hukum sipil (sistem hukum)

Hukum perbandingan berganda

Hukum kewarganegaraan Ukraina

Hukum Kelahiran Bebas

Daftar Wakil Menteri Hukum Indonesia

Kementerian Hukum (Korea Selatan)

Panitia Penyusunan Hukum Dasar Hong Kong

Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM

Sarjana Hukum Hindu

Perbandingan hukum makanan Islam dengan Yahudi

Sistem Administrasi Badan Hukum

Cerita seru hukum

Tiga Hukum Robotika

Fakultas Hukum Universitas Jember

Orang asing (konsep hukum)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Sunnah (status hukum)

Hukum perdata Brasil

Kitab Hukum Kanonik Gereja Timur

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Hukum termodinamika kedua

Hukum Moral (Thomas Aquinas)

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia

Wakil Menteri Hukum

Hukum sodomi di Amerika Serikat

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Hukuman gantung

Hukum-hukum gas

Hukum acara Mahkamah Konstitusi

Hukum kewarganegaraan Swiss

Sekolah Tinggi Hukum Garut

Interpretasi (hukum)

Sosiologi hukum

Asosiasi Hukum Internasional

Sekolah Hukum Harvard

Pasal 301 (Hukum Pidana Turki)

Hukum gravitasi universal Newton

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut

Hukum tata negara Indonesia

Mahkamah Hukum Uni Eropa

Hukum perpangkatan Stevens

Badan Hukum Saksi-Saksi Yehuwa

Stasiun Abdullah Hukum

Hukum Alan Turing

Komisi Pusat Politik dan Hukum

Penegakan hukum

Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Tujuh Hukum Nuh

Daftar hukum aneh

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Penerbit Hukum Tiongkok

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Badan hukum pendidikan

Hukum pendinginan Newton

Pluralisme hukum

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Hukum D-M dan M-D

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

Bahasa dari sistem hukum Timor Leste

Hukum kontradiksi

Hukum acara pidana

Hukum laut Indonesia

Hukum kewarganegaraan Selandia Baru

Perbandingan Hukum

Daftar tokoh hukum Indonesia

Teori Hukum Di Indonesia

Pendidikan hukum

Hermeneutika hukum

Hukum termodinamika

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara

Hukum kewarganegaraan Iran

Positivisme hukum

Masyarakat Hukum Adat Rongi

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan

Batal demi hukum

Hukum Triad Dobereiner

Proporsionalitas (hukum)

Promulgasi (Hukum Kanonik Gereja Katolik)

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai

Hukum Deportasi Temporer

Hukum Yerkes–Dodson

Antropologi hukum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Psikologi hukum

Kedudukan hukum

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari

Daftar Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Hukuman mati di Indonesia

Sejarah hukum perdata internasional tradisional

Proses hukum yang semestinya

Hukum kesehatan mental

Hukum di Vatikan

Prinsip dasar hukum Uni Eropa

Hukuman fisik di sekolah

Asas hukum tanah nasional

Hukum kepailitan

Hukum acara perdata

Hukum perusahaan

Kementerian Hukum

Hukuman badan yudisial

Hukum tarik-menarik

Hukum gas gabungan

Hukum pidana internasional

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum

Hukum kemewahan

Hukum penistaan agama

Sumber hukum internasional

Hukum Milo Murphy

Perubahan Hukum

Kodifikasi Hukum Filipina

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum kewarganegaraan

Bantuan hukum struktural

Hukum dan ekonomi

Hukum perdata internasional

Teori hukum internasional

Hukum Papua Nugini

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Persamaan di hadapan hukum

Kitab Undang-undang Hukum Pidana India

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Appleby (badan hukum)

Kepastian hukum

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Hukum Beckstrom

Hukum perbankan

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

Doktor Hukum Kanonik

Hukum ekonomi internasional

Hukum Dasar Republik Federal Jerman

Hukuman mati di Guatemala

Pembuktian (hukum)

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hukuman mati di Uni Eropa

Hukum ruang angkasa

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia

Dekrit (hukum kanon)

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan

Hukum ketiga termodinamika

Kementerian Hukum (Singapura)

Hukum hak asasi manusia internasional

Komisi Hukum Internasional

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Dinas Hukum TNI Angkatan Udara

Hukum Skotlandia

Undang-Undang Suksesi Kerajaan 1924

Hukum (disambiguasi)

