Invasi Ambon

Invasi Ambon
Bagian dari Invasi Indonesia ke Maluku Selatan
Tentara Indonesia Tank M3 Stuart dan pasukan berpatroli di Ambon
Tanggal 28 September – 5 November 1950 (1 bulan, 1 minggu dan 1 hari) Lokasi Ambon Hasil kemenangan Indonesia Perubahan wilayah Maluku tergabung dalam Indonesia
Pihak terlibat
Indonesia	Republik Maluku Selatan
Tokoh dan pemimpin
Soekarno RE Martadinata Alexander Evert Kawilarang Abdul Haris Nasution Slamet Rijadi ⚔ Achmad Wiranatakusumah Soerjo Soebandrio Zainul Arifin Pohan	Chris Soumokil  Isaac Julius Tamaëla  A. Nanlohy  Ajudan Sopacua  Ajudan Tahapary ⚔ Ajudan Siwabessy ⚔
Kekuatan
~20.000 personel[1] Unit yang disertakan: Pasukan tentara reguler Batalyon 3 Mei (eks‑KNIL Manado) Mantan milisi Hizbullah mantan petugas luar negeri KNIL Peralatan: Pesawat pembom B-25 Mitchell Kapal-kapal Belanda (bekas angkatan laut & KPM) Meriam artileri Beberapa tank (dioperasikan oleh mantan tentara KNIL Belanda)	Sekitar 800 milisi lokal dan sekitar 200 personel RMS di Ambon.[1][2] Peralatan (stok KNIL): Pesawat pembom B-25 Mitchell Kapal patroli / kapal angkatan laut Kendaraan lapis baja (tank ringan) Tidak berpartisipasi: ~4.000 mantan personel KNIL yang bersekutu dengan RMS yang berada di luar Maluku (tidak terlibat dalam pertempuran, diblokir oleh Belanda atas permintaan Indonesia).[3][4]
Korban
Sekitar 5.000 personel APRIS tewas.[1][5] Catatan APRIS: ~2.645 tewas, 43 hilang; angka mungkin kurang akurat.[6] Total korban (termasuk yang terluka dan hilang) ~10.000	~100 tentara RMS dan ~400 milisi pemuda[5]
5.000–8.000 warga sipil tewas[5][1][7]

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Kalingga 500–782 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–1957 Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Invasi Ambon adalah operasi militer gabungan Indonesia yang bertujuan untuk merebut dan mencaplok Republik Maluku Selatan, disingkat RMS yang memproklamirkan diri.

Setelah Konferensi Meja Bundar Indonesia-Belanda, Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS merupakan federasi yang Dewan Perwakilan Rakyatnya terdiri dari 50 orang perwakilan Republik Indonesia dan 100 orang dari berbagai negara bagian menurut jumlah penduduknya.

Karena tidak mempercayai Republik Indonesia yang didominasi oleh etnis Jawa dan Muslim, penduduk Maluku Selatan yang mayoritas Protestan dan pro-Belanda - yang telah lama menyumbangkan pasukan ke Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) - mendeklarasikan kemerdekaan Republik Maluku Selatan di Ambon dan Seram pada 25 April 1950. Deklarasi tersebut dipimpin oleh mantan menteri kehakiman Indonesia Timur Christiaan Robbert Steven Soumokil, sementara Johanis Manuhutu diangkat menjadi presiden republik baru tersebut.^[8]

Deklarasi kemerdekaan menyatakan bahwa Maluku Selatan tidak lagi merasa aman di dalam Negara Indonesia Timur dan memutuskan hubungan dengan RIS. Kemudian, mantan tentara KNIL yang ditempatkan di Ambon bergabung dengan RMS dan membentuk Angkatan Bersenjata RMS (APRMS). Mereka termasuk di antara pasukan yang telah menunggu demobilisasi atau transfer ke Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (APRIS).^[9]

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Indonesia Soekarno memproklamirkan pemulihan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemulihan negara kesatuan ini tidak diakui oleh Sukarno dan atas perintahnya, militer Indonesia menginvasi pulau Maluku Buru dan sebagian pulau Seram.

