Pengadilan tinggi

Pengadilan tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Daftar Pengadilan Tinggi

No. Foto Gedung Pengadilan Tinggi Tempat Kedudukan Dasar Hukum Yurisdiksi Alamat Website
1 Pengadilan Tinggi Banda Aceh Kota Banda Aceh UU 16/1968 Provinsi Aceh https://www.pt-nad.go.id/
2 Pengadilan Tinggi Medan Kota Medan UU Drt 1/1951 Provinsi Sumatera Utara https://pt-medan.go.id/
3 Pengadilan Tinggi Padang Kota Padang UU 21/1965 Provinsi Sumatera Barat https://pt-padang.go.id/
4 Pengadilan Tinggi Riau Kota Pekanbaru UU 13/1982 Provinsi Riau https://pt-riau.go.id/
5 Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang UU 9/2021 Provinsi Kepulauan Riau https://pt-kepri.go.id/
6 Pengadilan Tinggi Jambi Kota Jambi UU 14/1982 Provinsi Jambi https://www.pt-jambi.go.id/main/
7 Pengadilan Tinggi Palembang Kota Palembang UU 11/1964 Provinsi Sumatera Selatan https://pt-palembang.go.id/
8 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang UU 13/2004 Provinsi Bangka Belitung https://pt-babel.go.id/
9 Pengadilan Tinggi Bengkulu Kota Bengkulu UU 15/1982 Provinsi Bengkulu https://www.pt-bengkulu.go.id/
10 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Kota Bandar Lampung UU 9/1980 Provinsi Lampung http://pt-tanjungkarang.go.id/index.php
11 Pengadilan Tinggi Banten Kota Serang UU 12/2004 Provinsi Banten https://pt-banten.go.id/
12 Pengadilan Tinggi Jakarta Kota Jakarta Pusat UU Drt 18/1950
UU Drt 1/1951 		Provinsi DKI Jakarta https://www.pt-jakarta.go.id/
13 Pengadilan Tinggi Bandung Kota Bandung UU 1/1969 Provinsi Jawa Barat https://pt-bandung.go.id/
14 Pengadilan Tinggi Semarang Kota Semarang UU Drt 7/1959 Provinsi Jawa Tengah https://pt-semarang.go.id
15 Pengadilan Tinggi Yogyakarta Kota Yogyakarta UU 7/1980 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta https://www.pt-yogyakarta.go.id/
16 Pengadilan Tinggi Surabaya Kota Surabaya UU Drt 1/1951 Provinsi Jawa Timur http://www.pt-surabaya.go.id/
17 Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kota Banjarmasin UU 20/1965 Provinsi Kalimantan Selatan https://pt-banjarmasin.go.id/web/
18 Pengadilan Tinggi Palangkaraya Kota Palangka Raya UU 8/1980 Provinsi Kalimantan Tengah https://www.pt-palangkaraya.go.id/
19 Pengadilan Tinggi Pontianak Kota Pontianak UU 5/1978 Provinsi Kalimantan Barat https://www.pt-pontianak.go.id/main/
20 Pengadilan Tinggi Samarinda Kota Samarinda UU 17/1982 Provinsi Kalimantan Timur https://pt-samarinda.go.id/
21 Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan UU 9/2021 Provinsi Kalimantan Utara https://pt-kaltara.go.id/id/
22 Pengadilan Tinggi Makassar Kota Makassar UU Drt 1/1951 Provinsi Sulawesi Selatan https://www.pt-makassar.go.id/
23 Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju UU 9/2021 Provinsi Sulawesi Barat https://pt-sulbar.go.id/
24 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Kota Palu UU 18/1982 Provinsi Sulawesi Tengah https://pt-palu.go.id/
25 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kota Kendari UU 19/1982 Provinsi Sulawesi Tenggara https://www.pt-sultra.go.id/main/
26 Pengadilan Tinggi Manado Kota Manado UU 12/1968 Provinsi Sulawesi Utara https://pt-manado.go.id/
27 Pengadilan Tinggi Gorontalo Kota Gorontalo UU 14/2004 Provinsi Gorontalo https://pt-gorontalo.go.id/
28 Pengadilan Tinggi Denpasar Kota Denpasar UU 1/1965 Provinsi Bali https://pt-denpasar.go.id/new/
29 Pengadilan Tinggi Mataram Kota Mataram UU 16/1982 Provinsi Nusa Tenggara Barat https://pt-mataram.go.id/
30 Pengadilan Tinggi Kupang Kota Kupang UU 6/1978 Provinsi Nusa Tenggara Timur https://pt-kupang.go.id/
31 Pengadilan Tinggi Ambon Kota Ambon UU 4/1966 Provinsi Maluku https://pt-ambon.go.id/
32 Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sofifi, Kota Tidore Kepulauan UU 11/2004 Provinsi Maluku Utara https://pt-malukuutara.go.id/
33 Pengadilan Tinggi Jayapura Kota Jayapura Perpres 12/1963 Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan https://www.pt-jayapura.go.id/
34 Pengadilan Tinggi Papua Barat Kabupaten Manokwari UU 9/2021 Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya https://pt-papuabarat.go.id/

Lihat pula

Referensi

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:


Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Content Disclaimer

Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.

  1. The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
  2. There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
  3. It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
  4. Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
  5. Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
Kembali kehalaman sebelumnya