Hukum Biot-Savart

Penyiksaan dalam hukum internasional

Hukum adat di Sulawesi Selatan

Hukum kewarganegaraan Kazakhstan

Teori hukum feminis

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Hukum Arab Saudi

Hukum Stefan–Boltzmann

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Qanun (hukum Islam)

Hukum pengembalian menurun

Hukum adat Kramajati

Undang-Undang Dataran Tinggi Golan

Hukum pertama termodinamika

Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

Hukum Yunani Kuno

Hukum tentang hewan di Indonesia

Hukum acara perdata Indonesia

Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Daftar prasasti hukum kuno

Kovenan (hukum)

Hukum perbandingan volume

Hukum Kanun Pahang

Hukum acara pidana Indonesia

Kitab undang-undang hukum perdata Eropa

Hukum gravitasi universal

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Hukum distribusi

Hukum pembuktian Indonesia

Hukum berhubungan sedarah

Menteri Hukum Britania Raya

Gaius (ahli hukum)

Penghukuman mati oleh gajah

Institut Hukum Internasional Amerika

Status hukum Takhta Suci

Gereja Katolik dan hukuman mati

Hukum kekekalan

Hukuman kurungan

Fakultas Hukum Universitas Seattle

Gugatan hukum terhadap Tuhan

Hukum anti-miskegenasi

Penyertaan (hukum pidana)

Hukum privasi informasi

Bifurkasi (hukum)

Malcolm Evans (pakar hukum)

Penegakan hukum di Saint Vincent dan Grenadine

Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukum 22 Prairial

Hukum kewarganegaraan Myanmar

Hukum Adat Tejambar

Hukum jajaran genjang

Sekolah Hukum Beirut

Hukum tradisional Tiongkok

Institut de droit international

Hukum menikahi pemerkosa

Wojciech Brzozowski (ahli hukum)

Hukuman mati di Filipina

Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

Hukum Kanonik Gereja Katolik

Sekolah Hukum Antonin Scalia

Hukum Organik Pengadilan Rakyat

Hukum Kanonik Katolik Timur

Sekolah Hukum Universitas Virginia

Pendekatan Wien

Sistem hukum Uni Emirat Arab

Penegakan hukum di Kepulauan Marshall

Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Undang-Undang Proses Hukum Mahkota 1947

Hukum kuadrat terbalik

Penegak hukum di Amerika Serikat

Hukum kewarganegaraan Azerbaijan

Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum rasial Italia

Universitas Sekolah Hukum Villanova

Perjanjian (politik)

Hukum Kekudusan

Tes Masuk Sekolah Hukum

Pernyataan (hukum)

Maklumat (hukum)

Hukum Dulong–Petit

Penegakan hukum di Jepang

Lembaga penegak hukum

Hukum pidana Inggris

Kecaman (Hukum Kanonik Katolik)

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut

Misi Hukum Uni Eropa di Kosovo

Perbudakan dalam hukum internasional

Hukuman mati di Brunei

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Sumatera Barat

Sekolah Hukum Universitas Chicago

Hukum aksi massa

Susu dan daging dalam hukum Yahudi

Kitab Hukum Karma

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Korpus Linguistik dan Hukum

Hukum antimonopoli Amerika Serikat

Undang-Undang Hukum di Wales 1535 dan 1542

Penghapusan hukuman mati

Hukuman mati di Tiongkok

Pusat Pelatihan Penegakan Hukum Federal

Filsafat, teologi, dan teori fundamental Hukum Kanonik Katolik

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hukum di Jerman Nazi

Hukum De Morgan

Pendaftaran tanah

Penjara seumur hidup

Hukum Dasar Hong Kong

Museum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukum kewarganegaraan Jepang

Hukum Titius–Bode

Hukum Kanonik Gereja Ortodoks Timur

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian

Hukum lingkungan di Indonesia

Hukum kewarganegaraan Rusia

Kekekalan energi

Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Hukum nun mati dan tanwin

Hukum kekekalan penderitaan

Fasad (hukum Islam)

Hukum Dasar Swedia

Hukuman mati Nürnberg

Hukuman mati di Amerika Serikat

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

Pengakuan Hukum Atas Bahasa Isyarat

Hukuman mati di Iran

Hukum kewarganegaraan Belanda

Hukuman mati di Singapura

Perwakilan hukum pro se di Amerika Serikat

Hukum seni dan budaya

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha

Hukum kewarganegaraan Islandia