Selama periode ini, Amerika Serikat, yang waspada terhadap meningkatnya pengaruh komunis di Asia Tenggara, sangat mendukung persatuan wilayah Indonesia dan memandang Presiden Soekarno sebagai pemimpin anti-komunis yang penting—meskipun militer Indonesia tidak meraih kemenangan besar selama intervensi militer Belanda pertama dan kedua pada tahun 1947 dan 1948.^[10] Pada saat yang sama, reputasi militer pasukan KNIL Ambon—yang sangat disiplin, berpengalaman dalam pertempuran, dan setia pada struktur komando Belanda—menjadi sumber keresahan dalam kepemimpinan Indonesia. Menurut memoar pascaperang dan laporan internal, Presiden Soekarno khawatir bahwa pemberontakan yang dipimpin oleh orang Ambon seperti RMS dapat menimbulkan ancaman serius, mengingat pelatihan mereka, kohesi organisasi, dan status elit mereka di dalam bekas tentara kolonial.^[11]

Pada saat proklamasi RMS, terdapat 7.345 mantan pasukan KNIL yang ditempatkan di Ambon, termasuk 2.500 warga Ambon. Para prajurit ini menjadi tulang punggung APRMS. Setelah blokade laut oleh angkatan laut Indonesia, invasi ke Ambon terjadi pada 28 September 1950. APRMS melarikan diri dari kota Ambon sebelum pasukan Indonesia yang menyerang mengambil posisi di benteng-benteng Belanda kuno di perbukitan yang menghadap kota. Dari sini mereka melancarkan perang gerilya. TNI menduduki bagian utara pulau, tetapi telah dihentikan oleh perlawanan sengit warga Ambon di tanah genting selebar satu kilometer, yang menghubungkannya dengan bagian selatan.^[12] Pada tanggal 5 November, kota Ambon jatuh ke tangan tentara Indonesia. Pemerintah RMS melarikan diri ke Ceram pada bulan Desember untuk melanjutkan perang dalam bentuk perang gerilya. "Kota Ambon telah hancur kecuali empat bangunan," kata seorang saksi mata kepada sebuah surat kabar Australia. "Tentara Indonesia terus-menerus membombardir kota dan pesawat-pesawat telah menembakinya, tetapi sebagian besar kerusakan disebabkan oleh pembakaran."^[13] Pertempuran berlangsung sengit, karena pihak lawan TNI adalah mantan tentara KNIL yang terlatih dengan baik, termasuk "Topi Hijau'". Tentara Indonesia menderita kerugian besar. Meskipun tentara RMS adalah anggota KNIL yang terlatih dengan baik dan terkenal dengan kemampuan bertempurnya, perlawanan tentara APRMS akhirnya berhasil dipadamkan pada November 1950. Namun, Letnan Kolonel Slamet Rijadi yang merupakan komandan tentara Indonesia di sektor Maluku dan peserta penting selama serangan tersebut gugur pada hari terakhir kampanye.^[14][15][2]

Selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda harus membubarkan KNIL yang dipulihkan,^[16] dan tentara pribumi memiliki pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan tentara Republik Indonesia. Karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Republik, yang didominasi oleh Islam Jawa, ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi orang Ambon Protestan, dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk mengabdi dengan Tentara Indonesia. Pembubaran terbukti merupakan proses yang rumit dan, pada tahun 1951, dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, tidak semua tentara telah didemobilisasi. Belanda berada di bawah tekanan internasional yang berat untuk membubarkan tentara kolonial dan untuk sementara menjadikan orang-orang ini bagian dari tentara reguler Belanda, ketika mencoba untuk mendemobilisasi mereka di Jawa. Di sinilah letak sumber ketidakpuasan di antara tentara Maluku karena menurut kebijakan KNIL, tentara berhak memilih tempat mereka akan dibebastugaskan pada akhir kontrak mereka. Situasi politik di Republik Indonesia yang baru pada awalnya tidak stabil dan, khususnya, kontroversi mengenai bentuk federal atau negara yang tersentralisasi mengakibatkan konflik bersenjata di mana orang-orang Ambon mantan KNIL terlibat. Pada tahun 1951 Republik Maluku Selatan diproklamasikan di Ambon. RMS mendapat dukungan kuat di antara prajurit KNIL Ambon. Akibatnya tentara Maluku yang berada di luar Maluku Selatan menuntut diberhentikan di Ambon. Namun, Indonesia menolak untuk membiarkan Belanda mengangkut tentara-tentara ini ke Ambon selama RMS tidak tertekan, karena khawatir akan perjuangan militer yang berkepanjangan. Ketika setelah pertempuran sengit RMS ditindas di Ambon, para prajurit menolak untuk diberhentikan di sana. Mereka sekarang menuntut untuk didemobilisasi di Seram, di mana masih ada kantong-kantong perlawanan terhadap Indonesia. Ini lagi-lagi diblokir oleh Indonesia.

Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mengangkut para pria yang tersisa beserta keluarganya ke Belanda. Mereka dipulangkan pada saat kedatangan dan 'sementara' ditempatkan di kamp-kamp sampai mereka bisa kembali ke pulau-pulau Maluku.^[17] Dengan cara ini sekitar 12.500 orang menetap di Belanda, sedikit banyak bertentangan dengan keinginan mereka dan tentunya juga bertentangan dengan rencana awal pemerintah Belanda.

Selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda terpaksa membubarkan KNIL yang telah didirikan kembali,^[18] dan para prajurit pribumi memiliki pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan tentara Republik Indonesia. Karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Republik, yang mayoritas adalah Muslim Jawa^{[butuh rujukan]}, ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi warga Ambon yang beragama Protestan, dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk bergabung dengan Tentara Indonesia. Pembubaran terbukti merupakan proses yang rumit dan, pada tahun 1951, dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, tidak semua tentara telah didemobilisasi. Belanda berada di bawah tekanan internasional yang berat untuk membubarkan tentara kolonial dan untuk sementara menjadikan orang-orang ini bagian dari tentara reguler Belanda, sambil mencoba mendemobilisasi mereka di Jawa. Di sinilah letak sumber ketidakpuasan di antara para tentara Maluku karena, menurut kebijakan KNIL, tentara berhak memilih tempat di mana mereka akan diberhentikan pada akhir kontrak mereka. Situasi politik di Republik Indonesia yang baru pada awalnya tidak stabil dan, khususnya, kontroversi mengenai bentuk negara federal atau terpusat mengakibatkan konflik bersenjata di mana mantan anggota KNIL Ambon terlibat. Pada tahun 1950, Republik Maluku Selatan (RMS) yang merdeka diproklamasikan di Ambon. RMS mendapat dukungan kuat di antara tentara KNIL Ambon. Akibatnya, tentara Maluku yang berada di luar Maluku Selatan menuntut untuk diberhentikan di Ambon. Namun, Indonesia menolak mengizinkan Belanda mengangkut tentara-tentara ini ke Ambon selama RMS belum ditumpas, karena khawatir akan terjadinya perjuangan militer yang berkepanjangan. Setelah pertempuran sengit, ketika RMS ditumpas di Ambon, para tentara menolak untuk diberhentikan di sana. Mereka kemudian menuntut untuk didemobilisasi di Seram, tempat kantong-kantong perlawanan terhadap Indonesia masih ada. Hal ini kembali dihalangi oleh Indonesia.

Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mengangkut sisa tentara dan keluarga mereka ke Belanda. Mereka diberhentikan setibanya di sana dan ditempatkan 'sementara' di kamp-kamp sampai mereka dapat kembali ke Kepulauan Maluku.^[19] Dengan cara ini, sekitar 12.500 orang ditempatkan di Belanda, kurang lebih bertentangan dengan keinginan mereka dan tentu saja juga bertentangan dengan rencana awal pemerintah Belanda.

Setelah kekalahan RMS di Ambon oleh pasukan Indonesia pada November 1950, pemerintah yang menyatakan diri mundur ke Seram, di mana perjuangan bersenjata berlanjut hingga Desember 1963. Pemerintah di pengasingan pindah ke Belanda pada tahun 1966, mengikuti pemimpin perlawanan dan presiden Penangkapan dan eksekusi Chris Soumokil oleh pihak berwenang Indonesia. Pemerintah yang diasingkan terus ada, dengan John Wattilete sebagai presiden petahana sejak April 2010.

Proklamasi RMS telah menjadi subjek dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi digantikan oleh Perang Korea. Pada 1 Oktober, pemerintah RMS meminta intervensi dari Dewan Keamanan PBB, Australia dan Belanda untuk menyerbu pasukan Indonesia. Belanda menyatakan bahwa ini adalah masalah PBB dan merujuk pada transfer RTC.^[20]

Keterlibatan militer di Maluku mendorong Kawilarang untuk mendirikan apa yang kemudian menjadi Kopassus, sebuah pasukan khusus Indonesia.^[21]

• Peristiwa Andi Azis
• Operasi Trikora
• Konfrontasi Indonesia-Malaysia
• Konflik sektarian Maluku

Artikel bertopik perang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s